Cari
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Create a Shvoong account from scratch

Already a Member? Masuk!
×

Masuk

Sign in using your Facebook account

OR

Not a Member? Daftarkan diri!
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Masuk

Sign in using your Facebook account

Contoh Pembahasan Makalah

oleh: Dannimio    
ª
 
BAB III

PEMBAHASAN

1. Mengapa TNI dan POLRI tidak diberikan hak pilihdalam 2 ( dua ) periode Pemilu ?

                        Pada awal lahirnya TNIdan POLRI, Negara Indonesia pada saat itu berada dalam kondisi pertahanan dankeamanan yang tidak kondusif. Keberadaan TNI dan POLRI diharapkan akan berperanaktif dalam usaha menciptakan situasi kedaulatan, pertahanan dan keamanan yangbaik. Usaha TNI dan POLRI pada saat itu berjuang untuk mempertahankan keutuhanwilayah negara republik Indonesia dan menjaga stabilitas keamanan negara.Kondisi keamanan dan pertahanan yang tercipta saat itu akan sangat berpengaruhterhadap perkembangan negara Indonesia ke depan. Apabila pertahanan dankeamanan sudah tercipta dengan baik maka proses perkembangan negara dapatdimulai tanpa adanya rasa cemas ataupun khawatir.

                        Tugas pokok dan fungsiTNI / POLRI pada periode 1945 – 1949 adalah sebagai pelindung ideologi negaradan untuk kebutuhan pertahanan dan keamanan. Pada masa ini tugas pokok terpusatpada hal tersebut dan tak ada pengaruh dari unsur politik. Sehingga dalammenjalankan amanah negara tersebut benar-benar dilaksanakan dengan rasatanggung jawab dan semata-mata untuk kepentingan negara.

                        Pernyataan tersebutdapat di buktikan dengan adanya dekrit presiden Soekarno pada tanggal 3Desember 1962 yang menyatakan bahwa selain mengemban fungsi militer, TNI /POLRI juga mengemban fungsi non militer. Fungsi non militer tersebut antaralain dapat dijabarkan bahwa TNI / POLRI berperan dalam proses pembangunanproyek-proyek di bidang industri dan distribusi.

                        Pada perkembanganselanjutnya TNI / POLRI memiliki fungsi sosial yang tercantum dalam UUno. 16 Tahun 1969 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPRD I, dan DPRD II. Dalam hal ini kedudukan TNI / POLRI dapat beradadalam pemerintahan. Akan tetapi tidak berperan secara lansung dalam pemilihanumum melainkan melalui proses pengangkatan utusan-utusan golongan yang telahditetapkan sebelumnya sesuai dengan Pasal 1 ayat 3 UU No.16 Tahun 1969 yang berbunyi: “Anggota tambahan MPR terdiri dari: a. UtusanDaerah ; b. Utusan Golongan Politik dan Golongan Karya ditetapkan berdasarkanimbangan hasil pemilu; organisasi golongan politik / karya yang ikut pemilihanumum tetapi tidak mendapat wakil di DPR dijamin satu utusan di MPR yang jumlahkeseluruhannya tidak melebihi sepuluh orang utusan; c. Utusan Golongan KaryaAngkatan Bersenjata dan Golongan Karya bukan Angkatan Bersenjata yangditetapkan berdasarkan pengangkatan.”

                        Dalam hal ini menjadisebuah pertanyaan mengapa TNI dan POLRI tidak ikut serta langsung dalampemilihan umum tersebut ? karena apabila hal tersebut terjadi akan sangatmungkin di dalam tubuh institusi tersebut terbentuk kelompok-kelompok yangmengatas-namakan golongan tertentu. Hal ini bertentangan dengan dengan sistemkomando yang ada dalam tubuh TNI/ POLRI yaitu satu komando.

                        Perkembangan peranan TNI/ POLRI selanjutnya semakin ke arah politik kekuasaan. Dapat dilihat dalampasal 6 Undang-undang no. 2 tahun 1988 yaitu “Prajurit AngkatanBersenjata Republik Indonesia mengemban Dwifungsi Angkatan Bersenjata RepublikIndonesia, yaitu sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan negara dan kekuatansosial politik.” Dan dalam  Tap MPR no. VIII/MPR/1973 tentang Pemilu yangmembuat posisi ABRI di parlemen makin kuat. Disebutkan bahwa susunankeanggotaan DPR dan DPRD terdiri dari: Golongan Politik, Golongan Karya ABRIdan bukan ABRI. Sementara itu, susunan keanggotaan MPR terdiri dari anggota DPRditambah Utusan Daerah, Utusan Golongan Politik, Utusan Golongan Karya ABRI danbukan ABRI.

                        Akan tetapi setelahreformasi, kedudukan TNI / POLRI dalam pemerintahan mengalami perubahan. DalamTap MPR Nomor VII/MPR/2000 menjelaskan bahwa peranan TNI  sebagaiPenyelenggara negara. Salah satu isinya bahwa Anggota TNItidak menggunakan hak memilih dan dipilih. Keikutsertaan TNI dalam menentukanarah kebijakan nasional disalurkan melalui MPR paling lama sampai dengan tahun2009.

Diterbitkan di: 17 Oktober, 2010   
Mohon dinilai : 1 2 3 4 5
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    kenakalan remaja Lihat semua
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    Lier ah Lihat semua
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    selet Lihat semua
Terjemahkan Kirim Link Cetak
X

.