Cari
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Create a Shvoong account from scratch

Already a Member? Masuk!
×

Masuk

Sign in using your Facebook account

OR

Not a Member? Daftarkan diri!
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Masuk

Sign in using your Facebook account

Halaman Utama Shvoong>Ilmu Sosial>Ilmu Politik>Tki dan Sindrom Negara Salah Urus

Tki dan Sindrom Negara Salah Urus

oleh: perahu2cinta    
ª
 
Mengelola Negara yang jumlah penduduk besar sejatinya berbeda dengan mengelola negara dengan jumlah penduduk relatif kecil. Jumlah masalah penduduk besar jauh lebih kompleks dibanding Negara berpenduduk kecil. Masalahnya,mental pemerintah kita seolah mengandaikan mengelola Negara dengan jumlah penduduk kecil. Akibatnya,masalah yang datang selalu ditanggapi sebatas “angin berlalu.”

Andai saja kasus TKI yang sejak beberapa pekan terakhir ini tidak mendapat respon kuat dari publik, penulis yakin kasus TKI juga akan menjadi angin lalu. Semangat untuk mengabdi memang sudah sangat tipis (untuk tidak mengatakan tidak ada). Kekuasaan bukan dijagikan sebagai medium pengabdian, tapi untuk memuaskan keserakahan. Masyarakat hanya menjadi “sapi perahan” menjelang pemilu. Setelah itu, mereka ditinggal begitu saja tanpa ada rasa berdosa sedikit pun.

Masalah-masalah soal TKI ini merupakan puncak gunung es yang selama ini diketahui melalui aduan, tapi diabaikan dan tidak mendapat respon serius. Betapa tidak, kasus Ernawati yang ditengarai bunuh diri akibat tidak tahan akan penyiksaan dan penderitaan yang ia terima di Arab Saudi,bukan tidak pernah diadukan ke pihak-pihak yang berwenang oleh pihak keluarga. Pada Desember 2010, Ernawati menghubungi pihak keluarga dan bercerita bahwa dirinya disiksa. Bahkan Erna mengaku akan diperkosa. Pihak keluarga Ernawati mengadu ke Kementrian Luar negeri dan Badan nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).

Ibarat angin,pengaduan keluarga Erna tidak ditanggapi secara serius. Pihak keluarga Ernawati mengadukan kasus Ernawati ke kemenlu. Yang paling ironis tanggapan BNp2TKI terkait soal kematian Ernawati, "Tanggal 14 Februari, BNP2TKI bilang kita akan panggil PT (PJTKI), tanggal 23 Februari BNP2TKI bilang sudah dipanggil PT-nya, tanggal 3 April Kemenlu bilang masih dalam proses," ucap Yeni selaku kakak korban (kompas,27 Juni 2011). Proses yang begitu lambat semacam ini mengindikasikan bahwa TKI memang tidak diurus secara serius. Kasus serupa juga terjadi pada Ruyati.

Dalam kasus Ruyati, pemberitaan soal hukum pancung terhadap Ruyati bukan terjadi secara tiba-tiba,hari ini diberitakan dan besok dieksekusi. Bukan begitu. Ada jarak yang cukup jauh soal pemebritahuan hukum pancung terhadap Ruyati. Sejak tanggal 10 januari 2010, melalui sidang perdana kasus dia, Ruyati sudah terancam hukuman mati. Hanya saja,advokasi terhadap kasus-kasus seperti di atas sangat lamban atau bahkan tidak ada sama sekali.

Dua kasus di atas, Ernawati dan Ruyati hanya bagian terkecil dari problem-problem TKI di luar Negeri. Artinya, masih sangat banyak kasus lain yang membutuhkan bantuan dan responsi serius dari pihak pemerintah. Ketegasan dan keseriusan pemerintah dapat terlihat bagaimana memberi perlindungan dan menegakkan keadilan bagi masyarakat kecil. Masyarakat kecil sudah susah, ditambah susah lagi dengan penyiksaan yang mereka terima. Lengkap sudah penderitaan mereka.

