Cari
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Create a Shvoong account from scratch

Already a Member? Masuk!
×

Masuk

Sign in using your Facebook account

OR

Not a Member? Daftarkan diri!
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Masuk

Sign in using your Facebook account

Halaman Utama Shvoong>Perkumpulan & Berita>Lingkungan>Dampak Penerapan UU No.32 Tahun 2009

Dampak Penerapan UU No.32 Tahun 2009

oleh: ArminUnaaha    
ª
 
Disahkannya, Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup, revisi dari Undang-Undang No. 23 Tahun 1997. mengancam keberlangsungan industri Pasalnya, pemberlakukan undang-undang itu mewajibkan seluruh industri memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Di Kota Tangerang. misalnya Berdasarkan catatan Apindo Kota Tangerang dari 2.200 industri di kota im hanya 10 persen yang memiliki IPAL standar yang di wajibkan. Hal itu dibenarkan Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Kota Tangerang. Rostiwi.

Dia mengatakan revisi undang-undang lingkungan hidup itu, bakal memasukkan sanksi pidana dan denda terhadap perusahaan yang tidak memiliki ERAL sesuai standar. "Undang-Undang yang baru lebih konkret mengatur sanksi bagi perusahaan. Termasuk pemiliknya," ujarnya kepada .

Jadi, sangat mudah menjerat industri yang mencemari lingkungan. Sementara itu. Kepala Bidang Pengawasan dan Penegakan BLHD Kota Tangerang, Agus Prasetyo mengatakan dengan keluarnya undang-undang ini maka bakal dilakukan pengetatan pengawasan terhadap industri terkait pembuangan limbah cair dan padat

"Jadi, nantinya industri wajib mengelola limbahnya," ujar Agus.

Pasalnya, selama ini banyak industri yang membuang limbahnya sembarangan semisal di Sungai Cisadane. Tapi, dengan aturan yang baru ini ada sanksi tegas mulai
dari administratif, perdata dan pidana. Pidana penjara minimal 1 -3 tahun dan denda Rp 1 miliar-Rp 3 miliar apabila perusahaan mencemarkan lingkungan. Sedangkan, jika menyebabkan luka terhadap orang lain sanksinya penjara 2-3 tahun.

Bahkan, jika menyebabkan korban jiwa pidananya bisa 3-9 tahun. "Seluruh perusahaan di Kota Tangerang diberikan waktu dua tahun untuk menata pengolahan limbahnya. Khususnya limbah baku mutu," ujar Agus lagi. Tapi, waktu 2 tahun penataan 11 \ I itu bakal sulit terealisasi. Itu ditegaskan, Ketua Apindo, Kota Tangerang, Gatot Purwanto.

Saat ini, saja baru 220 dari 2.200 perusahaan di Kota Tangerang yang memiliki IPAL sesuai standar. Waktu 2 tahun tidak mungkin seluruh perusahaan memiliki IPAL yang pembuatan Rp 3 miliar,Bahkan, di kuatirkan akan banyak perusahaan gulung tikar dengan pemberlakuan UU No. 32 Tahun 2009 ini.

Untuk mengakalinya. Apindo berencana membuat IPAL terpadu. Jadi, beberapa perusahaan penghasil barang sejenis, bergabung membuat IPAL yang dikelola bersama.
Diterbitkan di: 01 Juni, 2011   
Mohon dinilai : 1 2 3 4 5
Terjemahkan Kirim Link Cetak
X

.