Cari
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Create a Shvoong account from scratch

Already a Member? Masuk!
×

Masuk

Sign in using your Facebook account

OR

Not a Member? Daftarkan diri!
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Masuk

Sign in using your Facebook account

Halaman Utama Shvoong>Ilmu Sosial>Ilmu Politik>Pelaksanaan Perda tentang Tatacara Pemilihan,pencalonan Kades

Pelaksanaan Perda tentang Tatacara Pemilihan,pencalonan Kades

oleh: chahndesith     Pengarang : azies17
ª
 
Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Tatacara Pemilihan, Pencalonan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa

Pemilihan kepala desa (Pilkades) merupakan bentuk praktik demokrasi langsung di pedesaan. Dalam praktik demokrasi langsung seperti ini yang terpenting dikedepankan adalah proses pemilihan yang memegang teguh tiga aspek penting, yaitu aspek kompetisi antar konstestan, partisipasi dan kebebasan (liberalisasi). Aspek kompetisi berkaitan dengan orang-orang yang mencalonkan diri sebagai kepala desa dan cara-cara yang dipakai untuk menjadikan mereka ini sebagai calon kepala desa. Aspek partisipasi berkaitan dengan pemahaman masyarakat terhadap pemilihan kepala desa, cara mereka merumuskan tipe kepemimpinan kepala desa dan model mereka membangun kesepakatan politik dengan para calon kepala desa. Aspek kebebasan erat kaitannya dengan suasana warga pemilih dalam menentukan pilihan politiknya kepada para calon kepala desa. Berdasarkan pertimbangan tiga aspek penting dalam proses pemilihan kepala desa tersebut, diharapkan akan terselenggara praktik demokrasi langsung melalui lembaga penyelenggara, proses dan produk pemilihan yang baik serta bermanfaat nyata bagi masyarakat desa. Sehingga bisa dikatakan bahwa pemilihan kepala desa akan sukses, jika tiga aspek penting dalam proses pemilihan tersebut diperhatikan secara cermat.
Lembaga penyelenggara Pilkades adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dalam menyelenggarakan Pilkades, BPD membentuk Panitia Pemilihan yang diisi oleh perangkat desa, pengurus lembaga desa dan tokoh masyarakat desa. Dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa, yang berperan sebagai pengawas adalah para anggota BPD. Tetapi untuk mencapai hasil pemilihan yang lebih baik, penting untuk mendorong munculnya pengawasan mandiri dari unsure-unsur masyarakat (karang taruna, kelompok perempuan, kelompok tani).
Panitia pemilihan kepala desa memegang peranan yang strategis pada semua tahapan pemilihan. Mulai dari pendataan calon pemilih, penjaringan bakal calon kepala desa, melaksanakan pemungutan suara, menghitung perolehan suara, dan melaporkan seluruh hasil pemilihan kepala desa. Karena itu personil yang direkrut untuk menjadi panitia pemilihan harus orang-orang yang memiliki kecakapan dan keterampilan dalam aministrasi, logistik dan proses pemilihan.
Rumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah pelaksanaan Perda tentang Tatacara Pemilihan, Pencalonan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa?. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Perada tentang Tatacara Pemilihan, Pencalonan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa. Hasil penelitian ini secara teoretis diharapkan dapat menambah wawasan bidang hukum khususnya mengenai pelaksanaan peraturan daerah tentang pemilihan kepada desa Pendekatan permasalahan : Pendekatan Statute Approach (Pendekatan Perundang-undangan) yang nantinya akan dikaitkan dengan pelaksanaan pemilihan kepada desa. Sumber bahan yang diambil dari bahan hukum primer UUD 1945, UU tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Dalam Negeri, Peraturan Daerah. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisir dan memahami bahan hukum primer yaitu hasil karya ilmiah yang bersangkutan dengan masalah yang di bahas sebagai penunjang teori dalam penulisan dan penambahan hasil dan penanelitian.
Hasil penelitian diperoleh bahwa perataturan daerah tentang Tatacara Pemilihan, Pencalonan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa diterapkan secara baik oleh panitian pemilihan kepala desa terbatas pada (a) tatacara pemilihan dan (b) pencalonan. Adapun dalam hal pelantikan dan pemberhentian tidak dikaji dalam penelitian ini. Pemilihan kepada (Pilkades) dilaksanakan berdasar jumlah surat suara yang diterima 7450, jumlah pemilih yang hadir 5230 dan jumlah suara tidak sah 95 telah mengantarkan Seseorang, tanda gambar padi sebagai calon kepala desa karena telah memperoleh suara terbanyak yaitu 2230 suara, dibandingkan jumlah suara masing-masing calon kepala desa yang lain, tanda gambar Ketela sebanyak 1212, tanda gambar Jagung 156 dan tanda gambar Kelapa 1537. Pelaksanaan pilkades berlangsung tertib aman dan lancar. Hambatan pelaksanaan Tatacara Pemilihan, Pencalonan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa secara umum dapat dikemukakan tidak ada hambatan. Hal ini berdasarkan fakta-fakta awal pembentukan panitian pemilihan, pengumpulan dan seleksi administrative, pelaksanaan pemungutan dan penetapan ternyata berjalan sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku. Masyarakat desa menyadari bahwa pemilihan kepala desa bukan mencari siapa yang menang atau kalah tapi lebih jauh adalah menentukan sosok kepala desa yang dianggap layak untuk memimpin desa dan masyarakatnya selama 6 tahun ke depan.

Diterbitkan di: 23 Desember, 2009   
Mohon dinilai : 1 2 3 4 5
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    apa yang harus saya lakukan pada saat ini karena saya akan mencalonkan diri sebagai kepala desa Lihat semua
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    Bolehkah Calon Kades berasal dari Kades yang pernah diberhentikan tidak hormat dan dipenjara karena kasus Pungli? Lihat semua
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    tolong jelaskan syarat-syarat menjadi calon kepala desa Lihat semua
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    siapa yang boleh jadi saksi pada pilkades Lihat semua
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    bolehkah calon kapala desa dikenakan biaya Lihat semua
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    pembacaan visi misi calon kepala desa bolehkah dibacakan oleh tim suksesnya ( 1 Jawaban ) Lihat semua
  1. Jawaban  :    boleh saja 24 Agustus 2013
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    siapa saja yang boleh jadi saksi pada pilkades.? ( 1 Jawaban ) Lihat semua
  1. Jawaban  :    pilihan dari calon 24 Agustus 2013
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    Apakah TNI/Polri memiliki hak suara dalam pilkades? Lihat semua
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    tolong jelaskan syarat-syarat menjadi calon kepala desa Lihat semua
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    apakah calon kades di kenakan biaya atminitdasi Lihat semua
Terjemahkan Kirim Link Cetak
X

.