Menegakkan Keadilan bagi TKI

Jika orang asing datang ke Indonesia,mereka mendapat perlakuan sangat terhormat. Bahkan sebagian dari mereka merasa Indonesia adalah surga segala kenikmatan. Namun lain hal dengan orang Indonesia yang ke luar Negeri,mereka selalu dicurigai atau bahkan tidak diperlakukan manusiawi. Point yang hendak penulis katakan adalah, sudah saatnya pemerintah memperhatikan aspek keadilan bagi penduduk mereka sendiri.

Perjanjian dan hubungan antara Indonesia dengan Negara lain sejatinya memperhatikan aspek keadilan. imajinasi pentingnya Negara,dalam diskursus filsafat politik, karena ingin menegakkan keadilan ini. Jika tidak ada Negara, yag terjadi adalah hukum tradisional di mana antara satu orang dengan yang lainnya saling meniadakan. Yang kuat semakin kuat. Dan yang tertindas tambah tertindas. Apalah guna negara jika warga negara tidak mendapatkan keadilan. perlindungan terhadap TKI adalah suatu keniscayaan. Perlindungan terhadap TKI tidak hanya dari sisi upah yang harus layak dan tepat waktu, tapi juga soal keamanan,baik fisik maupun mental.

Kasus-kasus sebagaimana deskripsi di atas (Ernawati dan Ruyati) menunjukkan bahwa Negara absen memberi perlindungan terhadap warga negaranya di luar negeri. Dalam kasus Ruyati, qishas diterapkan dengan asumsi menegakkan keadilan, tapi qishas justru mencederai keadilan itu sendiri. Betapa tidak, Ruyati membunuh majikannya bukan tanpa alasan. Ia memberanikan diri membunuh sang majikan karena sudah tidak kuat lagi disiksa secara fisik dan psikologis. Belum lagi upah tidak dibayar dan tidak ada makanan yang disediakan untuk dia. Bahkan pada saat bulan Ramadlan sekalipun.

Andai saja nabi Muhammad masih hidup, dan kasus ini dibawa ke Nabi agar dipecahkan, penulis yakin Nabi Muhammad tidak akan menerapkan hukum qishas kepada Ruyati. Sebab, aspek keadilan kepada Ruyati tidak terpenuhi. Pertanyaannya kemudian, kenapa pemerintah tidak berani mengungkap semua ini untuk bargaining position dengan Arab Saudi yang katanya berkonstitusi kitab suci al-Qur’an itu? Bukankah Islam memang berpihak terhadap keadilan dan memusihi penistaan?

Kita gagal mempunyai mentri tenaga Kerja dan Transmigrasi yang berasal dari partai Islam tapi tidak pernah mengadvokasikan nilai-nilai keislaman sebagai lahan perjuangananya. Sebaliknya, Muhaimin malah membuat satgas dengan biaya besar,kurang lebih 100 Miliar dengan membuat satgas. Padahal, satgas terbukti tidak pernah efektif di Negeri ini. Satgas-satgas dibuat tidak ubahnya proyek agar dana Negara keluar dan mengalir ke kantong-kantong mereka.

Terlepas dari uraian di atas, Dubes Indonesia di Arab Saudi harus bertanggung jawab atas kejadian-kejadian tragis yang menimpa tenaga kerja di Arab Saudi. Jika terbukti tidak sanggup memikul amanah, ia harus dicopot dan diganti dengan yang lebih mampu. Indonesia tidak kekurangan orang-orang cerdas dan brilian. Artinya, keseriusan pemerintah untuk mengadvokasi tenaga kerja di luar Negeri merupakan solusi dari pelbagai masalah yang mendera mereka. Jika pemerintah serius, persoalan-persoalan semacam ini tidak akan terjadi kembali.

Jangan pernah menjadi bangsa yang munafik, mengabaikan penderitaan rakyat sendiri dan berpura-pura serius melayani mereka. Padahal, pemerintah sesungguhnya tidak pernah serius mengelola Negara. Akibatnya, ketika terjadi kasus, mereka gelagapan menanggapinya. Jelas sekali antara keseriusan dan pengabaian. Masihkah pemerintah punya nurani untuk berbuat yang terbaik bagi rakyatnya? Akankah pemerintah sanggup memberi perlindungan terhadap warga di luar negeri? Mari kita lihat bersama
Diterbitkan di: 16 Mei, 2012   
Mohon dinilai : 1 2 3 4 5
Terjemahkan Kirim Link Cetak
X

.