Cari
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Create a Shvoong account from scratch

Already a Member? Masuk!
×

Masuk

Sign in using your Facebook account

OR

Not a Member? Daftarkan diri!
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Masuk

Sign in using your Facebook account

Halaman Utama Shvoong>Ilmu Sosial>Ilmu Politik>Perkembangan Pemikiran HAM di Indonesia

Perkembangan Pemikiran HAM di Indonesia

oleh: HeriCahyono     Pengarang : Prof. Dr. Bagir Manan
ª
 
Perkembangan pemikiran HAM di Indonesia:
Secara garis besar, profesor. Dr. Bagir Manan dalam bukunya perkembangan pemikiran dan pengaturan HAM di Indonesia (2001), membagi pemikiran dalam dua periode, yaitu:

1. Periode sebelum kemerdekaan
Perkembangan pemikiran HAM dalam periode ini dapat dijumpai dam organisasi pergerakan sebagai berikut:
  • Budi Oetomo, pemikirannya, “Hak kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat”
  • Perhimpunan Indonesia, pemikirannya, “Hak untuk menentukan nasib sendiri (the right of self determination).
  • Serikat islam pemikirannya, hak penghidupan yang layak dan bebas dari penindasan dan deskriminasi rasial.
  • Partai komunis Indonesia pemikirannya hak sosial dan berkaitan dengan alat – alat produksi.
  • Indische Party, pemikirannya hak untuk mendapatkan kemerdekaan dan perlakuan yang sama.
  • Partai Nasional Indonesia pemikiranya hak untuk memperoleh kemerdekaan.
  • Organisasi pendidikan nasional indonesia pemikirannya meliputi:
- Hak untuk menentukan nasib sendiri.
- Hak untuk mengeluarkan pendapat
- Hak untuk berserikat dan berkumpul.
- Hak persamaan dimuka umum.
- Hak untuk turut dalam penyelenggaraan negara.
2. Periode sesudah kemerdekaan
  • Periode 1945 – 1950
Pemikiran HAM dalam periode ini menekankan pada hak – hak mengenai :
- Hak untuk merdeka
- Hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politik yang didirikan.
- Hak kebebasan untuk menyampaikan pendapat terutama di parlemen.
Sebagai implementasi pemikiran HAM diatas, pemerintah mengeluarkan Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945, tentang partai politik dengan tujuan untuk mengatur segala aliran yang ada dalam masyarakat dan pemerintah berharap partai tersebut telah terbentuk sebelum pemilu DPR pada bulan Januari 1946.
  • Periode 1950 – 1959
Pemikiran HAM dalam periode ini lebih menekankan pada semangat kebebasan demokrasi liberal yang berintikan kebebasan individu. Implementasi pemikiran HAM pada periode ini lebih memberi ruang hidup bagi tumbuhnya lembaga demokrasi antara lain :
- Partai politik dengan beragam ideologinya
- Kebebasan pers yang bersifat liberal
- Pemilu dengan sistem multipartai
- Parlemen sebagai lembaga kontrol pemerintah
- Wacana pemikiran HAM yang kondusif karena pemerintah memberi kebebasan
  • Periode 1959 – 1966
Pada periode ini pemikiran HAM tidak mendapat ruang kebebasan dari pemerintah atau dengan kata lain pemerintah melakukan pemasungan HAM, yaitu hak sipil, seperti hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran dengan tulisan. Sikap pemerintah bersifat restriktif (pembatasan yang ketat oleh kekuasaan) terhadap hak sipil dan hak politik warga negara. Salah satu penyebabnya adalah karena periode ini sistem pemerintahan parlementer berubah menjadi sistem demokrasi terpimpin.
  • Periode 1966 – 1998
Dalam periode ini, pemikiran HAM dapat dilihat dalam 3 kurun waktu berbeda. Kurun waktu yang pertama tahun 1967 (awal pemerintahan presiden Soeharto), berusaha melindungi kebebasan dasar manusia yang ditandai dengan adanya hak uji materiil yang diberikan kepada Mahkamah Agung.
Kedua, kurun waktu tahun 1970 – 1980, pemerintah melakukan pemasungan HAM dengan sikap defensif (bertahan), represif (kekerasan) yang dicerminkan dengan produk hukum yang bersifat restriktif terhadap HAM.
Ketiga, kurun waktu tahun 1990 – an, pemikiran tidak lagi hanya bersifat wacana saja melainkan sudah dibentuk lembaga penegakan HAM, seperti komnas HAM berdasarkan keppres no. 50 tahun 1993 tanggal 7 Juni 1993.
  • Periode 1998 – sekarang
Pada periode ini, HAM mendapat perhatian yang resmi dari pemerintah dengan melakukan amandemen UUD 1945 guna menjamin HAM dan menetapkan Undang Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Artinya, pemerintah memberi perlindungan yang signifikan terhadap kebebasan HAM dalam semua aspek yaitu aspek hak politik, sosial, ekonomi, budaya, keamanan, hukum dan pemerintahan.

Diterbitkan di: 20 Juni, 2011   
Mohon dinilai : 1 2 3 4 5
Terjemahkan Kirim Link Cetak
  1. 1. bby jeporo

    Pemasungan HAM

    Undang Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Apakah pemasungan HAM atas diri saya yang lebih dari 1.5tahun hak saya untuk jadi anggota DPRD di Jepara telah di pasung dengan birokrasi yang Out Law dan substansi jawaban yang Non-normatip dari penguasa daerah ?

    1 Nilai 12 Februari 2012
X

.