Cari
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Create a Shvoong account from scratch

Already a Member? Masuk!
×

Masuk

Sign in using your Facebook account

OR

Not a Member? Daftarkan diri!
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Masuk

Sign in using your Facebook account

Ukt di ITS

oleh: Sarumaha    
ª
 
Rencana Penerapan Kebijakan UKT di ITS

ITS merupakan salah satu kampus dengan biaya kuliah termurah dibandingkan dengan Perguruan Tinggi Negeri lainnya. Sistem pembayaran biaya kuliah di ITS menganut sistem paket yang dibayarkan setiap semesternya dan terdapat beberapa biaya yang harus dibayarkan di awal masuk dan diakhir menjelang wisuda. Secara umum, terdapat lima biaya yang harus dibayar oleh peserta didik ITS selama kuliah, yaitu : SPP yang dibayarkan per semester bersama iuran Ikatan Orang Tua Mahasiswa (IKOMA), SumbanganPengembangan Institusi (SPI) dan biaya Informasi dan Pengenalan ITS (IPITS) yang dibayarkan di awal ketika telah diterima sebagai mahasiswa ITS, dan biayauntuk keperluan yudisium yang dibayarkan sebelum prosesi wisuda. Jika UKTditerapkan, maka tidak akan ada lagi sistem pembiayaan seperti yang dijelaskan diatas dan hanya membayar tarif UKT yang telah ditentukan setiap semester.

ITS telah menyelesaikan seluruh perhitungan dan persyaratan yang akan dijadikan landasan DIKTI dalam menentukan tarif maksimal UKT. Seluruh prodi di ITS di kategorikan di dalam rumpun keilmuan yang sama yakni sebagai engineering dengan indeks jenis program studisebesar 1,76. Capaian Standar Nasional Perguruan Tinggi ITS dinilai DIKTI memperoleh indeks 1. Secara geografis, ITS berada di Surabaya yang kemudian dikenakan indeks kemahalan wilayah sebesar 1. Dari indeks-indeks tersebutdikalikan rata-rata unit cost PTN, maka diperolehlah BKT ITS sebesar Rp.8,935juta. Jika BKT tersebut kemudian dikurangi BOPTN yang diperoleh ITS, maka tarif UKT maksimal ITS adalah Rp.7,5 juta.

Menurut informasi , ITS berencana menerapkan sistem UKT berjenjang yang terdiri 8 kategori, yaitu :

· Kategori 1 tidak dikenakan tarif UKT.Kategori ini untuk mahasiswa bidikmisi.

· Kategori 2 tarif UKT =500 ribu

· Kategori 3 tarif UKT =1 juta.

· Kategori 4 tarif UKT =2,7 juta

· Kategori 5 tarif UKT =4 juta

· Kategori 6 tarif UKT =.5 juta

· Kategori 7 tarif UKT =6 juta

· Kategori 8 tarif UKT =7,5 juta

Prosentase mahasiswa yang masuk kategori tersebut akan ditentukan melalui proses verifikasi berdasarkan parameter tertentu. Namun sejatinyakategori tersebut masih berupa rencana yang diajukan ITS. Seluruhketetapannya menunggu kepastian dan persetujuan DIKTI dan peraturan Mendikbud yang sejatinya dijanjikan selesai 25 Maret2013.

Pendapat Masyarakat Mengenai KebijakanUKT

Padatanggal 31 Maret 2013 yang lalu, BEM ITS mengadakan aksi simpatik dan jaring aspirasi ke masyarakat Surabaya tentang kebijakan UKT. Aksi ini didahuluidengan aksi simpatik dan kemudian dilakukan pencerdasan ke masyarakat. Kegiatan ini ditutup dengan jaring aspirasi dan penyebaran kuisioner secara random.

Hasilnya, kebijakan UKT ini nyatanya masih belum dirasa ‘membumi’ oleh sebagian masyarakat Surabaya. Sebesar 55,56% masyarakat masih belum mengetahui kebijakan UKT yang akan dilaksanakan pada tahun akademik 2013/2014. Sisanya telah mengetahui melalui media cetak dan social media di dunia maya. Selain itu,72,3% menyatakan tidak setuju dengan penerapan sistem UKT dan 80,55% lebih menyukai sistem pembayaran SPP non UKT.


Waktu transisi persiapan implementasi UKT sudah semakin sempit. Belum lagi seluruh Perguruan Tinggi masih rancu dan menunggu kepastian hukum yang dijanjikan olehMenteri Pendidikan dan Kebudayaan.


