Cari
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Create a Shvoong account from scratch

Already a Member? Masuk!
×

Masuk

Sign in using your Facebook account

OR

Not a Member? Daftarkan diri!
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Masuk

Sign in using your Facebook account

Halaman Utama Shvoong>Ilmu Sosial>Ilmu Politik>Politik Etis dan Kebijakan Kesehatan

Politik Etis dan Kebijakan Kesehatan

oleh: Aamprogresif     Pengarang : Baha` Uddin
ª
 
Politik etis mulai diterapkan di Hindia Belanda pada tahun 1901. Menurut
Boeke kebijakan ini merupakan murni kebijakan untuk mengembangkan ekonomi
massa dikalangan penduduk Indonesia. Sementara Furnivall melihat bahwa politik
etis mempunyai dua bidang tujuan yaitu dalam bidang ekonomi dan sosial. Dalam
bidang ekonomi kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan perkembangan
perusahaan orang-orang Barat sehingga mampu menyediakan dana bagi
kesejahteraan penduduk di Hindia Belanda, sdangkan dalam bidang sosial bertujuan
untuk meningkatkan kesejahteraan sosial terutama pada penduduk di pedesaan.
Namun tidak dapat dipungkiri bahwa politik etis lebih besar kaitannya dengan
kebijakan ekonomi pemerintah kolonial Belanda. Oleh karena itulah diantara
kalangan sejarawan terdapat perdebatan mengenai hubungan antara kewajiban   moral (moral obligation) dan kepentingan ekonomi (economic interest) dalam konsep
yang terkandung dalam politik etis.
Menurut pandangan Furnivall kegagalan kebijakan politik liberal, pada kurun
waktu 1870-1900 dalam menciptakan kemakmuran bagi penduduk pribumi telah
menciptakan sebuah ”kecenderungan kolonial baru”. Lebih lanjut dia menyatakan
bahwa pembangunan mesin politik baru yang menyangkut kekayaan material dan
kesejahteraan manusia jauh melampaui kebijakan liberal negatif yang lama untuk
menyingkirkan hambatan menuju kemajuan dan peningkatan ke arah kebijakan yang
konstruktif. Pada awal abad ke-20 ”kecenderungan kolonial baru” itu diekspresikan
dalam politik etis yang bertujuan untuk meningkatkan standar kesejahteraan
masyarakat pribumi.
Tidak jauh dari pandangan Boeke, V.J.H. Houben berpendapat bahwa
penerapan politik etis merupakan sebuah era eksploitasi asing yang ditransformasikan
pada sebuah periode kebijakan pembagian ekonomi yang lebih besar
kepada penduduk pribumi. Politik etis yang dipahami dalam tulisan ini cenderung
berpedoman pada pendapat Furnivall di atas bahwa selain terdapat motif ekonomi,
politik etis juga mempunyai tujuan dibidang sosial. Oleh karena itulah hampir semua
tulisan yang mengkaji mengenai politik etis selalu menghubungkannya dengan
kebijakan peningkatan kesejahteraan penduduk pribumi terutama di Jawa dalam arti
yang luas. Dampak politik etis terhadap bidang ekonomi telah banyak dilakukan oleh
sejarawan baik dalam maupun luar negeri, namun dalam bidang kesehatan
masyarakat belum banyak sejarawan yang mengkajinya. Furnivall dan juga
Boomgaard dengan jelas mengakui bahwa terdapat perhatian yang lebih serius dari
pemerintah kolonial Belanda terhadap kondisi kesehatan masyarakat, khususnya di
Jawa, mulai awal abad ke-20. Kasus-kasus epidemi penyakit menular mematikan
seperti Kolera dan Malaria yang terjadi dihampir semua wilayah di Pulau Jawa jelas
mengindikasikan bahwa terdapat hal yang salah dari kebijakan pemerintah Hindia
Belanda. Mungkin atas dasar itu Furnivall menyatakan bahwa perhatian terhadap
kesehatan masyarakat tersebut merupakan salah satu dari upaya untuk
meningkatkan kesejahteraan penduduk pribumi.
