SEJARAWAN Ceko, Milan Hubl, pernah mengatakan, langkah pertama
menaklukkan sebuah
bangsa adalah dengan memusnahkan ingatannya.
Hancurkan buku-buku, kebudayaan,
dan sejarahnya. Lalu, perintahkan
seseorang untuk menulis buku-buku baru, membangun kebudayaan baru, dan
menyusun sejarah baru. Tak akan lama, bangsa itu mulai lupa pada masa
kini dan masa lampaunya.
Memang,
buku tidak hanya menjadi kekuatan yang mampu mengubah sebuah
bangsa lebih baik, namun buku juga bisa membuat suatu bangsa lupa
ingatannya-seperti yang dikatakan Hubl, lupa akan sejarah bangsanya,
tidak ingat akan budayanya serta kehilangan
karakter dan identitas
bangsanya.
Kita lihat kondisi perbukuan saat ini, terutama buku-buku
pelajaran di
sekolah sebagai awal generasi muda kita bersentuhan dengan buku.
Sudahkah mencerminkan nilai-nilai budaya, karakter dan identitas
bangsa? Untuk membuktikannya, kita bisa menengok gejala riil pada
perkembangan generasi muda kita. Dengan tanpa menafikan mereka yang
mampu meraih prestasi gemilang, ternyata tidak sedikit generasi muda
yang masih jauh dari harapan sebagai generasi penerus bangsa. Ada
banyak contoh akibat kurang mencintai buku (minat membaca rendah),
mereka cenderung terpesona dengan budaya pop yang sering menjerumuskan
mereka pada tindakan-tindakan seperti vandalisme, tawuran, narkoba,
seks bebas, dan tindakan-tindakan lain yang merusak fisik maupun jiwa
mereka.
***
DENGAN melihat fenomena tersebut, berarti ada yang "tidak beres" dalam
usaha pewarisan nilai-nilai kearifan budaya, karakter dan identitas
bangsa melalui proses pembelajaran kita, terutama yang dituangkan dalam
buku-buku khususnya buku pelajaran. Menurut penulis, diperlukan
usaha-usaha konkret untuk menumbuhkan dan meningkatkan minat baca
generasi muda kita, mengingat kondisi perbukuan kita sangat
memprihatinkan.
Pertama, materi (isi) pelajaran yang digunakan di sekolah selama ini
masih kurang mencerminkan nilai-nilai budaya bangsa. Contohnya dalam
pelajaran Bahasa Indonesia, di mana fokus pembahasan dan pendekatan
yang digunakan lebih pada ketatabahasaan (secara gramatikal saja),
sedangkan mengenai sejarah dan perkembangan kesusastraan Indonesia
kurang mendapat perhatian. Padahal, nilai-nilai budaya, karakter dan
identitas bangsa banyak tertuang dalam karya-karya sastra.
Alhasil, pelajaran bahasa Indonesia tidak hanya menjemukan siswa, akan
tetapi juga lambat laun akan memudarkan minat siswa untuk mengapresiasi
dan menghayati karya-karya pujangga Nusantara. Contoh lain yang cukup
mendesak untuk ditinjau kembali adalah materi pelajaran sejarah. Di
samping ada beberapa peristiwa penting yang perlu diluruskan, misalnya,
tentang Supersemar, G 30 S/PKI, agresi militer dan lain-lain,
pembahasannya masih terkesan linear dan sangat verbal. Para siswa
memahami peristiwa sejarah hanya berdasarkan kapan, di mana dan
peristiwa apa yang terjadi tanpa memahami proses dan nilai-nilai apa
yang dapat dipetik sebagai bekal untuk melanjutkan kelangsungan bangsa
ini ke depan.
Penyusunan materi pelajaran lain juga perlu mendapat perhatian dari
pihak yang berkompeten. Melalui buku pelajaran, siswa diharapkan mampu
lebih dalam memahami isi pelajaran tidak hanya secara verbal saja,
namun betul-betul secara utuh dan komprehensif menangkap nilai-nilai
yang akan mengantarnya menjadi pembelajar mandiri.
Kedua, pengadaan buku pelajaran selama ini sering menjadi bahan rebutan
dalam usaha memenangkan tender yang semakin memperburuk keadan
perbukuan kita. Akibatnya, pertimbangan utama bukanlah isi atau materi
pembelajarannya, tetapi lebih kepada pertimbangan bisnis (profit
oriented). Untuk itu, seluruh pihak diharapkan memikirkan dan
memperbaiki kondisi seperti ini, baik pihak pemerintah (Depdiknas),
penerbit maupun penulis, agar dalam penyusunan dan penerbitan buku
pelajaran lebih berorientasi pada keadaan dan kebutuhan siswa.
Pemerintah seharusnya memberikan kebebasan kepada pihak penerbit, bukanmemberikan peluang terbukanya praktik kongkalikong dalam penerbitan
buku-buku pelajaran. Dengan begitu, pada akhirnya akan tercipta
persaingan yang sehat dalam penerbitan buku-buku berkualitas.
Masyarakat pun akan dapat menilai dan memilih buku yang benar-benar
berkualitas dan sesuai perkembangan peserta didik.
Ketiga, dalam penyusunan materi buku pelajaran tidak jarang hanya
karena terikat kontrak dan proyek saja, sehingga pihak penerbit kurang
selektif dalam melibatkan para penyusun (penulis) buku pelajaran;
pokoknya buku pelajaran bisa terbit. Oleh kraena itu, sudah saatnya
para sarjana, pakar, ilmuwan, penyair ataupun sastrawan yang mempunyai
komitmen tinggi dalam rangka mencetak generasi muda yang berkualitas
perlu dilibatkan dalam penyusunan materi buku pelajaran.
Ringkasan lain tentang Buku dan karakter bangsa