Cari
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Create a Shvoong account from scratch

Already a Member? Masuk!
×

Masuk

Sign in using your Facebook account

OR

Not a Member? Daftarkan diri!
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Masuk

Sign in using your Facebook account

Halaman Utama Shvoong>Menulis & Bicara>Presentasi>Asas-ASAS HUKUM TATA PEMERINTAHAN

Asas-ASAS HUKUM TATA PEMERINTAHAN

oleh: RIKIFAJARLAODE    
ª
 
Asas hukum adalah asas yang menjadi dasar pembentukan kaidah-kaidah hukum, termasuk didalamnya hukum tata pemerintahan. Kaidah atau norma adalah ketentuan-ketentuan tentang bagimana seharusnya manusia beringkah laku dengan pergaulan hidupnya dengan manusia lainnya. Dengan kata lain bagaimana manusia bertingka laku dengan hubungan hukum yang diciptakannya itu.

Bagi hukum tata pemerintahan, manusia bertingkah laku dimaksudkan adalah para subyek hukum dalam lapangan hukum tata pemrintahan dalam hubungan istimewa. Ketentuan tentang tingka laku dalam hubungan istimewa itu, pembentukan sekaligus penerapannya didasarkan pada asas-asas hukum yang diperlukan.

Perlakukan asas hukum dalam lapangan hukum tata pemerintahan, justru sangat diperlukan mengingat kekuasaan aparatur pemerintah memiliki wewenang yang istimewa lebih-lebih dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan dan kepentingan umum. Dalam ini mengungat fungsi pemerintah sebagai bestuurzorh.Pemberlakukan asas hukum dimungkinkan tidak terjadinya penyalah gunaan jabatan atau kekausaan.


Asas Legalitas

Asas ini diartikan sebagai asas kepastian hukum.Biasa disebut dalam istilah legal of security. Asas ini merupakan konseskwensi logis dari negara hukum, sehingga perbuatan atau tingkah laku aparatur pemerintah haruslah selalu didasarkan atas aturan-aturan hukum.

Asas Adaptasi

Asas ini menghendaki pejabat pemerintah didalam mengambil keputusasn selalu diberi kesempatan untuk mengadakan perubahan guna penyesuaian dengan keadaan.

Penerapan asas ini dapat dilihat pada kalimat dalam suatu keputusan pemerintah didalam berbagai bentuknya yang menunjuk pada klausul yang berbunyi :

"Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan ditinjau kembali"

Dengan kalimat ini memungkinkan suatu keputusan dapat diubah jika keadaan menghendakinya.


Asas Kontinuitas

Asas ini menjamin keberlangsungan berlakunya sesuatu keputusan, walaupun pejabat yang menandatangani berganti. Berhubungan karena itu setiap keputusan pemerintah apapun bentuknya penandatanganan selalu menunjuk jabatan dari pejabat yang menandatanganinya, apalagi jabatan itu sendiri bukan saja sebagai subjek hukum dalam lapangan hukum tata pemerintahan tetapi karena sifatnya ia dikatakan”duurzam” tetap tidak berubah.


Asas Prioritas

Asas ini memberikan perlindungan dan mengutamakan kepada kepentingan umum. Artinya jabatan aparatur pemerintah didalam mengambil tindakan haruslah selalu mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan perseorangan.


Asas-asas Lain Dalam Penyelenggaraan Tata Pemerintahan

Penyelenggaraan tata pemerintahan ditunjuk untuk pelaksanaan tugas "bestuurzorg" dan dalam kesempatan itu pejabat-pejabat pemerintah menggunakan kekuasaannya yang istimewa di tengah-tengah kekuasaan yang ada seperti kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif.


Asas Motivasi

Asas ini memberi dorongan untuk berbuat. Bagi perbuatan aparatur pemerintah yang berakibat hukum, dorongan itu terlihat pada alasan yang tampak pada konsiderans dari rancang bangun setiap keputusan. Bagi pihak yang dikenai akibat hukum dari perbuatan aparatur pemerintah, memerlukan juga dorongan untuk menerima atau menolaknya. Jika akibat hukum dari sesuatu keputusan itu diterima maka berarti isi keputusan itu dimengerti dengan betul. Sebaliknya, dari isi itu dapat dirumuskan alasan-alasan untuk menolaknya melalui proses peradilan administrasi. Berdasarkan itu penulis sejalan dengan pemikiran Djenal Hoesen Koesoemahatmadja (1983) bahwa ada dua aspek yang terkandung di dalam asas motivasi, yaitu:

1. Keputusan administrasi harus beralasan

2. Motivasi harus benar dan terang


Asas Bertindak Cermat

Asas ini menuntut ketelitian dari aparatur pemerintah di dalam setiap kali melakukan sesuatu perbuatan. Dan setiap kali perbuatan aparatur pemerintah yang berakibat hukum selalu menimbulkan hak dan kewajiban bukan saja bagi dirinya sebagai subyek hukum tetapi juga pada pihak lain.

Asas Jangan Mencampuradukan Kewenangan

Asas ini memberikan petunjuk agar pejabat pemerintah ataupun badan aparatur pemerintah tidak boleh bertindak atas sesuatu yang bukan wewenangnya atau menjadi wewenang pejabat/badan lain. Bachsan Mustafa (1985) menyebutkan sebagai asas Exes De Pouvoir.


Asas Permainan yang Layak

Asas ini memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada rakyat untuk mencari kebenaran dan keadilan sebelum aparatur pemerintah mengambil sesuatu keputusan. Koentjoro Purbopranoto (1957) menyebutkan dibidang kepegawaian bahwa dengan asas ini maka seorang pegawai yang akan dijatuhi hukuman administrasi sebelumnya diberikan kesempatan untuk membela diri.


Asas Keadilan atau Kewajiban

Asas ini menuntut ditegakkan aturan hukum agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Berdasarkan itu suatu keputusan yang didasarkan pada kesewenang-wenangan atau penyalahgunaan wewenang dapat dibatalkan. Asas ini dapat juga disebut asas tidak boleh melakukan Detournament de Poupoir.


Asas Menanggapi Pengharapan yang Wajar

Asas ini mendorong aparatur pemerintah dalam pembuatan hukumnya selalu memperhatikan harapan-harapan yang ditimbulkan oleh rakyat atau pihak yang ada dalam hubungan hukum yang tercipta sebagai lapangan hukum tata pemerintahan.


Asas Meniadakan akibat-akibat suatu Keputusan

Asas yang menuntun aparatur pemerintah agar di dalam perbuatan hukum yang dilakukannya ternyata dibatalkan oleh lembaga peradilan yang berwewenang, harus menerima risiko untuk mengembalikan hak-hak dari pihak yang dirugikan oleh perbuatannya dan jika mungkin keharusan adanya membayar ganti rugi.


Asas Perlindungan atas Pandangan Hidup

Asas ini jelas maksudnya, dimana aparatur pemerintah dalam perbuatan hukum yang dilakukannya haruslah melindungi pandangan hidup yang dianut oleh setiap subyek terkecuali pandangan hidup yang dianut bertentangan dengan Pancasila dan aturan perundangan yang berlaku.

Diterbitkan di: 27 Agustus, 2011   
Mohon dinilai : 1 2 3 4 5
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    contoh asas-asas hukum tata pemerintahan Lihat semua
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    azas-azas hukum tata pemerintahan Lihat semua
Terjemahkan Kirim Link Cetak
X

.