Sejak meledus pada 27 Mei 2006,
lumpur lapindo terus saja membuat kisah. Tiga
desa yaitu Desa Besuki, Desa Pekarakan,
dan Desa Kedungcangkring ikut kena getahnya. Saat ini,
ketiga desa
tersebut nyaris lenyap dari peta dunia tertimbun lumpur.
Tak terima desa tempat mereka bermukim hilang begitu saja, warga dari ketiga desa tersebut mengajukan protes dan menuntut ganti rugi kepada Lapindo. Namun apa yg terjadi, pihak Lapindo sepertinya mau lepas tangan dan mengelak dari tanggung jawab. mereka beralasan apa yg terjadi pada ketiga desa tersebut merupakan murni bencana alam sehingga pihak Lapindo tak wajib bertanggung jawab.
Sudah tentu, pernyataan ini membuat warga dari ketiga desa tersebut murka. Ujung-ujungnya, bak dewa penolong,
pemerintah akhirnya turun tangan. Berdalih membeli tanah warga –bukan ganti rugi– pemerintah sudah menyiapkan dana Rp 600 milyar yg akan dibagi rata buat warga dari ketiga desa tersebut.
Senang ? tentu saja, warga dari ketiga desa tersebut sumringah. Pasalnya, mereka akan mendapat sejumlah dana yg bisa dipergunakan untuk melangsungkan kehidupan mereka. Namun dampaknya adalah, semua rakyat indonesia ikut kena getahnya. Dana Rp 600 milyar itu digelontorkan dari APBN yang notabene merupakan UANG RAKYAT. Dari setiap mata anggaran di APBN, pemerintah memotong 15% sehingga terkumpullah cukup dana untuk “membeli” tanah warga tersebut.
Bila dikalkulasi lebih mendalam, dengan Rp 600 milyar tersebut, maka 200 juta penduduk indonesia setidaknya harus menyumbang masing-masing sebanyak Rp 3000 per kepala. Kalo bahasa kerennya, 200 juta penduduk indonesia telah membeli Saham Lumpur Lapindo seharga Rp 3000 per lermbar !
Solusi ? Jelas, itu adalah sebuah solusi yg sangat jitu. Berlindung dibalik uang rakyat, maka semua masalah bisa diatasi. Namun akibatnya, proses hukum akibat kesalahan yg sudah diperbuat Lapindo jadi makin kabur. Terbukti, sudah hampir 2 tahun, kasus Lapindo masih terkatung-katung. Lumpur masih terus mengalir dan muncrat.
Pertanyaannya adalah, apakah harus menunggu Istana Negara merekah dan memunculkan lumpur ? atau Istana Bogor lenyap karena lumpur mulai meleleh di sana ? atau … kawasan Cikeas ikut terendam baru berani berbuat menindak pihak yg harusnya memang bertanggung jawab ? Mustahil ? oooo … jangan bilang itu mustahil dan terlalu mengada-ada.
Bila bumi sudah mulai enggan diinjak oleh manusia2 nurjana, sangat mungkin semua itu terjadi … !
Ringkasan lain tentang Dijual, Saham Lumpur Lapindo hanya Rp 3000 per Lembar !