III. Keruntuhan Demokrasi Terpimpin Setelah peristiwa 1 Oktober 1965, Presiden Soekarno
memang menyalahkan orang-orang yang terlibat dalam perbuatan keji yang berakhir dengan gugurnya pahlawan revolusi dan korban lain yang tidak berdosa. Namun ia menganggap hal semacam itu dapat saja terjadi dalam revolusi. Presiden setuju untuk membentuk Mahmakah Militer Luar Biasa untuk mengadili tokoh-tokoh yang terlibat, tetapi tidak mau membubarkan PKI.
Karena sikapnya yang demikian, oleh rakyat/mahasiswa/ABRI diartikan bahwa ia membela PKI. Akibatnya, popularitas dan kewibaan Presiden merosot.
Sementara itu, keadaan ekonomi, politik, dan keamanan semakin kacau. Harga-harga barang naik. Inflasi melebihi 600% setahun. Untuk mengatasinya, pemerintah mengadakan devaluasi rupiah lama menjadi rupiah baru, dari Rp 1.000,00 uang lama menjadi Rp 1,00 uang baru. Kebijakan lain adalah menaikkan harga bahan bakar menjadi 4x lipat.
Sikap pemerintah yang tetap tidak mau membubarkan PKI, ditambah situasi ekonomi, politik, dan keamanan yang makin kacau, membuat rakyat semakin marah.
Pada tgl 10 Januari 1966 mereka mengajukan tiga tuntutan yang dikenal sebagai TRITURA (Tri Tuntutan Rakyat), yaitu :
1) Bubarkan PKI dan ormas-ormasnya!
2) Bersihkan Kabinet Dwikora dari unsur-unsur PKI!
3) Turunkan Harga!
Sampailah kepada peristiwa yang kemudian menentukan jalannya perkembangan sejarah bangsa Indonesia, yaitu sidang kabinet pada tanggal 11 Maret 1966. Sidang ini dijaga cukup ketat, namun di luar gedung terdapat pasukan yang tidak memakai tanda-tanda pengenal dan dikatakan bahwa mereka dapat membahayakan keselamatan presiden, sehingga presiden meninggalkan sidang dan menuju ke Istana Bogor.
Di sana, Presiden mengadakan pembicaraan dengan tiga perwira tinggi AD. Sesuai dengan kesimpulan pembicaraan, ketiga perwira itu bersama komandan Resimen Cakrabirawa, Birgjen Sabur, kemudian diperintahkan membuat konsep surat perintah kepada Letjen Soeharto. Setelah dibahas bersama, akhirnya Presiden Soekarno menandatangani surat perintah tersebut. Surat perintah itu dikenal dengan nama Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar). Isi pokoknya : “Memerintahkan kepada Letjen Soeharto untuk atas nama Presiden mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketertiban serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi, serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Presiden”.
Dengan keluarnya Supersemar, maka berakhirlah Era Demokrasi Terpimpin.