Cari
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Create a Shvoong account from scratch

Already a Member? Masuk!
×

Masuk

Sign in using your Facebook account

OR

Not a Member? Daftarkan diri!
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Masuk

Sign in using your Facebook account

Landasan YURIDIS KTSP

oleh: Sejathi     Pengarang : Drs. Marsigit MA
ª
 
Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan, pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 22
Tahun 2006. dalam PP ini disebutkan bahwa Standar Isi untuk satuan Pendidikan Dasar dan
Menengah yang selanjutnya disebut Standar Isi mencakup lingkup materi minimal dan tingkat
kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis
pendidikan tertentu. Standar Isi sebagaimana dimaksud tercantum pada Lampiran Peraturan
Menteri ini.
Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor
19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar
dan Menengah; pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23
Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan
Menengah. Dalam permendiknas tersebut disebutkan bahwa Standar Kompetensi Lulusan
untuk satuan pendidikan dasar dan menengah digunakan sebagai pedoman penilaian dalam
menentukan kelulusan peserta didik. Standar Kompetensi Lulusan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi standar kompetensi lulusan minimal satuan pendidikan dasar dan
menengah, standar kompetensi lulusan minimal kelompok mata pelajaran, dan standar
kompetensi lulusan minimal mata pelajaran. Standar Kompetensi Lulusan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran Peraturan Menteri ini.
Selanjutnya, pelaksanaan Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 dan Permendiknas Nomor 23
Tahun 2006 diatur dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun
2006. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa:
• Satuan pendidikan dasar dan menengah mengembangkan dan menetapkan kurikulum
tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah sesuai kebutuhan satuan pendidikan
yang bersangkutan.
• Satuan pendidikan dasar dan menengah dapat mengembangkan kurikulum dengan
standar yang lebih tinggi dari Standar Isi.
• Pengembangan dan penetapan kurikulum tingkat satuan pendidikan dasar dan
menengah memperhatikan panduan penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan
dasar dan menengah yang disusun Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).
• Satuan pendidikan dasar dan menengah dapat mengadopsi atau mengadaptasi model
kurikulum tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah yang disusun oleh BSNP.
• Kurikulum satuan pendidikan dasar dan menengah ditetapkan oleh kepala satuan
pendidikan dasar dan menengah setelah memperhatikan pertimbangan dari Komite
Sekolah atau Komite Madrasah.
• Sekolah dapat menerapkan KTSP mulai tahun ajaran 2006/2007.
• Sekolah menerapkan KTSP paling lambat tahun ajaran 2009/2010 • Sekolah yang telah melaksanakan uji coba kurikulum 2004 secara menyeluruh dapat
menerapkan secara menyeluruh KTSP untuk semua tingkatan kelasnya mulai tahun
ajaran 2006/2007.
• Sekolah yang belum melaksanakan uji coba kurikulum 2004, melaksanakan KTSP
secara bertahap dalam waktu paling lama 3 tahun, dengan tahapan (untuk SMA) :
- tahun I : kelas 1;
- tahun II : kelas 1 dan 2;
- tahun III : kelas 1,2, dan 3.
• Penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dilakukan setelah mendapat izin Menteri
Pendidikan Nasional.
• Gubernur dapat mengatur jadwal pelaksanaan KTSP untuk satuan pendidikan
menengah dan satuan pendidikan khusus, disesuaikan dengan kondisi dan kesiapan
satuan pendidikan di provinsi masing-masing.
• Bupati/walikota dapat mengatur jadwal pelaksanaan KTSP untuk satuan pendidikan
dasar, disesuaikan dengan kondisi dan kesiapan satuan pendidikan di kabupaten/kota
masing-masing.
• BSNP melakukan pemantauan perkembangan dan evaluasi pelaksanaan KTSP secara
nasional.
• BSNP dapat mengajukan usul revisi Standar ISI dan Standar Kompetensi Lulusan
sesuai dengan keperluan berdasarkan pemantauan hasil evaluasi di lapangan.
• Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Keputusan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan :
Nomor 060/U/1993 tentang Kurikulum Pendidikan Dasar;
Nomor 061/U/1993 tentang Kurikulum Sekolah Menengah Umum;
Nomor 080/U/1993 tentang Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan; dan
Nomor 0126/U/1994 tentang Kurikulum Pendidikan Luar Biasa;
dinyatakan tidak berlaku lagi.

Diterbitkan di: 28 Februari, 2011   
Mohon dinilai : 1 2 3 4 5
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    sebutkan landasan yudiris Lihat semua
Terjemahkan Kirim Link Cetak
X

.