Cari
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Create a Shvoong account from scratch

Already a Member? Masuk!
×

Masuk

Sign in using your Facebook account

OR

Not a Member? Daftarkan diri!
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Masuk

Sign in using your Facebook account

Halaman Utama Shvoong>Ilmu Sosial>Pendidikan>Sejarah perkembangan pendidikan agama Islam di Indonesia

Sejarah perkembangan pendidikan agama Islam di Indonesia

oleh: putttttttttttttzzzzz     Pengarang : achkhusna
ª
 
Pendidikan agama Islam di Indonesia sebenarnya sudah ada jauh sebelum
kemerdekaan yang kira-kira abad ke-12 M. Corak pendidikan waktu itu masih
bersifat getak tular dari mulut ke mulut, lalu dilanjutkan dengan bimbingan agar
peserta didik mengucapkan dua kalimat syahadat sehingga resmi menjadi
muslim .
Pada perkembangan selanjutnya, zaman penjajahan Belanda pendidikan agama
Islam telah diberikan secara resmi di sekolah-sekolah umum, namun sifatnya
masih terbatas pada fakultas-fakultas hukum dengan mata kuliah islamologi dan
buku literaturnya di karang oleh orientalis. Melihat kondisi tersebut para
mubaligh baik secara perorangan ataupun tergabung dalam organisasi-organisasi
Islam telah melakukan tabligh yang biasanya dilakukan pada hari Jum'at atau
Minggu di sekolah-sekolah umum seperti : MULO (Meer Uitgebret Laber
Onderwijs, yang sekarang sama dengan SLTP), AMS (Algemene Middelbare
School, yang sekarang sama dengan SMU), dan juga di Kweek School (sama
dengan sekolah guru). Pendidikan agama yang tidak resmi tersebut sering
mendapatkan reaksi dari guru-guru yang tidak senang dengan Islam, namun
meskipun demikian perhatian siswa kenyataannya sangatlah besar karena mereka
benar-benar membutuhkan siraman rohani.
Pada saat penjajahan Jepang, pendidikan agama Islam di sekolah telah
mengalami kemajuan. Hal tersebut terjadi karena Jepang mengetahui rakyat
Indonesia sebagian besar beragama Islam, sehingga untuk mendapatkan simpati
dikembangkanlah pendidikan agama Islam di sekolah-sekolah. Mulai saat itu
pendidikan agama Islam secara resmi boleh diajarkan di sekolah pemerintah,
namun hanya berlaku di daerah sumatra saja, sedang daerah yang lain masih
sebatas pelajaran budi pekerti yang pada hakekatnya bersumber pada ajaran
agama juga.10Setelah Indonesia merdeka tahun 1945 para tokoh dan perintis
kemerdekaan Indonesia menyadari akan pentingnya pendidikan agama. Ki Hajar
Dewantara selaku Menteri PP & K (Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan)
yang pertama, mengirimkan surat edaran kedaerah-daerah tentang pelajaran budi
pekerti yang berlaku pada masa Jepang diperkenankan diganti dengan pendidikan
agama.
Pada tanggal 27–12–1945 Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia pusat (BPKNIP)
telah mengadakan suatu rapat yang hasilnya diusulkan kepada pemerintah,
agar dalam mengadakan pembaharuan pendidikan dan pengajaran hendaknya
memperhatikan seluruh persoalan, termasuk pendidikan agama, madrasah, dan
pondok pesantren. Atas dasar itu menteri PP & K Mr. Soewandi pada tanggal 1–
3–1946 membentuk panitia penyelidik pengajaran RI dengan SK No:104/Bhg
dengan ketua Ki Hajar Dewantara. Hasil panitia dalam hal pendidikan agama itu
antara lain:
a. Hendaknya pelajaran agama diberikan pada semua sekolah, di SR (Sekolah
Rakyat) diajarkan mulai kelas IV.
b. Guru agama disediakan oleh kementrian agama dan dibayar oleh pemerintah.
c. Guru agama harus mempunyai pengetahuan umum dan untuk maksud itu
harus ada pendidikan guru agama.
d. Pesantren dan madrasah harus dipertinggi mutunya.
Dalam merealisasikan hasil tersebut, Menteri PP & K dan Menteri Agama
menerbitkan peraturan bersama; No.1142/Bhg. A (pengajaran) tanggal 2–12–
1946, No.1285/Kj (Agama), UU No.4 tahun 1950 Yo. No.12 tahun 1954 tentang
dasar-dasar pendidikan dan pengajaran Pasal 20 menyatakan
a. Dalam sekolah-sekolah negeri diadakan pelajaran agama; orang tua murid
