Cari
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Create a Shvoong account from scratch

Already a Member? Masuk!
×

Masuk

Sign in using your Facebook account

OR

Not a Member? Daftarkan diri!
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Masuk

Sign in using your Facebook account

Halaman Utama Shvoong>Ilmu Sosial>Ilmu Politik>Sistem Presidensial Menurut UUD 1945

Sistem Presidensial Menurut UUD 1945

oleh: DionThohiron     Pengarang: SUNARSO; M.Si. dkk
ª
 

Di dunia ini tidak ada sistem pemerintahan kembar. Meskipun suatu negara menggunakan sistem presidensial, antara negara yang satu dan yang lainnya pasti terjadi variasi dan modifikasi sesuai kondisi setempat serta konstitusinya. Jika kita perhatikan lebih lanjut, ternyata dalam sistem pemerintahan presidensial yang dianut Indonesia juga sedikit berbeda dengan sistem pemerintahan presidensial Filipina dan Amerika Serikat misalnya. Sebagai contoh, Presiden Republik Indonesia memiliki fungsi yang begitu banyak dan penting. Fungsi Presiden menurut UUD 1945, meliputi (i) sebagai kepala negara, presiden melakukan fungsi simbolis dan seremonial mewakili bangsa dan negara, (ii) sebagai kepala eksekutif, memimpin kabinet dan birokrasi dalam melaksanakan kebijakan umum, (iii) sebagai kepala eksekutif, mengajukan rancangan undang-undang kepada legislatif, (iv) sebagai panglima tertinggi angkatan darat, angkatan laut dan angkatan udara, dan (v) sebagai pemimpin dalam perumusan kebijakan luar negeri.


Apabila kita cermati Presiden Megawati Soekarnoputri dan Wakil Presiden Jusuf Kalla selain sebagai presiden dan wakil presiden beliau masih memiliki fungsi tambahan, yakni sebagai pemimpin partai politik. Megawati saat itu sebagai ketua umum PDIP dan Jusuf Kalla sebagai ketua umum Partai Golkar. Meskipun tidak dalam konstitusi (UUD 1945) tidak ada diktum yang melarang seorang presiden dan wapres sebagai pemimpin partai politik, seharusnya dalam kepemimpinannya lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan partainya. Dengan kata lain, ketika seseorang telah menjabat sebagai presiden atau jabatan publik yang lain, ia telah menjadi pemimpin dan sekaligus menyediakan dirinya untuk mengabdi kepada publik (rakyat). Karena kekuasaan presiden sebagaimana tercermin dalam sistem pemerintahan presidensial begitu besar dan menentukan, banyak pemikiran yang berkembang sebaiknya jabatan sebagai pemimpin partai (ketua partai politik) ditinggalkan agar dapat sepenuhnya mengabdi kepada kepentingan bangsa dan negara. Jika seorang presiden dan wapres masih tetap menjabat juga sebagai ketua partai politik, dikhawatirkan akan memanipulasi jabatannya untuk kepentingan partai politiknya. Contoh negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial tetapi presidennya tidak sekaligus menjadi ketua partai politik adalah Amerika Serikat.


Menurut Maurice Duverger, dalam praktik pemerintahan dapat terjadi dua kemungkinan, yaitu presiden kuat atau sebaliknya lemah. Sebagai contoh, Presiden Austria, Islandia, dan Irlandia itu lemah meskipun mereka dipilih oleh rakyat karena dalam praktiknya pemerintahan-pemerintahan demokrasi ini bersifat parlementer. Prancis dengan kedudukan presidennya yang kuat memiliki pemerintahan presidensial (sebelum tahun 1980). Kemudian, Prancis memasuki periode pemerintahan gabungan (1986 – 1988) ketika Presiden Francois Mitterand kehilangan suara mayoritasnya di majelis nasional dan terpaksa mengangkat lawan politiknya yang utama, Jacques Chirac untuk jabatan perdana menteri. Chirac menjadi kepala pemerintahan sehingga kekuasaan Mitterand berkurang dan hanya memegang peranan khusus dalam politik luar negeri. Dengan demikian, demokrasi Prancis telah bergeser ke pola parlementer; setidaknya untuk sementara waktu. Dari kasus ini kemudian melahirkan sistem pemerintahan semi presidensial.


Diterbitkan di: 14 Maret, 2012   
Mohon dinilai : 1 2 3 4 5
Terjemahkan Kirim Link Cetak
X

.