Cari
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Create a Shvoong account from scratch

Already a Member? Masuk!
×

Masuk

Sign in using your Facebook account

OR

Not a Member? Daftarkan diri!
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Masuk

Sign in using your Facebook account

Halaman Utama Shvoong>Menulis & Bicara>Presentasi>Hukum Internasional mengenai Suksesi Negara

Hukum Internasional mengenai Suksesi Negara

oleh: RIKIFAJARLAODE    
ª
 
Khususnya untuk Konvensi Wina 1983, Konvensi ini mensyaratkan 15 ratifikasi agar Konvensi dapat berlaku efektif. Namun hingga ini baru diketahui hanya 5 negara saja yang meratifikasi Mengapa bidang ini begitu sulit untuk mendapat pengaturan hukum internasional? Masalahnya adalah, pertama, di dalam suksesi negara terkait di dalamnya berbagai faktor hukum dan faktorfaktor non-hukum lainnya yang melekat. Faktor-faktor ini tampak cukup banyak mengingat kasus-kasus yang menyangkut lahirnya suksesi negara ini satu sama lainnya tidak sama.

Karena itu, untuk memahami masalah ini, pertama-tama perlu terlebih dahulu memahami sifat hukum daripada negara: yakni batasan dan sifat negara, fungsi-fungsi hukum dari unsur-unsur negara, akibat-akibat hukum dari perubahan suatu wilayah, dll. Pertimbangan faktor-faktor lainnya yang berperan penting di samping faktor hukum, misalnya, adalah akibat-akibat yang lahir sehubungan dengan terjadinya suksesi negara. Sesungguhnya, terdapat berbagai masalah yang lahir yang perlu mendapat pengaturan yang tegas. Misalnya, masalah nasionalitas atau status hukum seseorang, masalah perbatasan, dll.

Upaya pembentukan hukum atau perjanjian internasional mengenai hal ini bukannya tidak ada. Kekosongan hukum mengenai bidang hukum ini telah mendorong Komisi Hukum Internasional PBB (International Law Commission atau ILC) untuk mengkodifikasi hukum internasional di bidang hukum ini. Tahun 1978, ILC mengesahkan Konvensi Wina mengenai suksesi negara dalam kaitannya dengan perjanjian. Lalu pada tahun 1983, ILC juga mengesahkan Konvensi Wina mengenai Suksesi Negara dalam kaitannya dengan Harta Benda, Arsip-arsip dan Utang-utang Negara.


Kedua , dalam praktek ternyata tidak jarang suatu Negara (baru) menganggap dirinya bukanlah negara baru dalam arti sebenarnya. Sehingga karenanya suksesi negara sebenarnya tidak ada atau tidak terjadi. Misalnya, pada tahun 1991, negara baru Federasi Rusia menyatakan bahwa negaranya sebenarnya bukanlah negara baru, tetapi merupakan kelanjutan dari Uni Sovyet (Negara lama yang bubar).9 Sama halnya dengan kasus Timor Timur. Ketika Timor Timur memisahkan diri dari RI, Konstitusinya masih menganggap bahwa hari kemerdekaannya bukanlah pada tahun 1999 ketika lepas dari RI, tetapi tahun 1975.

Diterbitkan di: 16 Agustus, 2011   
Mohon dinilai : 1 2 3 4 5
Terjemahkan Kirim Link Cetak
X

.