Cari
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Create a Shvoong account from scratch

Already a Member? Masuk!
×

Masuk

Sign in using your Facebook account

OR

Not a Member? Daftarkan diri!
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Masuk

Sign in using your Facebook account

Halaman Utama Shvoong>Menulis & Bicara>Pidato>Dana Sertifikasi Kalau Kurang Jangan Bayar

Dana Sertifikasi Kalau Kurang Jangan Bayar

oleh: tikkoro    
ª
 

Masalah pembayaran tunjangan sertifikasi guru di Kota Kendari, sepertinya akan terus bermasalah. Jika Dinas Diknas Kota Kendari tidak memperbaiki mekanisme pendataan guru sertifikasi serta penyaluran dana terus jadibulan-bulanan.
PGRI Kota Kendari tidak minta banyak, hanya berharap agar dinas tidak langgar kesepakatan hearing. Hearing pertama tanggal 27 Juli lalu menyepakati mekanisme pencairan dana.
Kesepakatan yang ditempuh saat hearing bahwa siapa saja telah menyerahkan surat pernyataan, langsung bisa dicairkan dana sertifikasinya. Kesepakatan pada waktu, dana sertifikasi triwulan pertama akan direalisasikan sebelum bulan Ramadhan sedangkan triwulan II sebelum lebaran. Nyatanya tidak terealisasi.
Dikatakan, ditinjau dari logika berpikir, pemerintah tentunya tidak bodoh untuk memberikan beban tugas kepada pengelola suatu program tanpa memberikan imbalan jasa atau biaya operasional. Dengan demikian sudah selayaknya sebagai pengelola, Diknas harus pro aktif dengan segera mengimbau ke sekolah untuk segera menyetorkan surat pertanggung jawabannya.
Guru mata pelajaran matematika SMPN 4 Kendari ini ketika dana triwulan pertama ditransfer dari pusat pada bulan April dan triwulan II pada Juli, sebagaimana yang tertera dalam Permenkeu No 71 Tahun 2001. Tidak ada alasan bagi sekolah untuk tidak mendapatkan dana sertifikasi karena terlambat menyetor surat keterangan pertanggung jawaban.
Sama dengan seorang guru jika ingin siswa cerdas, harus pro aktif mengajar dengan baik, pasalnya seorang guru tugasnya mengajar. Dengan begitu guru telah bekerja secara profesional.
Mengenai alasan Diknas selain terlambatnya sekolah menyetorkan surat pertanggung jawaban, keterlambatan pembayaran tunjangan sertifikasi juga disebabkan transfer dana dari pusat tidak mencukupi, tetapi Diknas tetap mendistribusikan ke guru-guru, dijawabnya terasa ganjil.
Kalau dana tidak cukup sebaiknya tunjangan tidak didistrbusikan dulu, dan menunggu kecukupan dari pusat. Selain itu tidak mungkin dana dari pusat bisa kurang, kalau data Diknas akurat.
Ditanya kemungkinan pengaruh tidak cukupnya tunjangan karena adanya kenaikan pangkat guru, tentunya tidak memengaruhi. Tunjangan sertifikasi yang dibayarkan pastinya berdasarkan berkas yang diajukan seorang guru.
Dengan begitu tatkala pembayaran tengah berlangsung dan guru tersebut mengalami kenaikan pangkat, tentunya pembayaran dilakukan sesuai pangkat awal yang tertera dalam berkas.
Serangkaian kejadian tersebut pihaknya pesimis tahun 2012 nanti pengelolaan dana sertifikasi akan lebih baik, begitu pula dengan kecukupan dananya.
Sudah berbagai aspirasi kami kemukakan, lengkap dengan solusinya tetapi sejak 2010 lalu tunjangan sertifikasi yang merupakan hak guru sesuai dengan UU tidak dikelola dengan baik dinas pendidikan seperti yang dilansir Kendari Pos (6/10) lalu.
Untuk diketahui dana transfer dari pusat masuk ke kas daerah, untuk dana triwulan pertama Juli sebesar Rp 10.237.153.000. Sedangkan triwulan II pada awal Agustus 2011 dengan jumlah yang sama. Jumlah dana tersebut kurang untuk membayar tunjangan sertifikasi guru, pasalnya yang diajukan sesuai jumlah guru penerima sebesar Rp 11.020.574.820 per triwulan, sehingga kekurangan Rp 783.421.820 di triwulan I diambilkan dari dana triwulan II, menyebabkan dana triwulan II tersisa Rp 9.453.731.180 dan tidak cukup untuk membayarkan keseluruhan dana sertifikasi guru. (*)
Diterbitkan di: 05 Oktober, 2011   
Mohon dinilai : 1 2 3 4 5
Terjemahkan Kirim Link Cetak
X

.