Cari
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Create a Shvoong account from scratch

Already a Member? Masuk!
×

Masuk

Sign in using your Facebook account

OR

Not a Member? Daftarkan diri!
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Masuk

Sign in using your Facebook account

Pengertian Dana Bos

oleh: santaixs     Pengarang : pitriwulan
ª
 
Bantuan Operasional Sekolah merupakan bantuan pemerintah pusatkepada seluruh SD/MI dan SMP/MTs se-Indonesia, baik negeri maupunswasta. Bantuan ini diberikan kepada siswa melalui sekolah yang langsungditrasfer kerekening sekolah masing-masing. Bantuan tersebut diharapkandapat mengurangi atau bahkan menghapus biaya pendidikan yang selama inidiberikan kepada masyarakat.Seperti yang diamanatkan oleh UUD 1945, yang mengupayakan agaranggaran pendidikan segera mencapai 20 % dari total APBN/APBD. Landasan Hukum:a. Undang-Undang RI No.17 tahun 2003 tentang keuangan Negara(Lembaran Negara RI tahun 2003 No.47 tambahan lembaran Negara RINo.4286)b. Undang-Undang RI No.1 tahun 2004 tentang pembendaharaan Negara(lembaga Negara RI tahun 2004 No.47 tambahan lembaran Negara RINo.4287) c. Undang-Undang RI No.15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaandan tanggunga jawab keuangan Negara (lembaran Negara RI tahun 2004No.66 Tambahan Negara RI No.4400)d. Keputusan Presiden RI No.42 tahun 2002 tentang pelaksanaan anggaranpendapatan dan belanja Negara (lembaran Negara RI tahun 2002 No.73tambahan lembaran Negara RI No.4212) yang telah diubah dengankeputusan Presiden RI No.72 tahun 2004 (lembaran Negara RI tahun2004 No.92 tambahan lembaran Negara RI No. 4418)e. Keputusan Mentri keuangan No. 331/M/V/9/1968 tentang pedoman bagipegawai yang diberi tugas melakukan pemeriksaan umum kas padabendahara/pemegang Kas.f. Keputusan Mentri keuangan No.323/M/V/9/1968 tentang buku kasumum dan cara mengerjakannya.g. Undang-Undang No.17 tahun 1965 tentang pembentukan badanpemriksaan keuangan (BPK)h. Keputusan Mentri keuangan No.548/KMK.04/2000 pasal 4 (1a) tentangtata cara pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak pertambahannilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah oleh bendahara danpemerintah sebagai pemungut pajak PPN.i. Keputusan mentri keuangan No.547/KMK.04/2000, tentang penunjukanpendararawan pemerintah sebagai pemungut.30j. Undang-undang No.17 tahun 2000, pasal 21 tentang bedaraharawanwajib memngut PPhk. Keputusan direktur jendral pajak No.KEP-545/PJ./2000,BAB III pasal 5,tentang petunjuk pelasanaan pomohonan, penyetoran dan pelaporanpajak penghasilan pasal 21 dan pasal 26. sehubungan dengan pekerjaan,jasa kegiatan orang pribadi.l. Peraturan mentri keuangan No.564/KMK.03?2004 tentang penyesusaianbearnya penghasilan tidak kena pajak.m. Peraturan Mentri RI No.38 tahun 2003, tentang perubahan atas peraturanpemerintah No.146 tahun 2000 tentang impor dan atau penyeraha barangkena pajak tetrentu yang dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahannilai.n. Peraturan pemerintah RI No.24 tahun 2000, tentang perubahan tariff beamaterai dan besarnya batas pengelolaan harga nominal yang dikenakanbea materai18a) Tujuan Dana BOSProgram Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bertujuan untukmemberikan bantuan kepada sekolah dalam rangka membebaskan iuransiswa, tetapi sekolah tetap dapat mempertahankan mutu pelayananpendidikan kepada masyarakat. b) Penerimaan dan Pengeluaran1) Dana BOS langsung dikirim ke Nomor rekening rutin sekolah olehlembaga penyalur kantor Pos/Bank.2) Pengeluaran dana berdasarkan permintaan penanggung jawab kegiatanharus diketahui leh kepala sekolah dan disetujui oleh komite sekolah.3) Pengambilan dana berikutnya oleh penanggung jawab kegiatan dapatdirealisasikan setelah memberikan pertanggung jawaban dana yangdiberikan sebelumnya kepada bendahara/Guru.4) Penerimaan dan pengeluaran dana dicatat dalam pembukuanc) Penggunaan DanaPenggunaan Dana BOS disekolah dan Madrsah harus didasarkan padakesepakatan dan keputusan bersama antara kepala sekolah/ dewan gurudengan komite