Cari
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Create a Shvoong account from scratch

Already a Member? Masuk!
×

Masuk

Sign in using your Facebook account

OR

Not a Member? Daftarkan diri!
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Masuk

Sign in using your Facebook account

Halaman Utama Shvoong>Menulis & Bicara>Definisi SISTEM KONSTITUSI

Definisi SISTEM KONSTITUSI

oleh: bijikapas    
ª
 
PENGERTIAN SISTEM KONSTITUSIONAL
Pemerintah berdasar atas system konstitusi atau hokum dasar, tidak bersifat absotisme atau kekuasaan yang tidak terbebas. Ini memberikan ketegasan cara pengendalian pemerintah Negara yang di batasi oleh ketentuan konstitusi, dengan sendirinya juga ketentuan dalm hokum lain yang merupakan produk konstitusional, seperti garis garis besar pada haluan Negara, undang undang, dan sebagainya. Dengan demikian system ini memperkuat dan menegaskan lagi system Negara hokum seperti yang di kemukakan di muka dengan landasan kedua system itu atau sitem Negara hokum dan hokum antara lembaga lembaga Negara yang, dapat menjamin terlaksananya system system itu sendiri dan dengan snedirinya juga dapat memperlancar cita cita nasional.
Kedaulatan rakyat di pengang oleh suatu badan, yaitu majelis permusyarawatan rakyat, sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia atau majelis ini mengubah dan menetapkan undang undang dasar dan menetapkan GBHN, majelis melantik dan mengangkat keoada Negara atau presiden dan wakil kepala Negara tu wakil presiden.
Majelis inilah yang memegang kekuasaan Negara yang tertinggi, sedang presiden harus menjalankan haluan Negara menurut garis garis besar yang telah di tetapkan oleh majelis, tunduk daan bertanggung jawab terhadap majelis. Ia adalah mendataris dari majelis wajib menjalankan putusan putusan majelis. Presiden tidak akan neben tetapi untergeodrenent kepada majelis.
Hal ini merupakan penjelmaan dari pokok pemikiran kedaulatan rakyat yang terkandung di dalam pembukaan undang undang dasar 1945.sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, MPR mempunyai tugas dan wewenang yang sangat menentukan jalanya Negara dan bangsa, yaitu berupa :
1. Menetapkan undang undang dasar dan garis garis besar dari haluan Negara.
2. Memilih dan vmengangkat presiden dan wakil presiden.
Kekuasaan tersebut di perlukan mengingat bahwa MPR adalah pemegang kedaulatan rakyat atau menurut undang undang, maka segala putusan yang di ambil haruslah mencerminkan keinginan dan aspirasi seluruh rakyat.
Di bawah majelis permusyarawatan rakyat, presiden adalah penyelenggara pemerintah Negara yang tertinggi. Dalam penyelenggaraan pemerintah Negara yang tertinggi. Dalam menjalankan pemerintah Negara, kekuasaan dan tanggung jawab adalah di tangnan presiden.
Karena presiden di angkat oleh majelis, maka presiden di percaya dan di beri tugas untuk melaksanakan kebijaksanaan rakyat yang berupa garis garis besar haluan Negara ataupun ketetapan MPR lainya. Oleh karena itu presiden adalah mendatais MPR, yaitu presidenlah yang memegang tanggung jawab atas jalanya poemerintahan yang di percayakan kepadanya dan beranggung jawabkan kepada majelis.
Di samping presiden adalh DPR. Presiden harus mendapat persetujuan DPR untuk membentuk undang undang seta persetujuan DPR untuk menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Negara.
Oleh karena itu, presiden harus bekerja bersama sama dnegan dewan, akan tetapi presiden tidak bertanggung jawab kepada dewan, artinya kedudukan presiden tidak bergantung dari dewan.
Menurut system ini, presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Tapi presiden bekerja sama dengan dewan. Dalam hal perbuatan undang undang dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Negara atau APBN harus mendapat persetujuan DPR. Presiden tidak dapat membubarkan DPR seperti pada system parlementer, namun DPR pun tidak dfapat menjatuhkan presiden, karena presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR.
Presiden mengangkat dan menghentikan menteri menteri Negara menteri menteri. Menteri itu tidak bertanggung jawab kepada dewan perwakilan rakyat. Kedudukanya tidak bergantung dari dewan, akan tetapi bergantung dari presiden. Mereka ialah pembantu presiden.
Pengangkatan dan pemberhantian menteri menteri Negara adalah sepenuhnya wewenang presiden (pasal 17 ayat 2). Menteri menteri tersebut tidak bertanggung jawab kepada DPR tetapi bertanggung jawab kepada presiden, karena statusnya sebagai pembantu presiden atau pasal 17 ayat 1. Meskipun demikian menteri menteri Negara itu bukanlah pegawai tinggi biasa. Dengan petunjuk dan vpersetujuan presiden, menteri menteri inilah yang pada kenyataanya menjalankan kekuasaan pemerintahan di bidangnya masing masing atau pasal 17 ayat 3 uud 1945 hasil amandemen. Inilah yang di sebut dengan system cabinet presidensial.
Dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan, di angkat menteri coordinator, menteri yang memimpiun suatu departemen dan menteri Negara yang tidak membawahi departemen. Pada pemerintahan orde baru pernah di bentu k menteri muda dan menteru urusan khusuk, yangh pada akhirnya tugas dan wewenangnya menjadi tempat tidih sehingga di tiadakan.
Meskipun kepala Negara tidak bertanggung jawab kepada dewan perwakilan rakyat, ia bukan dictator, artinya kekuasaan tidak terbatas. Di atas telah di tegaskan, bahwa presiden bertanggung jsawab kepada MPR. Kecuali itu ia harus memperhatikan sungguh sungguh suara dewan perwakilan rakyat.
Dewan ini tidask dapat di bubarkan oleh presiden atau berlainan dengan system parlementer. Kecualiu itu anggota anggota DPR semuanya merangkap menjadi mengawasi tindakan tindakan presiden dan jika dewan menganggap bahwa presiden sungguh sungguh melanggar halua Negara yang telah di tetapkan oleh undang undang dasar atau MPR, maka majelis itu dapat mengadakan persidangan istimewa, supaya bias minta pertanggung jawaban kepada presiden.

Diterbitkan di: 12 April, 2011   
Mohon dinilai : 1 2 3 4 5
Terjemahkan Kirim Link Cetak
X

.