Cari
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Create a Shvoong account from scratch

Already a Member? Masuk!
×

Masuk

Sign in using your Facebook account

OR

Not a Member? Daftarkan diri!
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Masuk

Sign in using your Facebook account

Halaman Utama Shvoong>Ilmu Sosial>Sosiologi>Dasar Hukum Kompilasi Hukum Islam

Dasar Hukum Kompilasi Hukum Islam

oleh: irzu     Pengarang : shofy
ª
 
Sebagaimana telah kita lihat di atas Instruksi Presiden No. 1 Tahun
1992 itu adalah dasar hukumnya Pasal 4 ayat 1 undang-Undang Dasar 1945,
yaitu kekuasaan presiden untuk memegang kekuasaan pemerintah negara.
Apakah dinamakan Keputusan Presiden atau Instruksi Presiden, kedudukan
hukumnya adalah sama .
Pada tanggal 22 Juli 1991 Menteri Agama menerbitkan Keputusan
Menteri Agama No. 154/1991 tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RI No.
1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Dalam konsiderans mengingat, keputusan
Menteri Agama itu menyebut dasar hukum pasal 4 ayat 1 dan Pasal 17
Undang-Undang dasar 1945. Dan dalam diktum pertamanya menetapkan
“Seluruh instansi Departemen Agama dan pemerintah lainnya yang terkait
agar menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam di bidang hukum perkawinan,
kewarisan, dan perwakafan sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama
Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 untuk
digunakan oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukan dalam
maslah-masalah di bidang tersebut.
Selain dasar hukum di atas, KHI yang tertuang dalam Instruksi
Presiden Nomor 1 Tahun 1991, dilaksanakan dengan Keputusan Menteri
Agama Nomor 154 Tahun 1991. Penyusunan KHI mengenai perkawinan juga
didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang
Nomor 32 Tahun 1954 dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Sedangkan yang berhubungan
dengan bidang kewarisan tidak ditemukan peraturan perundang-undangan
yang dijadikan rujukannya. Namun demikian, dapat ditemukan dalam
yurisprudensi yang memuat bagian-bagian tertentu dari hukum kewarisan. Hal
ini menunjukkan bahwa KHI merupakan hukum positif Islam untuk
melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.83Selain itu,
memiliki konsistensi dengan peraturan perundang-undangan yang
kedudukannya lebih tinggi dan dijadikan rujukan sebagaimana telah
disebutkan.(ketetapan MPR Sementara Nomor XX/MPRS/1966).
Diterbitkan di: 22 Desember, 2011   
Mohon dinilai : 1 2 3 4 5
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    apakah ini yang menjadi landasan hukum pengadilan agama untuk menetapkan keputusan pengadilan dengan mengensampingkan undang-undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan ? Lihat semua
Terjemahkan Kirim Link Cetak
X

.