Dicari! Kepala Daerah yang Peduli Pertanian

ENTAH
letak kesalahannya ada di mana, petani di tanah air selalu menghadapi persoalan dalam
usaha bercocok tanam. Seakan-akan, petani tak lepas dirundung malang. Mereka tidak bisa
berusaha dengan tenang dan berkonsentrasi pada pemenuhan produk pangan yang dibutuhkan
masyarakat.Selalu saja ada gangguan dalam usaha pertanian. Ketika akan memasuki musim tanam, pupuk
menjadi langka, bahkan menghilang di sejumlah daerah. Harga benih terlalu tinggi, sehingga
terpaksa menggunakan benih tak bersertifikat atau penyisihan dari panen sebelumnya. Saat
tanaman dalam masa pertumbuhan dan pembuahan, lagi-lagi muncul gangguan, mulai dari air
yang tiba-tiba kurang, obat-obatan mahal.
Demikian pula memasuki masa panen, lagi-lagi sejumlah persoalan menghadang, mulai dari
harga jatuh karena kelebihan pasok, kadar rendemen yang di bawah standar, serapan pasar
rendah.
Ketika harga gabah membaik, pemerintah justru tidak mengamankan ”semangat”
petani agar tetap menanam padi. Dengan alasan harga terlalu mahal, pemerintah akhirnya
mengimpor beras.
Pemerintah terkesan kurang peduli terhadap pertanian. Jika membandingkan nasib petani
kita dengan nasib petani di negara-negara Asia seperti Thailand, Taiwan, India, Vietnam,
tampaknya petani di luar negeri lebih baik. Bahkan di negara maju sekalipun, pemerintahnya
berusaha mati-matian membela petaninya dengan memberikan subsidi yang sangat membantu
mereka.
Masalah lain dari pertanian di Indonesia adalah perlu dicermati fenomena SDM pada
subsistem agrobisnis on-farm, yang telah menunjukkan gejala adanya second
generation problems. Ir. Harniati, M.Sc., Sekretaris Badan Pengembangan Sumberdaya
Manusia Pertanian, Deptan menyebutkan, gejala tersebut sebenarnya tampak sejak lebih dari
satu dekade yang lalu. Indikasi dari fenomena ini, antara lain, adalah semakin kurangnya
minat generasi muda untuk belajar ilmu pertanian di lembaga pendidikan formal dan
mengalirnya angkatan kerja muda dari wilayah perdesaan ke wilayah perkotaan untuk bekerja
di sektor nonpertanian.
”Gejala ini akan semakin menipiskan rasa penghargaan (apresiasi) terhadap bidang
pertanian, baik oleh generasi dari perdesaan maupun generasi di perkotaan. Sementara itu,
para petani yang notabene adalah para pelaksana utama pembangunan pertanian sebagian besar
sudah berusia lanjut,” tutur Harniati.
Dalam pandangan Guru Besar Ekonomi Pertanian Unbraw, Malang, Prof. Dr. Soekartawi,
kegiatan subsistem agrobisnis di hilir tersendat-sendat. Kegiatan di hilir mencakup
pengolahan hasil dan perdagangan produksi pertanian.
Di sisi lain, dominasi petani kecil di daerah hulu sangat besar. Sedangkan dominasi
peran di daerah hilir di tangan pengusaha skala besar. Dengan kondisi seperti itu, sinergi
kegiatan hulu dan hilir tidak begitu kuat (Saragih, 1997; Suprapto, 1997).
**
Jika mengkaji kepedulian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres M. Jusuf Kalla
terhadap sektor pertanian, tentunya tak dapat disangsikan lagi. Tetapi persoalannya
terletak pada tataran pelaksanaan kebijakan alias implementasi.
”Pemerintah itu kan banyak. Pemerintah itu kan presiden, wakil
presiden, kabinet, kemudian jajaran direktorat jenderal. Kita bicara harus strategis.
