Apa yang sudah kita ketahui selama ini, bahwa pembangunan sebagai realisasi potensi manusia,
merupakan suatu proses multidemensi yang mencangkup perubahan-perubahan penting dalam struktur sosial, sikap-sikap masyarakat dan lembaga-lembaga pemerintahan. Termasuk didalamnya juga akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan (inequity) dan pemberantasan kemiskinan absolut. Oleh karena itu sering kita dengar adanya proses pembangunan dalam suatu daerah atau kawasan, tetapi yang terlihat adalah realitas kurangnya pembangunan (underdevelopment), hal ini ditandai dengan menjamurnya kemiskian dengan berbagai seginya merasuk makin dalam di setiap aspek kehidupan masyarakat.
Hal tersebut mengisyaratkan perlunya pembalikan paradigma kebijakan yang secara tidak disadari selama ini banyak dianut oleh para pengambil keputusan yang beranggapan bahwa masyarakat desa yang notabene tidak berpendidikan sangat sulit diajak merumuskan suatu kebijakan. Hal ini akan menyebabkan semakin tidak berdayanya masyarakat desa di dalam menentukan hari depan mereka sendiri. Untuk itu berbagai kebijakan dalam proses pembangunan perlu dikaji secara menyeluruh dan lebih mendalam dengan pemahaman yang holistik berawal dari pemberdayaan dan penumbuhan partisipasi masyarakat dalam proses
perencanaan pembangunan.
Selama ini pendekatan pembangunan memiliki kecenderungan, pertama masyarakat lokal cenderung dijadikan obyek saja dan kurang terlibat dalam perumusan masalah dan penyusunan kebijakan. Akibatnya perumusan masalah sering tidak sesuai dengan masalah yang sedang dihadapi masyarakat, sehingga tidak mustahil kebijakan yang disusun kemudian kurang dapat memecahkan masalah pembangunan yang dihadapi masyarakat. Kedua, dalam penerapan kebijakan masyarakat lokal hanya sebagai orang yang menerima, bukan sebagai pelaku dan pelaksana, sehingga acapkali kebijakan yang ada kurang dipahami dan kurang diterima oleh masyarakat.
Atas dasar pemikiran di atas, maka sudah saatnya proses pembangunan mulai dari proses perencanaan sampai pada pemantauan dan evaluasi harus secara aktif melibatkan masyarakat lokal dengan memberdayakan masyarakat dan institusi setempat, yaitu untuk mendorong peran dan partisipasi masyarakat setempat dalam proses pembangunan kawasan yang berkelanjutan.
merupakan suatu proses multidemensi yang mencangkup perubahan-perubahan penting dalam struktur sosial, sikap-sikap masyarakat dan lembaga-lembaga pemerintahan. Termasuk didalamnya juga akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan (inequity) dan pemberantasan kemiskinan absolut. Oleh karena itu sering kita dengar adanya proses pembangunan dalam suatu daerah atau kawasan, tetapi yang terlihat adalah realitas kurangnya pembangunan (underdevelopment), hal ini ditandai dengan menjamurnya kemiskian dengan berbagai seginya merasuk makin dalam di setiap aspek kehidupan masyarakat.
Hal tersebut mengisyaratkan perlunya pembalikan paradigma kebijakan yang secara tidak disadari selama ini banyak dianut oleh para pengambil keputusan yang beranggapan bahwa masyarakat desa yang notabene tidak berpendidikan sangat sulit diajak merumuskan suatu kebijakan. Hal ini akan menyebabkan semakin tidak berdayanya masyarakat desa di dalam menentukan hari depan mereka sendiri. Untuk itu berbagai kebijakan dalam proses pembangunan perlu dikaji secara menyeluruh dan lebih mendalam dengan pemahaman yang holistik berawal dari pemberdayaan dan penumbuhan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.
Selama ini pendekatan pembangunan memiliki kecenderungan, pertama masyarakat lokal cenderung dijadikan obyek saja dan kurang terlibat dalam perumusan masalah dan penyusunan kebijakan. Akibatnya perumusan masalah sering tidak sesuai dengan masalah yang sedang dihadapi masyarakat, sehingga tidak mustahil kebijakan yang disusun kemudian kurang dapat memecahkan masalah pembangunan yang dihadapi masyarakat. Kedua, dalam penerapan kebijakan masyarakat lokal hanya sebagai orang yang menerima, bukan sebagai pelaku dan pelaksana, sehingga acapkali kebijakan yang ada kurang dipahami dan kurang diterima oleh masyarakat.
Atas dasar pemikiran di atas, maka sudah saatnya proses pembangunan mulai dari proses perencanaan sampai pada pemantauan dan evaluasi harus secara aktif melibatkan masyarakat lokal dengan memberdayakan masyarakat dan institusi setempat, yaitu untuk mendorong peran dan partisipasi masyarakat setempat dalam proses pembangunan kawasan yang berkelanjutan.
Dalam paper ini dijelaskan tentang pendekatan yang menjadi dasar atau konsepsi pentingnya
penjaringan aspirasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan sebuah kawasan. Pendekatan ini memberikan latar belakang terhadap tujuan penjaringan aspirasi masyarakat dalam kerangka perencanaan pembangunan berbasis masyarakat. Dan pada bagian akhir dijelaskan tentang segenap proses perencanaan yang dibutuhkan agar penjaringan aspirasi masyarakat yang dilakuan dapat menjawab segenap tujuan yang ingin dicapai.
Dalam paper ini dijelaskan tentang pendekatan yang menjadi dasar atau konsepsi pentingnya penjaringan aspirasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan sebuah kawasan