Kritisasi Kebijakan UKT

1. Adanya beberapa pelanggaran administratif hukum dalam regulasi kebijakanUKT ini, yaitu :

a. Terbitnya Surat Edaran Dirjen Dikti No. 21/E/T/2012 tertanggal 4 Januari 2012, No. 305/E/T/2012 tertanggal 21 Feb 2012, dan No. 488/E/T/2012 tertanggal 21 Maret 2012 tidak memiliki landasan hukum. Hal ini dikarenakan Surat Edaran tersebut terbit sebelum Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang dijadikan landasan kebijakan UKT. UU PT sendiri,terbit pada tanggal 10 Agustus 2012.

b. Adanya proses abnormal dalam penyusunanpola regulasi hukum terhadap kebijakan UKT. Hal ini ditandai dengan munculnya Surat Edaran sebelum diterbitkannya Peraturan Menteri atau regulasi hukum lainnya yang lebih mengikat di bawah Undang-Undang. Pada dasarnya, Surat Edaran tidak bersifat mengikat dan hanya bersifat himbauan yang boleh tidak dilaksanakan oleh PTN. Namun muncul statement ancaman yang berlandaskan kekuasaan oleh Dirjen Dikti bahwa jika ada PTN yang tidak siapmengimplementasikan UKT, maka BOPTN tidak akan dicairkan ke PTN tersebut. Dalam hal ini kita perlu mempertanyakan bagaimana substansi Peraturan Menteri yang dijanjikan selesai tanggal 25 Maret 2013. Disinyalir Peraturan Menteri ini bersifat menetapkan hal-hal teknis dalam pengimplementasian kebijakan UKT.

c. Jika berdasarkan Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 97/E/KU/2013 tertanggal 5 Februari2013, maka jelas bahwa objek penerapan kebijakan ini hanya diperuntukkan bagi S1 Reguler. Namun faktanya, Diploma juga turut dilibatkan dalam implementasi kebijakan UKT.

2. Jikamenilai dari formulasi kebijakan UKT, maka kita dapat menyimpulkan :

a. Kebijakanini sangat tergantung kepada BOPTN. Padahal BOPTN itu sendiri terjebak dalam prosedural administratif yang birokratis dipemerintah pusat. Faktanya, banyak BOPTN di PTN yang tidak cair tepat waktu. Hal ini membuat pengelolaan operasional Perguruan Tinggi kurang adaptif.

b. Kebijakan ini akan berpihak kepada Perguruan Tinggi yang memang sudah besar dan baiknamun tidak memberikan pembinaan kepada Perguruan Tinggi yang kecil. Hal ini bisa dinilai dari kesesuaian BKT dan BOPTN. BKT yang tinggi tentu memiliki konsekuensi BOPTN yang besar, Sedangkan perumusan BKT tergantung kepada parametertertentu yang tidak mendukung Perguruan Tinggi kecil.

3. Perlu kita ketahui bersama bahwa sebenarnya tanggal 2 Juni 2012 dilakukan rapat oleh Dikti bersama para Rektor PTN untukmensosialisasikan perumusan BOPTN dalam konteks transisi menuju UKT. Lalu mengapa perumusan anggaran BOPTN yang dilakukan pada Bulan Oktober 2012 oleh ITS tidak mempertimbangkan implementasi kebijakan UKT? Selain itu, mengapa ITS bisa terjadi defisit sedemikian besar dengan tidak adanya UKT? Padahal sebelumnya ada kebijakan BOPTN ada DIPA yang seharusnya bisa menutupbiaya-biaya operasional ITS. Dimanakah pos-pos yang diberikan BOPTN oleh ITS? Perlukejelasan mengenai hal itu.

4. Perumusan parameter untuk mengklasifikasikan kemampuan orang tua dalam membayar tarif UKT masih dipertanyakan. Mampukah merepresentasikan sebuah keadilan?

5. Bagaimanaproses teknis verifikasi untuk sekitar 4.800 mahasiswa baru yang akan dilakukan?

6. Muncul pernyataan bahwa iuran IKOMA dan iuran-iuran lainnya yangtidak termasuk dalam biaya operasional masih tetap akan diberlakukan. Apakah dibenarkan hal yang demikian mengingat tujuan dari kebijakan UKT adalah merampingkan seluruh biaya kuliah menjadi satu pintu tanpaada biaya-biaya lain.

Diterbitkan di: 09 April, 2013   
Mohon dinilai : 1 2 3 4 5
Terjemahkan Kirim Link Cetak
X

.