Noldy
dan Sherly Muntu berusaha
untuk tegar ketika menerima telepon dari
Presiden SBY Sabtu malam lalu. Sebagai orang beriman, mereka berserah
diri kepada Tuhan, tetapi sebagai orang tua dari Cliff Muntu,
praja IPDN yang tewas
menjadi korban
kekerasan seniornya, tentu saja
peristiwa
itu tidak bisa diterima begitu saja. Anak lelaki sematawayang
mereka yang bercita-cita menjadi pamong praja profesional, menjadi
Camat, atau yang lebih tinggi lagi, tak akan pernah mencapai
cita-citanya itu. Ia pulang tak bernyawa, menjadi korban kekerasan yang
seakan menjadi tradisi di kampus kebanggaannya.
Bukankah IPDN sudah berubah? Bukankah tewasnya Wahyu Hidayat
beberapa tahun lalu telah menjadi pelajaran berharga? Bukankah Presiden
SBY pun telah menginstruksikan kepada Mendagri, kepada Rektor STPDN,
untuk melakukan perubahan mendasar agar budaya kekerasan itu diberantas
sampai ke akar-akarnya? Bukankah STPDN pun telah diubah menjadi IPDN?
Bukankah telah dua kali Presiden SBY mengingatkan
dengan tegas
dalam acara wisuda di IPDN tentang mengikis habis budaya kekerasan itu?
Bahkan dalam pidatonya setiap kali wisuda itu Presiden SBY
menjelaskan tentang hubungan senior dan yunior yang ideal. Yunior
menghormati seniornya, sebaliknya senior membimbing yuniornya. Presiden
SBY pun menjelaskan tentang sosok pamong praja yang dibutuhkan negara
dan rakyat Indonesia, yaitu pamong praja yang senantiasa berpikir dan
bertindak untuk melindungi, melayani, dan meningkatkan taraf hidup
rakyatnya. Pelayan masyarakat yang mengayomi dengan cinta kasih dan
membimbing dengan kesabaran dan persuasi.
Dalam negara demokratis, di mana rakyat yang berdaulat, tak ada
tempat lagi untuk kepemimpinan dan kekuasaan yang bersandarkan pada
kekerasan. Karena kepemimpinan yang didasarkan pada kekerasan adalah
warisan kekuasaan yang otoriter, bahkan fasis.
Yang kita butuhkan adalah pamong praja, bukan preman praja, bukan
tukang pukul yang berseragam pamong praja. Dan tugas IPDN, mulai dari
rektor, dosen, pembina, dan pengasuh untuk memastikan bahwa putra-putra
terbaik bangsa yang dididiknya benar-benar menjadi civil servant,
pelayan rakyat, yang profesional.
Presiden SBY kecewa dengan IPDN. Kita semua kecewa dengan IPDN,
walaupun kita bukan Noldy dan Sherly Muntu. Ini persoalan kemanusiaan.
Peristiwa kekerasan yang membawa korban tewas, yang berulang dan
berulang lagi di IPDN, mengusik rasa kemanusiaan kita.
Tidak heran jika banyak sekali SMS masuk kepada Presiden yang
meminta agar IPDN dibubarkan saja. Kita bisa mengerti perasaan publik
seperti itu. Tetapi kita tidak bisa larut dalam emosi sesaat. Ini harus
dipikirkan dengan jernih. Memang harus dilakukan perubahan yang
fundamental di IPDN. Untuk itu perlu dibentuk tim evaluasi yang
independen tentang keberadaan IPDN itu sendiri. Presiden SBY telah
memerintahkan Rektor IPDN untuk memberi laporan pertanggungjawaban
kepada Presiden pada hari ini.
Ketika ditelepon oleh Presiden SBY, Noldy dan Sherly Muntu justru
meminta Presiden SBY memperhatikan ribuan praja yang sedang belajar di
IPDN sekarang ini, agar jangan sampai nasibnya seperti putra mereka.
Cukup mereka saja yang kehilangan dan tak perlu lagi ada yang lain. Ibu
Negara yang juga menyempatkan diri berbicara dengan Sherly Muntu,
hampir kehilangan kata-kata. Semua orang tua pasti merasakan kesedihan
Keluarga Muntu. Dan Presiden SBY pun menyampaikan tekadnya untuk
menggunakan kekuasaan yang ada padanya sebagai Presiden Republik
Indonesia agar tak ada lagi korban seperti Cliff Muntu atau Wahyu
Hidayat yang lain.
CATATAN: Artikel ini dikutip dari harian Jurnal Nasional, Senin, 9 April 2007
Ringkasan lain tentang IPDN