Cari
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Create a Shvoong account from scratch

Already a Member? Masuk!
×

Masuk

Sign in using your Facebook account

OR

Not a Member? Daftarkan diri!
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Masuk

Sign in using your Facebook account

Halaman Utama Shvoong>Menulis & Bicara>Konten Bermerek>Analisis UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN (UU NO. 13 TAHUN 2003)

Analisis UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN (UU NO. 13 TAHUN 2003)

oleh: jkpoli    
ª
 
UU Ketenagakerjaan dibuat semata lantaran tekanan kepentingan modal asing ketimbang kebutuhan nyata buruh Indonesia. Yaitu, hasil pesanan Bank Dunia yang mewakili kepentingan modal internasional yang melihat buruh melulu sebagai hambatan bagi investasi dan pembangunan ekonomi.

Inilah yang terjadi dengan dilegalkannya sistem outsourcing (pekerja lepas).
Peletakan buruh hanya selaku faktor produksi juga membuat hak buruh untuk mogok dibatasi.

Kalau melihat di dalam Pasal 137 dinyatakan bahwa mogok kerja sebagai hak dasar pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh dilakukan secara sah dan tertib, dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan. Pasal ini yang diasumsikan sebagai pasal pelanggaran standar perburuhan internasional. Sebab membatasi alasan mogok hanya sebagai akibat gagalnya suatu perundingan.

Sekarang, realitas di lapangan mengatakan adanya perbedaan undang-undang yang mengatur permasalahan ketenagakerjaan mengakibatkan kasus kekerasan terhadap TKI sering terjadi, dan tidak mendapatkan penanganan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat Indonesia.

Hal ini menunjukkan bahwa di dalam mewujudkan harapan-harapan dari masyarakat dengan munculnya undang-undang tenaga kerja ini terabaikan. Sebab nilai-nilai yang berlaku pada masyarakat lokal, itu terjadi jurang pemisah dengan nilai-nilai yang berlaku secara keseluruhan dalam lingkup NKRI. Padahal, budaya hukum itu tumbuh dari ekspektasi masyarakat, khususnya di pedesaan. Karena konteksnya ini adalah tenaga kerja yang secara kuantitas sebagai penghidupan sehari-hari.

Kalau beberapa item-item di dalam pasal undang-undang perburuhan ini tidak digubris pemerintah yang menurut Fuller, para legislator tidak bisa memenuhi salah satu dari delapan prinsip legalitas, maka para buruh tetap mengikuti institusi ini, sehingga keadilan yang dicapai bukan keadilan substantif, melainkan menjadi keadilan keadilan prosedural. Keadilan prosedural ini merupakan output dari tipe hukum yang represif (memaksa). Padahal, di masyarakat menghendaki antara pembuat undang-undang dengan masyarakat adanya harmonisasi dalam hal kesejahteraan hidup (dalam hal ini buruh) yang tertuang di dalam undang-undang perburuhan ini.

Diterbitkan di: 03 Februari, 2012   
Mohon dinilai : 1 2 3 4 5
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    apa saja delapan prinsip legalitas itu?dan prinsip yang man yang telah dilangar oleh pemerintah? terimakasih Lihat semua
Terjemahkan Kirim Link Cetak
X

.