Cari
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Create a Shvoong account from scratch

Already a Member? Masuk!
×

Masuk

Sign in using your Facebook account

OR

Not a Member? Daftarkan diri!
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Masuk

Sign in using your Facebook account

Halaman Utama Shvoong>Ilmu Sosial>Ilmu Ekonomi>Pengertian Akad Mudarabah

Pengertian Akad Mudarabah

oleh: irzu     Pengarang : m maftuh
ª
 
Muda>rabah disebut juga qira>d adalah jenis transaksi kerjasama ekonomi
yang telah ada dan dilaksanakan pada masa jahiliyah (sebelum kedatangan
agama Islam), kemudian diperbolehkan untuk tetap dipraktekkan setelah
kedatangan Islam. Muda>rabah adalah istilah dari penduduk Irak, sedangkan
qira>d adalah istilah penduduk Hijaz
Pengertian muda>rabah adalah :
Artinya : Muda>rabah adalah tindakan pemilik modal mempercayakan modal
kepada pelaku usaha untuk dikembangkan, dengan ketentuan bagi hasil sesuai
persentase yang telah diperjanjikan. Bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh
pemodal saja tanpa melibatkan pelaku usaha, karena pelaku usaha telah merugi
dengan kegiatan usahanya.
Sebagian ahli fikih berpendapat, bahwa transaksi muda>rabah tidak
mempunyai dasar dalil dalam al-Qur’an maupun al-hadith, pendapat ini yang
termasyhur adalah dari Ibn H{azm, ahli fikih dari mazhab al-Z{a>hiri. Namun
Imam Sarakhshi, ahli fikih mazhab H{ana>fi, berpendapat bahwa meskipun tidak
ada dasar yang tegas, muda>rabah tetap diperbolehkan untuk dipraktekkan
karena umat Islam memerlukan bentuk kerjasama muda>rabah.
Meski demikian menurut Ibn Rushd, bahwa tidak ada perbedaan pendapat
di kalangan umat Islam tentang kebolehan praktek transaksi muda>rabah,
demikian pula Sayyid Sabiq menyatakan kebolehan akan praktek muda>rabah
adalah ijma’ para ahli fikih, beliau juga memberikan alasan bahwa Nabi
SAW. adalah pelaku muda>rabah terhadap modal Khadi>jah RA. dengan
mengelolanya dalam perniagaan ke negeri Sha>m sebelum Nabi SAW. diutus
menjadi Rasul Allah SWT.
Menurut Abdullah Saeed, meskipun tidak ada dasar yang secara tegas
tentang muda>rabah dalam al-Qur’an maupun al-Sunnah, para ahli fikih
berijtihad tentang muda>rabah merupakan pemikiran dalam menghadapi realitas
dunia usaha waktu itu, yakni menanamkan nilai shari’ah dalam usaha bersama.
Syarat-syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan melalui ijtihad tersebut adalah
bertujuan untuk mencegah tejadinya praktek riba dalam berusaha, baik oleh
pemodal maupun pelaku usaha.
Muda>rabah pada hakekatnya adalah ikatan penggabungan kemampuan
atau sinergi berupa hubungan kerjasama antara pemodal atau investor (s}a>h}ibul
ma>l) dengan pelaku usaha atau emiten (mud}a>rib), yang secara umum dapat
diformulasikan sebagai berikut :
a. Investor (s}a>h}ibul ma>l) hanya menyediakan modal secara penuh dan tidak
boleh secara aktif turut campur dalam pengelolaan usaha.
b. Modal yang disetor harus berupa modal liquid atau uang tunai, bukan berupa
modal barang, dengan alasan bahwa modal barang dapat menimbulkan
ketidak jelasan (gharar) dan menyulitkan valuasi modal yang merupakan
dasar untuk profit sharing.
c. Pelaku usaha mengelola modal secara penuh dan mandiri dalam suatu
bidang usaha tertentu serta menentukan bentuk aset usahanya.
d. Apabila diperjanjikan pula tata cara dan ketentuan pengelolaan modal dalam
usaha, maka harus dipenuhi sebagaimana kehendak pemodal yang telah
dituangkan dalam perjanjian, akad ini disebut muda>rabah muqayyadah.