Kepedulian presiden kan besar. Beliau alumni IPB, nggak mungkin dia tidak
peduli. Wakil presiden adalah majelis wali amanah IPB. Tidak mungkin dia tidak peduli
pertanian,” kata Dr. Rachmat Pambudy, Sekjen HKTI Pusat.Dengan kepedulian semata tentunya tidak bisa mencapai sasaran tanpa diikuti
implementasi jajaran di bawah. Seperti diakui Sekjen HKTI, ”Ini persoalan di
implementasi. Kita harus pisah-pisahkan. Kepedulian itu seperti apa. Di tingkat kebijakan
kepresidenan bagus. Kepedulian tinggi. Tetapi di tingkat implementasi itu mulai tanda
tanya. Nah implementasi itu ada di kantor-kantor menteri koordinator, di
kantor-kantor departemen, di kantor dirjen dan kantor para direktur.”
Tak kalah pentingnya dalam menunjang pembangunan pertanian adalah dukungan dari para
kepala daerah. Dukungan itu bisa berupa kebijakan yang membuat usaha pertanian di
daerahnya sangat kondusif, menjaga dan meningkatkan sarana infrastruktur yang
menggairahkan usaha pertanian khusunya, dan perekonomian perdesaan umumnya. Termasuk pula
kebijakan menahan laju alih fungsi lahan produktif menjadi usaha di luar pertanian.
Yang perlu ditekankan kepada kepala daerah--hal yang tidak bisa dikerjakan
petani--adalah pengembangan infrastruktur berupa jalan desa, sarana air bersih,
telekomunikasi, listrik. Ketersediaan infrastruktur itu ”wajib” hukumnya,
terutama jalan desa hingga jalan provinsi.
Menurut Rachmat Pambudy, yang paling penting lagi adalah tanggung jawab pembangunan
pertanian itu ada di daerah, yaitu di (tangan) gubernur dan bupati. ”Kepedulian itu
harus sampai di situ. Ada gubernur-gubernur yang bagus. Gubernur Jawa Timur bagus.
Gubernur Gorontalo bagus. Dahulu zaman Gubernur Sumatra Utara almarhum Rizal Nurdin bagus.
Jadi, banyak gubernur yang bagus. Banyak pula bupati yang bagus,” ujarnya.
Rachmat juga mengaku baru-baru ini menemani Ketua HKTI, Prabowo Subianto berkunjung ke
Kab. Serdang Badagai. Sebagai daerah pertanian, Bupati dan Wakil Bupati Serdang Badagai
memiliki perhatian terhadap pertanian, sehingga banyak menolong petani.
”Jika ada kepedulian kepala daerah, sangat menunjang (pembangunan pertanian).
Jadi, kepedulian di tingkat makro, di tingkat presiden sudah oke. Di tingkat Menko
Perekonomian kita harus dorong lagi, di tingkat menteri kita perlu tanda tanyakan. Kalau
ini tidak menolong, kita harapkan dari gubernur dan bupati,” kata Rachmat.
Bahkan HKTI selalu mendukung kepala daerah yang mendukung petani. ”Itu filosofinya
Ketua HKTI. HKTI akan mendukung gubernur, akan mendukung bupati yang mendukung petani.
Kita tidak melihat partainya. Kita tidak melihat agamanya. Kita tidak melihat sukunya.
Selama para pimpinan daerah itu mendukung petani dan pembangunan pertanian, kita dukung.
Dan sebaliknya, kita tidak mendukung bupati dan gubernur yang tidak mendukung
petani,” ujar Sekjen HKTI.
Tentunya dukungan itu tidak sekadar setelah ada perhatian dari kepala daerah terhadap
petani. Apalagi jika perhatian itu ada maunya. Seperti yang diakui HKTI Pusat, banyak
bupati meminta dukungan pada waktu mau pilkada (pemilihan kepala daerah langsung).
”Coba kita lihat, gubernur atau bupati yang menyelesaikan pekerjaan di bidang
pertanian pasti sukses, dan pasti dipilih untuk kedua kalinya,” ujar Rachmat.