Cari
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Create a Shvoong account from scratch

Already a Member? Masuk!
×

Masuk

Sign in using your Facebook account

OR

Not a Member? Daftarkan diri!
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Masuk

Sign in using your Facebook account

Tugas Pemerintah Desa

oleh: DionThohiron     Pengarang : NN
ª
 

Berdasarlam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, yang terdapat pada Bab III mengenai Tugas Dan Kewenangan Desa sesuai Pasal 7 yakni mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa, kemudian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, dimana tugas pembantuan dari Pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.


Selain dari pada itu, Tugas dan Wewenang, Kewajiban serta Hak Kepala Desa Pasal 14 selaku Kepala Pemerintah desa yaitu (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahaan, pembangunan, dan kemasyarakatan.


(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

a. memimpin penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;

b. mengajukan rancangan peraturan desa;

c. menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;

d. menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;

e. membina kehidupan masyarakat desa;

f. membina perekonomian desa;

g. mengkoordinasikan pembangunan secara partisipatif;

h. mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

i. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan.


Sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan di desa, mempunyai kewajiban memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, serta melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.


Selain dari pada itu, pemerintah desa juga memiliki tugas dan wewenang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, melaksanakan kehidupan demokrasi, melaksanakan prinsip tata pemerintah desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme, menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintah desa, menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan.

Kemudian pemerintah desa menyelenggarakan administrasi pemerintah desa yang baik, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa, melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa, mendamaikan perselisihan masyarakat di desa, mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa, membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat; memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa dan mengembangkan potensi sumber daya alam serta melestarikan lingkungan hidup


Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa kepada Bupati/Walikota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa kepada masyarakat. Laporan penyelenggaraan pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun. Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD.


Selanjutya Kepala Desa Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Bupati/Walikota sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintah desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut. Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat dan kepada BPD.

Diterbitkan di: 21 Februari, 2012   
Mohon dinilai : 1 2 3 4 5
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    apa yang dimaksud dengan perda Lihat semua
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    mengapa saya jelek dan jomblo Lihat semua
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    sebutkan 5 tugas pemeritahan desa Lihat semua
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    apa yang di maksud dengan pilkada ( 1 Jawaban ) Lihat semua
  1. Jawaban  :    pemilihan kepala daerah 19 Oktober 2013
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    tugas pemerintahan provinsi Lihat semua
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    Apa saja tugas kepala desa? Lihat semua
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    Sebutkan lima tugas pemerintah desa. ( 1 Jawaban ) Lihat semua
  1. Jawaban  :    taik anjeng kw kades 07 Mei 2014
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    mengapa pemerintahan pusat membentuk pemerintahan ditingkat daerah Lihat semua
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    batas antara lautan dan daratan ialah ( 1 Jawaban ) Lihat semua
  1. Jawaban  :    pantai 06 Juni 2014
Terjemahkan Kirim Link Cetak
X

.