e. Apabila investor mempercayakan penuh modalnya kepada pelaku usaha
tanpa memperjanjikan jenis usaha dan tata caranya, maka pelaku usaha
bebas memilih dan menentukan jenis usaha dan tata cara pengelolaannya,
akad ini disebut muda>rabah mut}laqah.
f. Formulasi pembagian keuntungan diperjanjikan di awal antara pemodal dan
pelaku usaha berdasar pada hasil yang akan dicapai oleh pelaku usaha
berupa laba dalam periode tertentu.
g. Demikian pula bila terjadi risiko, harus disepakati bahwa risiko modal
ditanggung oleh investor kecuali terindikasi pelaku usaha tidak dapat
dipercaya atau khianat dengan menyalahi perjanjian khusus untuk
muda>rabah muqayyadah maupun kesepakatan lain yang merupakan
kelaziman dalam muda>rabah mut}laqah maupun muda>rabah muqayyadah,
maka pelaku usaha dapat dituntut pertanggung jawabannya.
h. Biaya variabel dari kegiatan usaha disepakati merupakan biaya yang sulit
diduga, maka pelaku usaha dapat mengadakan akad jaiz untuk menanggung
biaya tak terduga tersebut atau menentukan batas maksimum biaya variabel
yang dapat dibebankan.
i. Dalam hal biaya variabel yang sulit diduga tersebut merupakan bagian
terbesar dari biaya, maka ketentuan bagi hasil akan mendekati praktek bagi
pendapatan (revenue sharing).
j. Pemodal sewaktu-waktu dapat menarik diri dari kerjasama usaha sebelum
masa yang diperjanjikan telah usai, namun pelaku usaha berhak
mendapatkan kesempatan untuk mencairkan aset usaha untuk dikembalikan
kepada pemodal.
Al-Jazi>ri> mempersamakan akad muda>rabah dengan akad muza>r’ah dan
masa>qah, karena adanya pihak yang masing-masing terbatas pada ketentuannya,
yakni pemilik harta atau modal dan pelaku usaha.
Beberapa hal yang berbeda dari formulasi di atas adalah apa yang
dikemukakan oleh ahli fikih tentang kebebasan usaha yang menjadi kelaziman
bagi pelaku usaha. Menurut mazhab H{anafi dan H{anbali, bahwa pelaku usaha
adalah wakil dari pemodal, maka ia hanya berpatokan pada apa yang telah
diperjanjikannya dengan pemodal dan tidak ada kebebasan usaha, sehingga
perjanjian harus tertuang secara terperinci. Bahkan mazhab H{anbali
mempersamakan modal yang diserahkan kepada pengelola sebagai barang
titipan (wadi’ah), serta membagi jenis hukum muda>rabah sebagai berikut :
a. Bila pengelola modal berhasil mendapatkan laba, maka pada dasarnya
akadnya adalah shirkah, karena terjadi persekutuan dalam laba.
b. Bila akad muda>rabah tidak sah, maka menjadi akad perburuhan saja,
pengelola modal hanya berhak mendapat upah, bukan bagi hasil.
c. Bila pengelola modal tidak mematuhi kehendak pemodal dalam
pengelolaannya, maka ia dihukumi ghosob, pengelola modal wajib
mengembalikan seluruh modal beserta laba yang diperolehnya.
Hal ini berbeda dengan mazhab Sha>fi’i dan Maliki, bahwa pelaku usaha
bebas mengambil keputusan dalam mengelola modal, kelaziman usaha adalah
lebih tinggi kedudukannya dari pada batasan pemodal, karena tujuan usaha
bersama muda>rabah adalah mendapatkan laba, sehingga pelaku usaha bebas
melakukan usaha asalkan tidak merugikan pemodal.
Menurut al-Zuhaili, bahwa muda>rabah bukanlah akad perwakilan, karena
pihak pihak yang berakad bersekutu dalam laba hasil usaha, dengan alasan yang
mendasari pada posisi masing-masing pihak; bahwa pemilik modal berhak atas
laba sebagai pengembangan hartanya, sedangkan pelaku usaha berhak
mendapatkan bagian laba didasarkan atas usahanya yang menjadikan harta
menjadi berkembang.
Diterbitkan di: 26 Desember, 2011   
Mohon dinilai : 1 2 3 4 5
Terjemahkan Kirim Link Cetak
X

.