Cari
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Create a Shvoong account from scratch

Already a Member? Masuk!
×

Masuk

Sign in using your Facebook account

OR

Not a Member? Daftarkan diri!
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Masuk

Sign in using your Facebook account

Halaman Utama Shvoong>Menulis & Bicara>Tugas Dan Fungsi Penyidik Polri

Tugas Dan Fungsi Penyidik Polri

oleh: rhena    
ª
 
Menurut pasal 2 PP Nomor 27 tahun 1983 syarat kepangkatan pejabat polisi republik Indonesia yang diberi wewenang untuk menjadi penyidik adalah sekurang-kurangnya yang berpangkat pengatur muda tingkat I atau golongan II B atau yang disamakan dengan itu. Sedangkan menurut pasal 2 butir 2 PP No 27 tahun 1983 menentukan adanya pengecualian bahwa jika suatu tempat tidak ada penyidik yang berpangkat pembantu letnan dua polisi keatas maka komandan sektor kepolisian republik Indonesia yang berpangkat bintara dibawah pembantu letnan dua polisi karena karena jabatannya adalah penyidik. Penyidik pejabat polisi negara tersebut diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia, yang dapat dilimpahkan wewenang tersebut kepada pejabat polisi lain.
Sedangkan penyidik pegawai negeri sipil diangkat oleh Menteri Kehakiman atau usul Departemen yang membawahkan pegawai tersebut. Penyidik pegawai negeri sipil golongan dua yang dimaksudkan misalnya instansi-instansi :
- Bea cukai
- Badan geofisika dan Meterologi
- Pegawai Imigrasi
- Angkatan Laut dan lain-lainya
Selanjutnya pasal 3 PP No. 27 tahun 1983 penyidik pembantu adalah pejabat Polisi Republik Indonesia yang berpangkat sersan dua polisi dan pejabat pegawai sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara.
Menurut Undang-Undang Kepolisian Indonesia Nomor 28 tahun 1997, yang dimaksud dengan kepolisian adalah segala hal ikwal yang berkaitan dengan fungsi dan tugas lembaga kepolisian seseuai dengan peraturan Perundang-undangan pasal I UU No 28 tahun 1997. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih aktif (butir 2 dari pasal 1 UU No.28 tahun 1997)
Kepolisian Negara republik Indonesia bertujuan untuk menjamin ketertiban dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan Negara dan tercapainya tujuan Nasional dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (pasal 2 UU No.2 tahun 1997).
Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang Penegakan hukum, serta perlindungan dan pelayanan masyarakat, serta pembimbingan masyarakat dalam rangka terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat, guna terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat (pasal 3 UU No. 28 tahun 1997).

Diterbitkan di: 28 Maret, 2011   
Mohon dinilai : 1 2 3 4 5
Terjemahkan Kirim Link Cetak
X

.