Senada dengan pendapat Boomgaard dan Furnivall di atas, Robert Cribb juga
menyatakan bahwa salah satu upaya dalam rangka menyalurkan bantuan sejumlah f
30 juta dari pemerintah Belanda itu adalah untuk memperbaiki masalah-masalah
kesehatan masyarakat khususnya di Jawa. Tingginya angka kematian bayi, yang
berarti rendahnya kesempatan untuk hidup bagi bayi, merupakan masalah yang
serius dalam hubungannya dengan pertumbuhan penduduk pada waktu itu. Oleh karena itulah Cribb menganggap bahwa masalah kesehatan penduduk sebagai
bagian penting dalam upaya untuk menyejahterakan penduduk secara keseluruhan.7
Untuk menindaklanjuti hal itu pemerintah Hindia Belanda kemudian melakukan
beberapa perubahan pada kebijakannya dalam bidang kesehatan. Pada awal dekade
abad ke-20, pemerintah Hindia Belanda melakukan reorganisasi struktur lembaga
kesehatan di Hindia Belanda. Bahkan lebih dari itu dalam konteks ini dipertegas lagi
dengan melakukan pemisahan antara institusi kesehatan yang mengurusi kesehatan
kalangan militer dengan masyarakat umum. Kebijakan ini sangat penting untuk
dilakukan karena metode dan tujuan dari kebijakan kesehatan sangat berbeda.
Kebijakan kesehatan yang juga berhubungan dengan peningkatan
kesejahteraan penduduk adalah dengan menambah personel kesehatan baik yang
terlibat dalam upaya preventif maupun dalam tindakan kuratif. Menurut Boomgaard,
paling tidak terdapat dua kebijakan kesejahteraan yang mempunyai dampak besar
bagi tingkat kualitas kesehatan penduduk Jawa pada masa itu. Pertama, menjelang
tahun 1930-an, kebijakan peningkatan kesejahteraan telah didesain dengan
pendekatan yang sinergis untuk sejumlah permasalahan sekaligus. Maksudnya satu
kebijakan mempunyai beberapa sasaran kesejahteraan sekaligus, misalnya
mengenai proyek pembangunan irigasi yang mempunyai dampak positif baik bagi
sektor pertanian maupun dalam sektor kesehatan masyarakat. Hal tersebut bisa
terjadi karena dengan pembangunan saluran irigasi yang baik di satu sisi akan
meningkatkan produksi pertanian sementara pada satu sisi lainnya dapat mengendalikan
pengembangbiakan larva nyamuk yang menyebabkan penyakit malaria.Kedua, bahwa solusi kekurangan dana telah dapat diselesaikan dengan
penggunaan teknologi modern pada awal abad ke-20. Beberapa percobaan yang
dilakukan pada masa itu dengan obat-obatan yang digunakan untuk tanaman dan
hama sawah (tikus) secara tidak langsung telah membantu menjaga kesehatan manusia.
Sesudah perang dunia I, DDT sering digunakan dalam keperluan di atas.

Kebijakan yang mempunyai dampak yang sangat besar bagi perluasan
pelayanan kesehatan adalah pemberian subsidi kesehatan kepada rumah sakitrumah
sakit yang ada di Hindia Belanda. Tujuan kebijakan ini agar pelayanan
kesehatan tidak hanya dinikmati oleh golongan tertentu, seperti yang terjadi pada
masa-masa sebelumnya, namun juga bisa dinikmati oleh semua lapisan masyarakat
yang membutuhkan pelayanan ini.

Diterbitkan di: 22 Februari, 2011   
Mohon dinilai : 1 2 3 4 5
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    apa tujuan dari politik etis Lihat semua
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    sebab terbntuknya politi etis ? Lihat semua
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    jelaskan latar belakang diberlakunya politik etis di indonesia Lihat semua
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    apa tujuan dari politik etis Lihat semua
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    apakah manfaat pelaksanaan politik etis bagi bangsa indonesia Lihat semua
Terjemahkan Kirim Link Cetak
X

.