Cari
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Create a Shvoong account from scratch

Already a Member? Masuk!
×

Masuk

Sign in using your Facebook account

OR

Not a Member? Daftarkan diri!
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Masuk

Sign in using your Facebook account

Halaman Utama Shvoong>Menulis & Bicara>Swapublikasi>Tunjangan Sertifikasi Bermasalah

Tunjangan Sertifikasi Bermasalah

oleh: tikkoro    
ª
 


Persoalan dana sepertinya tak pernah sepi dari pembahasan. Kekurangan dana menimbulkan masalah, ada dana juga menimbulkan masalah. Seperti halnya yang dialami para guru di Kota Kendari. Ketika belum ada tunjangan sertifikasi, para guru kerapkali kedapatan nyambi bekerja di tempat lain. Tetapi ketika kran dana itu dibuka bagi mereka dengan nama dana sertifikasi, ternyata juga tidak menyelesaikan masalah. Para guru tetap sulit untuk memperoleh dana yang merupakan hak mereka sendiri.
Dana sertifikasi yang menjadi idaman para guru dan sudah dinantikan setiap bulannya ternyata untuk triwulan ketiga ini belum juga mereka terima. Padahal, mereka sudah melaksanakan tugas sehar-hari sesuai tuntutan yang sudah diwajibkan pada mereka. Maka wajar kiranya jika mereka meradang menuntut hak-hak yang seakan-akan tidak diperhatikan. Demikian tanggapan redaksi Kendari Pos yang diulas dalam tajuk rencana.
Belum diketahui secara pasti dimana mandegnya hal ini. Namun yang pasti pihak Diknas Kota Kendari menampik jika mereka menahan dana sertifikasi guru. Kadiknas Kota Kendari Kasman Arifin dalam rapat dengar pendapat dengan pihak DPRD beberapa hari lalu mengatakan, tidak berani menahan hak-hak para guru jika dananya sudah ada. Hanya karena dana dari pusat memang tidak ada sehingga mereka tidak melakukan pembayaran. ‘’Apa yang mau kita bayarkan jika memang belum ada uangnya,’’ kata Kasman Arifin di hadapan anggota DPRD Kota Kendari.
Pun dengan dugaan adanya pemotongan, juga dibantah oleh bagian keuangan Pemkot Kendari. Menurut mereka, pendapatan yang bukan gaji memang harus dipotong 15 persen oleh pusat bukan daerah. Karena itu merupakan pajak yang dikenakan untuk pusat, bukan daerah.
Permasalahan ini tentunya harus dibicarakan oleh semua pihak yang terkait dengan kepala dingin dan tidak saling menuding atau menyalahkan. Tentu disertai investigasi yang mendalam agar diperoleh kesimpulan dimana mandegnya masalah ini. Kemudian secara bersama mencari solusi, sehingga para guru yang punya peranan teramat besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa haknya tidak dikebiri. Kalau memang mandegnya di pemerintah pusat, maka harus dikomunikasikan dengan para pengambil kebijakan di pusat agar segera menyelesaikan persoalan ini.
Sambil mencari jalan keluar tentu kita berharap para guru kita tidak terpengaruh dalam menjalankan aktivitasnya. Karena peranan mereka sebagai tenaga pendidik sangat dibutuhkan oleh dalam rangka membangun manusia yang cerdas di negeri ini. Tetapi di pihak lain para pejabat berwenang agar tidak menutup mata terhadap persoalan yang dihadapi para guru kita ini. Selesaikan masalahnya, dan bayarkan hak-hak para guru. Agar tidak ada lagi persoalan yang memunculkan perdebatan tiada henti. Anak-anak kita butuh suntikan ilmu pengetahun dari para guru. Sehingga konsentrasi para guru jangan direcoki dengan hal-hal yang sebenarnya dapat diselesaika dengan mudah.(*)

Diterbitkan di: 30 September, 2011   
Mohon dinilai : 1 2 3 4 5
Terjemahkan Kirim Link Cetak
X

.