Cari
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Create a Shvoong account from scratch

Already a Member? Masuk!
×

Masuk

Sign in using your Facebook account

OR

Not a Member? Daftarkan diri!
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Masuk

Sign in using your Facebook account

Contoh pendahuluan

oleh: Dannimio     Pengarang : Dannimio
ª
 

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejarah Fungsi TNI dan POLRI dalam StrukturKetatanegaraan Indonesia

                        Dahulu TNI / POLRIdikenal dengan Nama Badan Keamanan Rakyat (BKR). Adapun fungsi BKR adalahmemelihara keamanan bersama-sama dengan rakyat dan badan-badan negara yangbersangkutan. BKR mengalami beberapa kali pergantian nama, sampai pada tanggal5 Mei 1947 Presiden Soekarno menyebut istilah Tentara Nasional Indonesia (TNI)dengan fungsinya yaitu sebagai pelindung ideologi negara dan bukan alat dariberbagai kabinet yang sedang berkuasa. Fungsi TNI masih dalam batasan fungsipertahanan, namun dalam prakteknya terjadi pola pembagian peran yang sangatnyata antara anggota TNI dan sipil.

                        Selain memegang fungsipertahanan, TNI / POLRI juga mengemban fungsi non militer. Fungsi non militerini didasarkan sebuah Dekrit Presiden Soekarno pada tanggal 3 Desember 1962yang menentukan bahwa dalam melaksanakan proyek-proyek pembangunan dalam bidangproduksi dan distribusi, pemerintah memanfaatkan satuan angkatan bersenjatayang bersedia sebagai tenaga terampil, setengah terampil, dan tidak terampiluntuk membantu pelaksanaan proyek tersebut. Pada periode 1966 sampai dengan1998 sebutan TNI berubah menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).

                        Fungsi sosial ABRIdiatur dalam UU no. 16 Tahun 1969 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPRDI, dan DPRD II. Unsur angkatan bersenjata dapat menjadi anggota dewanlegislatif sebagaimana Pasal 1 ayat 3 UU No. 16 Tahun 1969 yang berbunyi:“Anggota tambahan MPR terdiri dari: a. Utusan Daerah ; b. Utusan GolonganPolitik dan Golongan Karya ditetapkan berdasarkan imbangan hasil pemilu;organisasi golongan politik / karya yang ikut pemilihan umum tetapi tidakmendapat wakil di DPR dijamin satu utusan di MPR yang jumlah keseluruhannyatidak melebihi sepuluh orang utusan; c. Utusan Golongan Karya AngkatanBersenjata dan Golongan Karya bukan Angkatan Bersenjata yang ditetapkanberdasarkan pengangkatan”. Mengenai keikutsertaan anggota Angkatan Bersenjatake dalam sebuah badan legislative, dalam penjelasan UU No. 16 Tahun 1969disebutkan bahwa: “Mengingat Dwifungsi ABRI sebagai alat negara dan kekuatansosial yang harus kompak dan bersatu dan merupakan kesatuan untuk menjadipengawal dan pengaman Pancasila atau UUD 1945 yang kuat dan sentosa, maka bagiABRI diadakan ketentuan tersendiri.

                        Fungsi dan tujuan ABRIseperti tersebut di atas tidak akan tercapai jika anggota ABRI ikut serta dalamPemilu , yang berarti bahwa anggota ABRI berkelompok-kelompok berlain-lain pilihandan pendukungnya terhadap golongan-golongan dalam masyarakat. Karena itu, makaanggota ABRI tidak menggunakan hak pilih dan hak dipilih, tetapi mempunyaiwakil-wakilnya dalam Badan Permusyawaratan atau Perwakilan Rakyat denganmelalui pengangkatan.”

                        Pada periode tahun 1998sampai dengan tahun 2004 Dalam Tap MPR Nomor VII/MPR/2000, dinyatakan bahwadisamping perannya sebagai alat negara dalam pertahanan, TNI juga memilikitugas bantuan dan ikut serta dalam penyelenggaraan negara. Sebagai alat negara,TNI berperan sebagai alat pertahanan negara dengan tugas pokok menegakkankedaulatan dan keutuhan wilayah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasiladan UUD 1945 serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesiadari ancaman gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

B. Rumusan Masalah

                        Berdasarkan latarbelakang di atas maka penulis akan membatasi mengenai pokok pembahasan dalammakalah ini. Dalam makalah ini akan di bahas mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. MengapaTNI dan POLRI tidak diberikan hak pilih dalam 2 ( dua ) periode yaitu padapemilu tahun 1999 dan tahun 2004?

2. Apayang menjadi dasar agar TNI dan POLRI diberi hak pilih dalam pemilihan umum2014?

Diterbitkan di: 17 Oktober, 2010   
Mohon dinilai : 1 2 3 4 5
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    pendahuluan masyarakat tiong hoa ke.epow Lihat semua
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    @ tolong donk di buatin pendahuluan tentang Makalah situs parawisata kota Ambon...TheQ Lihat semua
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    mana contoh buat tgas pkn????? Lihat semua
Terjemahkan Kirim Link Cetak
X

.