sekolah/madrasah, yang harus didaftarkan sebagai salahsatu sumber penerimaan dalam RAPBS, disamping dana yang diperolehdari pemda atau sumber lain (Block Garnt, atau hasil unit produksi,sumbangan Lain, dsb) khusus untuk pesantren salafiyah, penggunaan danaBOS didasarkan pada kesepakan dan keputusan bersama antarapenanggung jawab program dengan pengasuh pondok pesantren dandisetujui oleh kasi PEKA PONTREN (Pendidikan Keagamaan danPondok Pesantren) kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota Bagisekolah keagamaan non Islam dalam penggunaan dana BOS kepalasekolah/penanggung jawab prongram harus meminta persetujuan dari kasi PEMBIMAS (Pembimbing Masyarakat) Departemen AgamaKabupaten/Kota.Untuk selanjutnya komite sekolah/madrasah atau pengasuh pondokpesantern serta kasi PONTREN dan kasi PEMBIMAS dalam fungsinyasebagai lembaga yang mitra kepala sekolah berkaitan dengan pengelolaandana BOS disebut sebagai kemite sekolah.Dana Bantuan Opersional Sekolah (BOS) digunakan untuk:1) Biaya Formulir Pendaftaran§ Digunakan untuk membeli ATK/Bahan/Pengadan/lain- lain.§ Untuk pengadaan ATK/bahan/pengadaan Formulir/lain-laindengan nilai, sebelum ditambahkan pajak pertambahan nilai(PPN), diatas Rp 1 Juta akan dikenai pajak pertambahan Nilaisebesar 10 % dan pajak penghasilan pasal 22 (pph 22) sebear 1,5% yang harus disetorkan ke Kas Negara melalui kantor pos/Bankpemerintah setempat.§ Untuk keabsahan bukti pengeluaran yang memuat sejumlah uangagar diperhatikan ketentuan mengenai bea materai yang besarnyaberkaitan dengan nilai pembelian yang tercantum pada buktitersebut.2) Buku pelajaran pokok dan penunjang untuk perpustakaan§ Pengadaan buku pelajaran pokok dan buku penunjang untukperpustakaan dilakukan oleh sekolah dengan melakukan33pembandingan harga dan harus diperiksa kualitasnya, bahan yangtidak memenuhi sandart harus ditolak.§ Untuk pengadaan dengan nilai, sebelum ditambahkan pajakpertambahan nilai (PPN), diatas Rp 1 Juta akan dikenaklan pajakpertambahan nilai (PPN) sebear 10 % dan pajak penghsilan pasal22 (PPh 22) sebesar 1,5 % yang harus disetorkan ke Kas Negaramelalui kantor Pos/Bank pemerintah setempat.§ Untuk keabsahan bukti pengeluaran yang memuat sejumlah uangagar diperhatikan ketentuan mengenai bea materai yang besarnyaberkaitan dengan nilai pembelian yang tercantum pada buktitersbut.3) Ujian sekolah, ulangan umum bersama, dan ulangan umum harian.§ Digunakan untuk membeli ATK/bahan/pengadaan/lain- lain.§ Untuk mengadakan ATK/bahan/pengadaan soal ujian/lain-laindengan nilai, sebelum ditambahkan pajak pertambahan nilai(PPN),diatas Rp 1 Juta akan diberi pajak pertambahan nilai (PPN)sebesar 10 % dan pajak pajak penghasilan pasal 22 (PPH 22)sebesar 1,5 % yang harus diserahkan ke Kas Negara melalui kantorPos/Bank Pemerintahan setempat.§ Untuk keabasahan bukti pengeluaran yang memuat sejumlah uangagar diperhatikan ketentuan mengenai beamaterai yang besarnyaberkaitan dengan pembelian yang tercantum pada bukti tersebut.344) Membeli bahan-bahan habis pakai, seperti buku tulis, kapuir tulis,pensil, bahan praktikum§ Digunakan ntuk membeli bahan pendukung proses belajarmengajar.§ Untuk pengadakan bahan ini dengan nilai sebeluim ditambahkanpajak pertambahan nilai (PPN), diatas Rp 1 Juta akan dikenaipajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10 % dan pajakpenghasilan (PPH ps 22) sebesar 1,5 % yang harus disetorkan keKas Negara melalui kantor Pos/Bank pemerintah setempat.§ Untuk keabsahan bukti penegeluaranm yang memuat sejumlahuang agar diperhatikan ketentuan mengenai bea materai yangbesarnya berkaitan dengan nilai pembelian yang tercantum dalambukti tersebut.
Diterbitkan di: 25 Juli, 2011   
Mohon dinilai : 1 2 3 4 5
Terjemahkan Kirim Link Cetak
  1. 1. surya

    dana bos gak tepat sasaran

    masih banyak dana yang gak tepat sasaran & kepala sekolah udah kong kalikong ama dinas terkait dan kepala sekolah sekarang bertambah kaya,masih banyak sekolah yang mengutip biaya kepada siswa yang akan tamat,terkesan memaksakan.mohon di tinjau kembali

    0 Nilai 03 Agustus 2012
X

.