Cari
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Create a Shvoong account from scratch

Already a Member? Masuk!
×

Masuk

Sign in using your Facebook account

OR

Not a Member? Daftarkan diri!
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Masuk

Sign in using your Facebook account

Halaman Utama Shvoong>Menulis & Bicara>Pengertian SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA MENURUT UUD 1945

Pengertian SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA MENURUT UUD 1945

oleh: bijikapas    
ª
 
PENGERTIAN SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA MENURUT UUD 1945
Mnurut muhamad kosnardi dan harmaili Ibrahim, UUD 1945 baik dalam pembukaan maupun pasal pasalnya (pasal 1) tidak menunjukan adanya persamaan pengertian dalam menggunakan istilah bentuk Negara. Apakah istilah penggunaan bentuk Negara itu di tujukan di sifat Negara Indonesia sebagai republic ataukah sebagai Negara kesatuan. Dalam pembukaan di nyatakan : maka di susunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu undang undang dasar Negara Indonesia terbentuk dalam susunan Negara Indonesia yang berdaulatan rakyat yang berdasarkan kepada….
Lebih lanjut pasal 1 ayat 1 di sebutkan pula : Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk republic.
Namun demikian sesuai dengan musyawarah badan PPKI menyimpulkan bentuk Negara Indonesia adalah republic. Hal ini dapat di ketahui dari beberapa devinisi :
1. Bentuk Negara bukan monarchi atau Negara kerajaan
2. Kepala Negara di pilih dan tidak turun temurun
3. Masa jabatan kepala Negara di tentukan dalam kuiurun waktu tertentu.
Apabila ke tiga cirri pemerintah republic tersebut di kaitkan dalam ketentuan pasal pasal undang undang dasar 1945 maka terdapat dalam
1. Pasal 1 ayat 1, yang menyatakan Negara Indonesia adalah kesatuan yang berbentuk republic dan bukan kerajaan
2. Pasal 6 ayat 2 yang menyatakan presiden dan wakil presiden di pilih oleh rakyat dan tidak turun temurun
3. Pasal 7 yang menyatakan presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun
Dengan demikian jelas dari pasal tersebut tersirat bahwa bentuk Negara Indonesia adalah republic sedangkan susunan negaranya adalah kesatuan.
Berdasarkan undang undang dasar 1945 maka system pemerintahan Indonesia adalah presidensil, namun system ini bukan merupakan suatu konsekuensi yang di adakan karena undang undang dasar 1945 menganut ajaran trias politika. Jadi jika ada system pemerintahan presidensil itu harus di ukur dengan syarat syarat yang ada dalam system presidensil, maka Indonesia tidak terdapat system presidensil yang murni.
Pasal 4 dan 17 undang undang dasar 1945 menunjukan bahwa system pemerintahan Indonesia menganut system presidensil, di mana presiden menjadi kepala eksekuytif (pemerintahan) dan mengangkat, serta memberhentikan para menteri yang bertanggung jawab kepadanya.
Tetapi jika di lihat dari pasal 5 ayat 1 dalam hubunganya dalam pasal 1 ayat 2 undang undang dasar 1945, dapat di pastikan bahwa dalam system presidensil tersebut dan system presidensil sepenuhnya karena menurut pasal tersebut presiden dan DPR bersama sama membuat undang undang dasar 1945 yang berarti system pemerintah presidensiil di Indonesia bukan merupakan pelaksanaan dari ajaran trias politika. Pertanggung jawaban presiden kepada MPR mengandung cirri cirri parlementer dan juga kedudukan presiden sebagai mandataris pelaksanaan GBHN menunjukan supremasi dari MPR (parlemetentary) yang melambanghkan sifat dari lembaga pemegang kedaulatan rakyat yang tidak habis kekuasaanya di bagi bagikan kepada lembaga Negara yang ada di bhawahnya.
Dengan demikian berdasarkan pasal 4 ayat 1 dan pasal 17 undang undang dasar 1945, system pemerintahan Indonesia adaslah presidensiil, karena presiden adalh eksekutif, dan menteri menteri adalah pembantu presiden. Tetapi apabila di lihat dari sudut pertanggungjawaban presiden kepada MPR, maka berarti bahwa eksekutif dapat di jatuhkasn oleh lembaga negar lain, (kepada siapa presiden bertanggung jawab, yang merupakan cirri pemerintahan parlementer), maka system pemerintahan di bawah undang undang dasar 1945 dapat di sebut, quasi, presidensiil.
Undang undangh 1945 pada dasarnya tidak menganut system pemisahan kekuasaan (trias plitica) sebagai mana di ajarkan oleh montesqui, melainkan menganut system pembagian kekuasaan karena :
1. Undang undangh dasa r 1945 tidak membatasi secara tajam, bahwa setiap kekuasaan itu harus di lakukan oleh satu organ atau badan tertentu yang tidask boleh saling campur tangan.
2. Undang undang dasar 1945 tidask membatasi kekuasaan itu di bagi atas 3 bagian saja dan juga tidak membatasi pembagian kekuasaan di lakukan oleh tiga organ badan saja,
3. Undang undang dasar 1945 tidak membagi habis kekuasan rakyat yang di lakukan oleh MPR, pasal 1 ayat 2, kepada lembaga lembaga Negara lainya.
Undang undang dasar 1945 menetapkan 4 kekuasaan dan 7 lembaga Negara sebagai berikut ;
1. Kekuasaan eksaminatif ( inspektif ), yaitu badan pemeriksa keuangan ( BPK )>
2. Kekuasaan legislative, meliputi : a. dewan perwakilan rakyat atau DPR. B. dewan perwakilan daerah atau DPD.
3. Kekuasaan pemerintahan Negara (eksekutif), yaitu presiden, dan wakil presiden.
4. Kekuasan di kehakiman (yudikatif), meliputi :a. mahkamah agung tu MA. B. mahkamah konstitusi atau MK. C. mahkamah yudikatif atau MY.
Jika terdapat lembaga lembaga lainya yang tidak di atur oleh indang undang dasar 1945 , maka lembaga lembaga itu termasuk dalam organisasi pemerintahan yang di sebut sebagai lembaga pemerintah atau regirings organen dan lembaga lembaga administrasi Negara .misalnya pemerintah daerah dan pemerintah desa.

Diterbitkan di: 12 April, 2011   
Mohon dinilai : 1 2 3 4 5
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    JELASKAN PEMBAGIAN KEKUASAAN MENURUT TRIAS POLIT IKA? Lihat semua
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    mendiskusikan sistem kedaulatan menurut UUD 1945, meliputi pengertian sistem pemerintahan, sistem pemerintahan Presidensial, sistem pemerintahan parlementer Lihat semua
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    sebutkan pengertian system pmerintahan indonesia Lihat semua
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    jelaskan sistem pemerintahan negara indonesia menurut UUD 1945 ? Lihat semua
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    jelaskan sistem pemerantahan negara indonesia menirut UUD 1945 ? Lihat semua
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    buatkan analisa sistem predinsil di indonesia bila di kaikan dengan trias pollica Lihat semua
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    pengertian sistem pemerintahan menurut uud 1945 Lihat semua
Terjemahkan Kirim Link Cetak
  1. 1. Mike

    aneh

    kenapa tulisannya banyak yang gak bener, jadi repot nieee..

    0 Nilai 07 Juni 2011
X

.