Cari
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Create a Shvoong account from scratch

Already a Member? Masuk!
×

Masuk

Sign in using your Facebook account

OR

Not a Member? Daftarkan diri!
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Masuk

Sign in using your Facebook account

Halaman Utama Shvoong>Ilmu Sosial>Ilmu Ekonomi>Pengeluaran pemerintah daerah dan kebijakan anggaran

Pengeluaran pemerintah daerah dan kebijakan anggaran

oleh: oxlay    
ª
 
Untuk mengembangkan daerahnya, pemerintah daerah diberi wewenang untuk mengelola atau mengatur keuangan daerahnya sendiri-sendiri. Komponen pengeluaran daerah adalah sebagai berikut:
a. Belanja aparatur negara, meliputi belanja administrasi umum, belanja operasional dan pemeliharaan, dan belanja modal.
b. Belanja pelayanan publik, meliputi belanja administrasi umum, belanja operasional dan pemeliharaan, dan belanja modal.
c. Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan.
d. Belanja tidak disangka.

Belanja merupakan pengeluaran kas daerah yang menjadi beban daerah dalam periode tahun anggaran tertentu. Pos-pos belanja daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Belanja administrasi umum, adalah belanja tidak langsung dan tidak menambah aset tetap. Misalnya belanja gaji pegawai, listrik, air, telepon, dan pemeliharaan kendaraan.
b. Belanja operasional dan pemeliharaan, adalah belanja yang besar atau kecilnya dipengaruhi oleh adanya kegiatan tetapi tidak menambah aset. Misalnya operasi penertiban pedagang kaki lima.
c. Belanja modal, adalah belanja yang besar atau kecilnya dipengaruhi oleh adanya kegiatan secara langsung dan menambah aset. Misalnya pembangunan gedung, pembelian kendaraan bermotor, dan pembangunan jalan.
d. Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan. Belanja ini bersifat langsung tanpa indikator kinerja. Misalnya belanja provinsi untuk alokasi bagi hasil. Alokasi tersebut bisa berupa pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor ke kabupaten atau kota, bantuan kepada organisasi kemasyarakatan, olahraga, dan profesi.
e. Belanja tidak disangka, dialokasikan untuk mendanai kebutuhan daerah yang mendesak untuk dilaksanakan tetapi belum ada anggarannya.

Kebijakan anggaran
Kebijakan anggaran diperlukan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga pendapatan nasional meningkat. Jenis-jenis kebijakan anggaran adalah sebagai berikut:
a. Kebijakan anggaran berimbang, terjadi jika penerimaan negara sama dengan belanja negara. Hal ini dapat diterapkan jika kondisi perekonomian stabil.
b. Kebijakan anggaran tidak berimbang, dapat terdiri atas:
1. Anggaran defisit. Kebijakan anggaran defisit terjadi jika pengeluaran pemerintah akan lebih besar dibandingkan penerimaan yang ada. Kebijakan ini dapat dilakukan ketika tingkat pertumbuhan ekonomi rendah, terjadi inflasi, dan daya beli masyarakat turun.
2. Anggaran surplus. Kebijakan anggaran surplus terjadi jika pengeluaran pemerintah lebih kecil dibandingkan penerimaan yang ada. Kebijakan ini dapat dilakukan untuk mengatasi terjadinya inflasi. Oleh karena tidak semua penerimaan dibelanjakan, pemerintah dapat mengakumulasi tabungan.

Diterbitkan di: 01 Agustus, 2011   
Mohon dinilai : 1 2 3 4 5
Terjemahkan Kirim Link Cetak
  1. 1. FAHRIZA

    DJSKDHSD

    blog jelek gx mASUK ................ D PKRAN HUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU

    0 Nilai 13 Maret 2013
X

.