Cari
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Create a Shvoong account from scratch

Already a Member? Masuk!
×

Masuk

Sign in using your Facebook account

OR

Not a Member? Daftarkan diri!
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Masuk

Sign in using your Facebook account

Halaman Utama Shvoong>Ilmu Sosial>Sosiologi>Hukum Waris Adat Tunggu Tubang

Hukum Waris Adat Tunggu Tubang

oleh: Dean_Winchester     Pengarang : Salmudin
ª
 
HUKUM WARIS ADAT TUNGGU TUBANG

Susunan Masyarakat Semende
Semendo merupakan salah satu kecamatan yang berada di wilayah Kabupatena Muara Enim Propinsi Sumatera Selatan, yang terdiri dari dua perwakilan kecamatan dan satu kecamatan induk yang membawahi 32 desa. Perwakilankecamatan yang dimaksud adalah perwakilan Kecamatan Tanjung Raya dan Perwakilan Kecamatan Aremantai.
Pada tahun 2002 mengalami perubahan nama sebagai berikut : Semendo menjadi Semende Darat Laut, Aremantai menjadi Semende Darat Ulu dan Tanjung Raya menjadi Semende Darat Tengah. Wilayah Kecamatan Semende Darat Laut dibagi habis kedalam 10 desa, dengan Pulau Panggung sebagai Ibukota Kecamatan, berjarak sekitar 87 Kilometer dari Muara Enim, Ibukota Kabupaten Muara Enim. Wilayah Kecamatan Semende Darat Ulu dibagi habis kedalam 10 desa, dengan desa Aremantai sebagai Ibukota Kecamatan, berjarak sekitar 107 kilometer dari Muara Enim. Kecamatan Semende Darat Tengah yang semula bernama Tanjung Raya berstatus Kecamatan Pembantu, ditingkatkan statusnya menjadi Kecamatan Simende Darat Tengah. Wilayah Kecamatan Semende Darat Tengah dibagi habis kedalam 9 desa, dengan Desa Tanjung Raya Semende Darat Tengah sebagai Ibukota Kecamatan, berjarak sekitar 97 kilometer dari Muara EnimNamun,sekarang desa telah bertambah 3 sehingga jumlahnya 12 desa.
Dengan jumlah penduduk semende darat laut 14.861 jiwa, semende Darat Ulu 17.865 jiwa dan semende darat tengah 10.611 jiwa total 43.337 jiwa ( Badan Pusat Statistik Kabupaten Muara Enim tahun 2008).

Suatu golongan atau masyarakat dapat dikatakan masyarakat hukum atau persekutuan hukum apabila memenuhi syarat-syarat persekutuan hukum. Syarat tersebut dinyatakan oleh Ter Haar yang diuktif Soepomo,

Yang merupakan persekutuan hukum di Semende secara jelas adalah marga dan dusun-dusunnya sewaktu masa pemerintahan marga. Namun demikian desa-desa sekarang merupakan persekutuaun hukum, karena merupakan sebagai kesatuan bila mengadakan hubungan ke luar dan memenuhi syarat sebagai persekutuan hukum. Bila telah mengetahui bahwa desa-desa di Semendo merupakan persekutuan hukum, maka yang menjadi persoalan adalah termasuk persekutuan hukum apakah desa-desa di Semende? Untuk menjawab persoalan ini harus mengetahui dasar susunan dari persekutuan hukum tersebut.
Persekutuan-persekutuan hukum Indonesia dapat dibagi atas dua golongan menurut dasar susunannya :
I. yang berdasarkan pertalian suatu keturunan (genealogi)
II. yang berdasar lingkungan daerah (territorial).

I. Persekutuan hukum adalah berdasar atas pertalian suatu keturunan, apabila soal apakah seseorang menjadi anggota persekutuan itu, tergantung dari pertanyaan, apakah orang itu masuk suatu keturunan yang sama. Dalam hal ini adalah tiga macam dasar pertalian keturunan, yaitu :
a. pertalian darah menurut garis bapak (patrilineal)
misalnya pada orang-orang Batak, Nias, orang-orang Sumba
b. pertalian darah menurut garis ibu (matrilineal) misalnya famili Minangkabau, dan
c. pertalian darah menurut garis ibu dan menurut garis bapak (tata susunan parentil), misalnya : orang-orang Jawa, Sunda, Aceh, Bali, Kalimantan. Untuk menentukan hak-hak dan kewajiban seseorang, maka famili dari pihak bapak adalah sama artinya dengan famili pihak bapak adalah sama artinya dengan famili dari pihak ibu.

