Cari
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Create a Shvoong account from scratch

Already a Member? Masuk!
×

Masuk

Sign in using your Facebook account

OR

Not a Member? Daftarkan diri!
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Masuk

Sign in using your Facebook account

Konsep oposisi

oleh: Aamprogresif    
ª
 
Konsep ”opsisi” merujuk kepada kelompok/partai penentang terhadap
pemerintah resmi yang mengkritik pendapat maupun kebijaksanaan politik
golongan yang berkuasa. Kehadiran opsisi tersebut memiliki peranan yang
penting dalam pemerintahan demokrasi, terutama jika berperan sebagai oposisi
yang sehat, merupakan penyeimbang maupun kontrol atas kebijaksanaan
pemerintah yang bisa saja terjadi penyimpangan-penyimpangan.
Di sanalah oposisi dibutuhkan, dan menurut Kleden (2001: 5) bukan hanya
untuk mengawasi kekuasaan, tapi semacam advocatus diaboli atau devil’s
advocate yang memainkan peran sebagai setan yang menyelamatkan kita justru
dengan mengganggu kita terus menerus. Dalam peran ini oposisi berkewajiban
mengemukakan titik-titik kelemahan dari suatu kebijakasanaan, sehingga apabila
kebijaksanaan itu diterapkan, segala hal yang dapat mengakibatkan efek samping
yang merugikan sudah lebih dulu ditekan seminimal mungkin. Tragedi Orde Baru
yang dialami pemerintah Indonesia, bahwa oposisi dipandang sebagai devil
(setan) tidak pernah diakui sebagai advocate atau pembela. Sebab, sudah menjadi
suatu postulat bahwa ”kekuasaan mempunyai tendensi bukan saja untuk
memperbesar dan memperkuat dirinya, melainkan juga memusatkan dirinya”.
Manfaat lainnya bahwa dengan kehadiran oposisi, masalah
accountability atau pertanggungjawaban akan lebih diperhatikan
oleh pemerintah. Tidak semua hal akan diterima begitu saja,
seakan-akan ⎯ dengan sendirinya ⎯ jelas atau beres dalam
pelksanaannya. Kehadiran oposisi membuat pemerintah harus
selalu menerangkan dan mempertanggungjawabkan mengapa
suatu kebijaksanaan diambil, apa dasarnya, apa pula tujuan dan
urgensinya (Kleden, 2001: 5).
Dengan demikian oposisi tidak hanya bertugas untuk mengingatkan
pemerintah terhadap kemungkinan-kemungkinan salah-kebijaksanaan atau salah
tindakan (sin of commission), melainkan juga mampu menunjukkan apa yang
harus dilakukannya, tetapi justru tidak dilakukannya (sin of ommission). Dalam
hal ini jelas kewajiban oposisi adalah melakukan kualifikasi apakah sesuatu itu
harus dilakukan, tidak harus dilakukan, atau malah tidak harus dilakukan sama
sekali.
Diterbitkan di: 28 Februari, 2011   
Mohon dinilai : 1 2 3 4 5
Terjemahkan Kirim Link Cetak
X

.