Cari
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Create a Shvoong account from scratch

Already a Member? Masuk!
×

Masuk

Sign in using your Facebook account

OR

Not a Member? Daftarkan diri!
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Masuk

Sign in using your Facebook account

Halaman Utama Shvoong>Menulis & Bicara>Presentasi>Pengertian Hukum Tata Pemerintahan

Pengertian Hukum Tata Pemerintahan

oleh: RIKIFAJARLAODE    
ª
 
Para pakar sulit memberikan pegertian tentang Hukum Tata Pemerintahan, sebab setiap rumusan yang ditemukan pada bahan bacaan berlainan.Ada yang melihatnya dari sudut pandang formil, materiil dan ada pula dari sisi kegunaan bahkan dalam kaitan dengan cabang ilmu hukum lainnya. Utrecht (1960) merumuskan Hukum Pemerintahan atau Hukum Administrasi Negara adalah menguji menguji hubungan hukum istimewa yang yang diadakan untuk memungkinkan para pejabat (administrasi negara) melakukan tugas mereka yang khusus. Rumusan Utrecht menampakkan sudut pandang hukum tata pemerintahan, dan mencirikan hukum tata pemeritahan sebagai berikut:

1. Menguji hubungan hukum istimewa;

2. Adanya para pejabat;

3. Melakukan tugas khusus,

Hubungan hukum tersebut diatas pada dasarnya menjadi kajian dalam setiap cabang ilmu hukum. Seperti dalam lapangan hukum privat, hubungan hukum yang dibicarakan adalah antar orang dengan orang. Hubungan hukum yang demikian menurut Utrecht adalah hukum biasa.

Apabila hubungan hukum itu berlangsung antara orang dengan negara yang dalam hal ini kepentingannya diwakili pemerintah, maka hubungan hukum bukan lagi hubungan hukum biasa tetapi hubungan hukum yang berlangsung dalam wilayah hukum publik. Hubungan hukum semacam ini disebut hubungan istimewa. Dikatakan istimewa karena yang terlibat dalam hubungan itu adalah aparat pemerintah yang karena kedudukannya sebagai penyelenggara kesejahteraan umum memiliki wewenang stimewa yang dapat digunakan dalam hubungan dengan orang/rakyat/atau pihak swasta sekalipun.

Para ahli memberikan rumusan terhadap pengertian Hukum Tata Pemerintahan antara lain sebagai berikut :

1. W. F Prins-R. Kosim Adisapoetra (1976)

Merumuskan bahwa Hukum Administrasi Negara (yang disebut pula Hukum Tata Pemerintahan) adalah mengenai pelaksanaan tugas pemerintah oleh subyek hukum yang disebutkan dengan tegas siapa-siapanya. Artinya yang menjadi subyek hukum tersebut menjalankan kewajiban yang tidak ada ditangan setiap warga negara.

2. Van Vollenhoven

Merumuskan bahwa hukum tata pemerintahan sebagai semua pengaturan hukum setelah dikurangan hukum tata negara meteriil, hukum perdata meteriil maupun hukum pidana materiil. Untuk kemudian dibedakan dalam 4 jenis yaitu :

a. Berstuurecht (hukum pemerintahan)

b. Justisierecht (hukum peradilan)

c. Politurecht (hukum kepolisian)

d. Regalaasrecht (hukum perundang-undangan)

Dari rumusan ini disimpulkan bahwa pengertian hukum tata pemerintahan dalam konteks yang luas. Rumusan ini kurang dipakai oleh umum.

3. Dea la Bassecour Caan

Merumuskan hukum administrasi negara (hukum Tata Pemeritahan) sebagai himpunan peraturan-peraturan tertentu yang menjadi sebab maka negara berfungsi (beraksi).

Dari ketiga rumusan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum tata pemerintahan walaupun dalam pengistilahannya berbeda-beda secara materil adalah peraturan-peraturan yang mengatur hubungan hukum antara pemerintah dan warga negara

4. J. Van Apeldorn (1983)

Menyatakan bahwa di Negara Belanda hukum Tata Pemerintahan disebut hukum administrasi negara terbagai atas :

a. Hukum Adminsitrasi materiil yaitu peraturan yang harus diperhatikan oleh para pendukung kekuasaan pemerintahan yang memegang tugas pemerintahan dalam menjalankan kewajiban pemerintahan; dan,

b. Hukum administrasi formil yaitu syarat mengenai cara menjalankan peraturan hukum administrasi yang bersifat materil.

Diterbitkan di: 27 Agustus, 2011   
Mohon dinilai : 1 2 3 4 5
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    apa devenisi hukum tata pemerintahan Lihat semua
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    pendapat 10 para ahli tentang hukum tata pemerintahan Lihat semua
Terjemahkan Kirim Link Cetak
X

.