II. Persekutuan hukum adalah berdasar lingkungan daerah, apabila keanggotaan seseorang dari persekutuan itu tergantung dari pada soal apakah ia bertempat tinggal di dalam lingkungan daerahnya persekutuan itu atau tidak. Orang-orang yang bersama bertempat tinggal di suatu desa (di Jawa dan Bali) atau di suatu marga (di Palembang) merupakan satu golongan yang mempunyai tata susunan ke dalam dan bertindak sebagai kesatuan terhadap dunia luar.
Adapun mengenai persekutuan hukum yang berdasarkan lingkungan daerah ini dapat dibagi menjadi tiga jenis,
Persekutuan hukum yang berdasar lingkungan daerah dapat dibagi dalam tiga jenis :
1. persekutuan desa (dorp)
2. persekutuan daerah (streek)
3. perserikatan dari beberapa desa.

1. Yang disebutkan persekutuan desa, ialah segolongan orang terikat pada satu tempat kediaman. Hal ini disebut juga, apabila termasuk di dalamnya teratak-teratak atau dukuh-dukuh yang terpencil, yang tidak berdiri sendiri, sedang para pejabat pemerintahan desa boleh dikatakan semuanya bertempat tinggal di dalam pusat kediaman itu.
2. Yang disebutkan persekutuan daerah, ialah apabila di dalam suatu daerah tertentu adalah terletak beberapa desa (dorp) yang masing-masing mempunyai tata susunan dan pengurus yang sejenis, masing-masing boleh dikatakan hidup berdiri sendiri, akan tetapi semuanya merupakan bagian bawahan dari daerah, mempunyai harta benda dan menguasai hutan dan ditanami dan tanah-tanah yang ditinggalkan oleh penduduk desa-desa itu.
Sebagai contoh : kuria di Angkola dan Mandaeling, yang mempunyai huta-huta di dalam daerah serta marga di Sumatera Selatan dengan dusun-dusun yang terletak di dalamnya.
3. Yang disebutkan perserikatan dari beberapa kampong, ialah apabila beberapa badan persekutuan kampong yang terletak berdekatan yang satu dengan yang lain, mengadakan permukaan untuk memelihara kepentingan-kepentingan bersama misalnya : akan mengadakan pengairan, mengurus perkara atau mengadakan perikatan, oleh karena para pembuka dari kampong-kampong itu berketurunan dari satu nenek-moyang.
…Sebagai contoh : Perserikata huta-huta di tanah Batak.

Bila diperhatikan dari faktor geneologis, maka masyarakat Semende merupakan suatu persekutuan hukum yang berdasarkan satu keturunan yang sama, yaitu menarik garis keturunan dari pihak ibu (matrilinial). Di sini kedudukan ibu lebih dominan dari kedudukan ayah.
Secara territorial, maka masyarakat Semende yang pada umumnya berdiam atau bertempat tinggal di desa (dahulu ; dusun) merupakan persekutuan hukum yang berdasarkan faktor territorial. Di daerah ini juga bila seseorang yang pergi merantau, menuntut ilmu dan sebagainya, meninggalkan daerah ini, tidak kehilangan haknya untuk menjadi anggota dari desa asalnya. Persekutuan hukum dalam hal ini yang tepat adalah persekutuan desa (dorp), sedangkan untuk persekutuan daerah tidak memungkinkan lagi.

Diterbitkan di: 22 Juli, 2010   
Mohon dinilai : 1 2 3 4 5
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    tulisan di atas aslinya ditulis oleh Bpk Salmudin,SH Jeme Semende Asli Dosen STIH Serasan, bukunya telah diterbitkan bulan maret 2011. Kenapa kok suka plagiat ini siapa punya Ketikan ? Aslinya hubungi ( 1 Jawaban ) Lihat semua
  1. Jawaban  :    menurutku ini bukan plagiat, klw plagiat itu membuat tulisan mengatas namakan dia dari karya orang lain, sedangkan diatas tertulis bahwa penulisnya adalah salmudin... 18 Juni 2012
Terjemahkan Kirim Link Cetak
X

.