Cari
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Create a Shvoong account from scratch

Already a Member? Masuk!
×

Masuk

Sign in using your Facebook account

OR

Not a Member? Daftarkan diri!
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Masuk

Sign in using your Facebook account

Halaman Utama Shvoong>Ilmu Sosial>Ilmu Politik>Hubungan Hukum dan Kebijakan Publik

Hubungan Hukum dan Kebijakan Publik

oleh: Aamprogresif     Pengarang : JUNAIDI
ª
 

Hubungan hukum dan kebijakan publik dapat terjadi dalam tiga hal
yaitu:
a. Pembentukan hukum dan formulasi hukum
Proses pembentukan kebijakan publik berangkat dari realitas yang
ada dalam masyarakat. Realitas tersebut bisa berupa aspirasi yang
berkembang, masalah yang ada maupun tuntutan atas kepentingan
perubahan-perubahan. Dari realitas tersebut maka proses berikutnya
adalah mencoba untuk mencari sebuah jalan keluar yang terbaik yang
dapat mengatasi persoalan yang muncul atau memperbaiki keadaan
yang sekarang. Hasil pilihan solusi tersebutlah yang dinamakan
kebijakan publik.
Proses pembentukan hukum jelas hasil yang paling utama adalah
terbentuknya sebuah undang-undang yang akan dijadikan alat untuk
mengatur dan mengendalikan masyarakat. Sehingga untuk keperluan
tersebut sebuah produk hukum haruslah sangat mapan kandungan
kelayakan substansial, sosial dan politiknya. Sebab, bila sebuah produk
hukum tidak memiliki kemapanan yang cukup tersebut akan
membelenggu dan merugikan masyarakat sebab di dalamnya banyak
paradok-paradok yang sebenarnya tidak perlu. Hal ini berkaitan dengan
sifat hukum itu sendiri yang pada dasarnya dapat dan harus dipaksakan
dalam penerapannya. Kemampuan konseptual tersebut penting agar
dalam pemaksaan pada penerapannya itu tidak terjadi kerugiankerugian
bagi masyarakat tapi justru dengan pemaksaan itu justru
berdampak pada dinamika masyarakat yang lebih teratur dan tertib
tanpa ada satu pihak merugikan pihak lain. Untuk mencapai harapan
tersebut maka diperlukan sebuah metode yang kuat dalam proses pembentukan hukum. Sesungguhnya kebijakan publik akan sangat
membantu memaparkan kandungan yang ada dalam sebuah produk
hukum. Disinilah hubungan yang paling ideal sesungguhnya antara
hukum dan kebijakan publik.
b. Implementasi
Dalam melakukan penerapan hukum membutuhkan kebijakan
publik sebagai sarana yang mampu mengaktualisasikan dan
mengkontekstualisasikan hukum tersebut dengan kebutuhan dan
kondisi riil yang ada dimasyarakat, sebab jika responsifitas aturan
masyarakat hanya sepenuhnya diarahkan pada hukum semata, maka
bukan tidak mungkin pada saatnya akan terjadi pemaksaan-pemaksaan
hukum yang tidak sejalan dengan cita-cita hukum itu sendiri yang ingin
menyejahterakan masyarakat. Jika institusi pengatur masyarakat
sepenuhnya diserahkan pada hukum, maka bisa jadi hukum itu sendiri
pada gilirannya akan menjadi sumber ketidak adilan.
c. Evaluasi
Evaluasi terdiri dari dua hal yaitu:
1) Peradilan administrasi
Apabila masyarakat tidak puas atau merasa dirugikan oleh
proses penerapan hukum yang ada dan ternyata hasil-hasil dari
proses penerapan hukum itu tidak sesuai seperti yang
diharapkan, maka peradilan administrasi akan menjalankan
fungsinya.
2) Evaluasi kebijakan publik
Evaluasi kebijakan publik adalah sebagai hakim yang
menentukan kebijakan yang ada telah sukses atau telah gagal
mencapai tujuan dan dampak-dampaknya. Evaluasi kebijakan
publik juga sebagai dasar apakah kebijakan yang ada layak
diteruskan, direvisi atau bahkan dihentikan sama sekali.
Evaluasi kebijakan publik dibedakan dalam tiga macam yaitu:
a) Evaluasi administrasi
Dilakukan dalam lingkup pemerintahan atau dalam instansiinstansi.
Misalnya irjen, itwil, konsultan swasta. Sorotan
dari evaluasi ini adalah aspek finansial dan prosedur
kebijakan publik.
b) Evaluasi yudisial
Evaluasi yang dilakukan berkaitan dengan obyek-obyak
hukum, apakah ada pelanggaran hukum atau tidak dari
kebijakan publik.
c) Evaluasi politik
Evaluasi politik dilakukan oleh lembaga-lembaga politik
baik oleh parlemen dan parpol juga oleh masyarakat umum.
Evaluasi politik boleh dilangsungkan namun tetap
memerlukan sebuah proses hukum yang jujur dan adil
sebagai basis legitimasi formal atas hasil evaluasi politik
tersebut.
Kebijakan publik yang dibahas dalam tesis ini adalah pada tahap
pembentukan hukum dan formulasi hukum. Aspek yang diteliti adalah terkait
banyaknya undang-undang atau peraturan daerah yang bernuansakan nilainilai
hukum Islam kemudian dilihat dari perspektif pembangunan hukum
nasional.
Diterbitkan di: 31 Mei, 2011   
Mohon dinilai : 1 2 3 4 5
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    apa saja pelanggaran yg terjadi dalam formulasi kebijakan publik Lihat semua
Terjemahkan Kirim Link Cetak
  1. 1. aden

    bertanya

    apa yg jadi pertanyaan tidak terlalu bagus jawaban dari shearchnya

    0 Nilai 02 Oktober 2012
X

.