menetapkan, apakah anaknya akan mengikuti pelajaran-pelajaran tersebut.
b. Cara menyelenggarakan pengajaran agama di sekolah-sekolah negeri diatur
dalam peraturan yang ditetapkan oleh menteri agama, pengajaran dan
kebudayaan bersama-sama dengan menteri agama.
Untuk menciptakan keseragaman dan memberi pedoman penyelenggaraan
pendidikan agama diseluruh Indonesia, dikeluarkan aturan bersama Menteri
PP & K dan Menteri Agama No. 17678/Kab. Tanggal 16 Juli 1951 yang isinya :
a. Lamanya pendidikan agama menyebutkan :
1) Di SR sejak kelas IV, dua jam setiap Minggu :
- Untuk lingkungan istimewa sejak kelas I dan jumlah jam dapat
sampai 4 jam tiap Minggu.
- Untuk SMP dan SLA dua jam setiap Minggu.
b. Pengangkatan dan pembiayaan :
1) Guru agama diangkat, diberhentikan dan seterusnya oleh menteri agama.
2) Biaya pendidikan agama atas tanggungan Kementerian agama.
c. Rencana pelajaran agama di tetapkan oleh kementerian agama sesudah
disetujui oleh kementerian PP & K.
d. Pendidikan agama di sekolah partikelir di dalam peraturan bersama itu
ditetapkan apabila pengurus yang bersangkutan menghendakinya atau apabila
orang tua murid yang berjumlah sekurang-kurangnya 10 orang yang
menganut suatu agama memintanya. Dalam keadaan tertentu pendidikan
agama dapat diberikan di luar gedung sekolah tersebut.11
Pada tahun 1960 pendidikan agama Islam mulai mendapat status yang agak kuat.
Dengan diturunkannya Tap MPRS No. II/MPRS/1960 Bab II pasal 2 ayat 3 yang
berbunyi: “Menetapkan Pendidikan agama menjadi mata pelajaran di sekolahsekolah
mulai dari sekolah rakyat sampai dengan universitas-universitas negeri,
dengan pengertian bahwa murid-murid berhak tidak ikut serta, apabila wali
murid/murid dewasa menyatakan keberatannya”.
Adanya tambahan; murid barhak tidak ikut serta dan seterusnya. Merupakan hasil
rekayasa PKI yang mulai berkuasa saat itu, sehingga pendidikan agama masih
bersifat fakultatif dalam arti tidak mempengaruhi terhadap kenaikan kelas.
Pendidikan agama di perguruan tingi baru diberikan secara formal setelah ada
Tap MPRS No. II/MPRS/1960 dan dipertegas dengan UU No. 22 Bab III pasal 9
ayat 2 sub b tahun 1961 yang berisi : “Pada perguruan tinggi negeri diberikan
pendidikan agama sebagai mata pelajaran dengan pengertian, bahwa mahasiswa
berhak tidak ikut serta apabila menyatakan keberatannya”.
Pada tahun 1965 meletuslah gerakan 30 September PKI (G.30.S.PKI) kemudian
pada tahun 1966 MPRS melakukan sidang umum, dan pada akhirnya
mempertegas status pendidikan agama dengan membuat Tap MPRS No.
XXVII/MPRS/1966 Bab I pasal I yang berbunyi: “Menetapkan Pendidikan
agama menjadi mata pelajaran disekolah-sekolah mulai dari sekolah dasar sampai
dengan universitas-universitas negeri”.
Sejak saat itu pendidikan agama menjadi materi pokok mulai dari SD sampai
Perguruan Tinggi. Materi pokok tersebut dalam artian pendidikan agama ikut
penentu naik / tidak seorang siswa / pelajar.
Pada masa orde baru setelah pemilihan umum tahun 1971 melalui ketetapan MPR
No. IV/MPR/1973 tentang garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) bidang
agama dan kepercayaan terhadap Tuhan YME ditetapkan : “Diusahakan supaya
terus bertambah sarana-sarana yang diperlukan bagi pengembangan kehidupan
keagamaan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa termasuk
pendidikan agama yang dimasukkan ke dalam kurikulum di sekolah-sekolah
mulai dari Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Universitas-universitas Negeri”.
Pada tahun 1976 diberlakukan kurikulum 1975 untuk SD, SMP, dan SMA
melalui SK Menteri P & K No. 008/C/U/1975; No. 008/D/U/1975 tanggal 17–1–
1975 jam pengajaran pendidikan agama untuk SD tetap seperti kurikulum 1968.
Sedangkan untuk SLTP dan SLTA ditetapkan menjadi 2 jam pelajaran setiap
minggu. Begitu pula kurikulum 1984 kedudukan pendidikan agama berfungsi
dalam berperan seperti yang sudah berjalan.
Diterbitkan di: 11 Januari, 2012   
Mohon dinilai : 1 2 3 4 5
Terjemahkan Kirim Link Cetak
X

.