Cari
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Create a Shvoong account from scratch

Already a Member? Masuk!
×

Masuk

Sign in using your Facebook account

OR

Not a Member? Daftarkan diri!
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Masuk

Sign in using your Facebook account

Halaman Utama Shvoong>Ilmu Sosial>Ilmu Ekonomi>Akad-akad dalam Ekonomi Islam

Akad-akad dalam Ekonomi Islam

oleh: irzu     Pengarang : m maftuh
ª
 
Akad-akad dalam Ekonomi Islam
Dalam ekonomi Islam, untuk melakukan kerjasama usaha harus dipenuhi
ketentuan dan persyaratan tertentu. Prinsip-prinsip ini adalah bersifat legal standing,
yakni menyangkut sah atau tidaknya suatu kegiatan usaha dilakukan.
Secara umum setiap kegiatan transaksi harus memenuhi rukun dan syarat
tertentu. Hal-hal yang harus ada dan menjadi dasar terjadinya sesuatu disebut rukun,
rukun yang harus terpenuhi dalam transaksi ekonomi Islam adalah :
1. adanya pihak yang melakukan transaksi;
2. adanya obyek transaksi, berupa barang atau jasa;
3. adanya ikatan transaksi atau kesepakatan bersama.
Semua transaksi harus memenuhi ketiga hal tersebut, sedangkan yang
membedakan satu transaksi dengan yang lainnya adalah syarat transaksi. Kegiatan
transaksi tersebut dalam ekonomi Islam disebut akad, namun sebagian berpendapat akad
adalah perjanjian atau perikatan, dalam bahasa hukum disebut contract.
Setiap transaksi dalam ekonomi Islam harus dilakukan atas dasar kerelaan, ijab
kabul atau kesepakatan bersama dalam akad adalah salah satu bentuk indikasi adanya
kerelaan para pihak terkait, karena kerelaan merupakan perasaan yang berada pada
bagian dalam manusia yang tidak bisa diketahui oleh orang lain, oleh karenanya
diperlukan indikasi yang jelas untuk menunjukkan adanya perasaan rela atau sama-sama
suka.
Akad adalah berasal dari bahasa Arab : yang berarti mengikat kuat atau
mengekang atau menyatukan dua ujung benda, baik secara perasaan atau dalam arti
yang sebenarnya. Orang Arab biasanya pula menggunakan kata aqd dengan arti
kepercayaan yang kuat atau pembatasan.
Sedangkan definisi menurut ahli fikih, ada dua makna, yakni umum dan khusus.
Yang umum adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh para ahli fikih dari mazhab
Maliki, Shafi’i, dan H{ambali adalah :
Artinya : ….(definisi akad) adalah setiap kehendak seseorang untuk melakukan sesuatu,
baik berasal kehendak dari perseorangan (tanpa melibatkan kehendak orang lain) seperti
tindakan wakaf……. talak, ataupun yang membutuhkan (persesuaian) dua kehendak
(dengan orang lain) dalam pelaksanaannya, seperti tindakan jual beli.
Definisi khusus yang dikemukakan oleh Wahbah al-Zuh}aili sendiri adalah :
. ارتباط ایجاب بقبول على وجھ مشروع یثبت اثره فى محلھ
Artinya : definisi akad adalah penyatuan ijab (pernyataan penyerahan) dengan kabul
(pernyataan penerimaan) melalui tata cara yang sah menurut shara’, yang mempunyai
suatu akibat pada obyeknya.
Sedangkan menurut pendapat yang lebih kontemporer adalah sebagaimana yang
dikemukakan oleh Imam Akmal al-Din yang dikutip oleh Ala’ Eddin Kharafa : ......an
engagement and agreement between two persons in a legally accepted, impactful, and
binding manner. “ ……adalah perjanjian dan kesepakatan antara dua orang tentang
sesuatu yang sah menurut hukum, mempunyai akibat, dan bersifat mengikat”.
Dari beberapa pengertian di atas, penulis lebih condong memilih definisi khusus
dari Wahbah al-Zuh}aili dan Imam Akmal al-Din; bahwasanya akad adalah bentuk suatu
perikatan, maka akad adalah kehendak yang sudah direalisasikan dalam suatu tindakan
yang mengikat, yang menurut KUH Perdata disebut verbintenis atau perikatan.
Sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa kerjasama menurut ekonomi
Islam yang lazim dipraktekkan dewasa ini dapat dikelompokkan dalam tiga bidang;
yakni kerjasama bidang kegiatan usaha, perdagangan, dan penyewaan aset. Maka akad
atau transaksi dikelompokkan pula menjadi tiga jenis menurut sifat partisipasi para
pihak yang terlibat, yaitu :
1. Akad pertukaran tetap, lazim disebut kegiatan perdagangan. Sesuai dengan sifatnya
akad ini memberikan kepastian hasil kepada pihak yang melakukan transaksi, yakni
pembeli memperoleh dan mendapatkan manfaat barang yang dijual dan penjual
menerima pembayaran.
2. Akad penggabungan atau pencampuran, lazimnya adalah kerjasama penanaman
modal atau investasi. Akad ini umumnya hanya memberikan kepastian dalam
hubungan antar pihak dan jangka waktu dari hubungan tersebut, namun tidak
disertai kepastian hasil.
3. Akad pengambilan manfaat dan penguasaan sementara. Lazim dalam kegiatan sewa
menyewa, dan umumnya memberikan kepastian hasil bagi para pihak, yakni
manfaat barang yang disewakan dan pembayaran uang sewa.
Menurut Must}afa al-Zarqa’, suatu akad dipandang sempurna apabila telah
memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Namun ada pula akad
yang baru dianggap sempurna apabila telah dilakukan serah terima, tidak hanya cukup
dengan ijab kabul saja, hal demikian disebut al-uqud al-’ainiyyah.
Supaya suatu akad menjadi sah, haruslah dilakukan menurut cara yang
dihalalkan, mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan. Ketentuan yang dimaksud
adalah dengan memenuhi rukun dan syarat akad serta terhindar dari hal-hal yang
dilarang dalam Islam.
Secara umum, syarat-syarat akad sebagai berikut :
1. Para pihak yang melakukan akad mampu bertindak menurut hukum (mukallaf).
2. Obyek akad diperbolehkan menurut shara’; yakni harus berbentuk harta, menjadi
hak milik salah satu pihak, mempunyai nilai manfaat menurut shara’.
3. Akad yang dilakukan tidak dilarang menurut shara’
4. Akad yang dilakukan mengandung manfaat.
5. Pernyataan kesepakatan (ijab kabul) dilakukan dalam satu majelis.
6. Tujuan akad jelas dan diakui oleh shara’.
Diterbitkan di: 26 Desember, 2011   
Mohon dinilai : 1 2 3 4 5
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    bagaimanakah sistem bagi hasil dalam ekonomi islam itu? Lihat semua
Terjemahkan Kirim Link Cetak
X

.