Cari
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Create a Shvoong account from scratch

Already a Member? Masuk!
×

Masuk

Sign in using your Facebook account

OR

Not a Member? Daftarkan diri!
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Masuk

Sign in using your Facebook account

Halaman Utama Shvoong>Ilmu Sosial>Ilmu Ekonomi>Keburukan Persekutuan dengan Firma

Keburukan Persekutuan dengan Firma

oleh: oxlay    
ª
 
Persekutuan dengan Firma, juga mengandung beberapa keburukan.
Pertama, tanggung jawab yang tidak terbatas daripada setiap sekutu. Dalam pembukuan Persekutuan dengan Firma, kekayaan pribadi masing-masing sekutu terpisah dengan kekayaan perusahaan, namun kekayaan pribadi setiap sekutu menjadi jaminan bagi hutang-hutang Persekutuan dengan Firma, bila terjadi likuidasi perusahaan.

Kedua, pimpinan dipegang oleh lebih dari seorang. Adanya pimpinan yang lebih dari seorang, kecuali kalau ada batasan tugas, fungsi dan wewenang masing-masing sekutu, sering menimbulkan perselisihan pendapat. Hal yang demikian dapat membawa akibat bukan saja dalam kerjasama, tetapi pula dalam pelaksanaan tugas masing-masing sekutu.

Ketiga, Persekutuan dengan Firma berakhir karena:
a. meninggalnya seorang sekutu atau jatuh bangkrutnya seorang sekutu
b. dibubarkan hakim karena alasan-alasan yang sah
c. masa Persekutuan dengan Firma telah habis
d. seorang sekutu menarik diri

Keempat, penanaman modal beku (frozen capital). Bagi seseorang yang menginvestasikan modal pada Persekutuan dengan Firma dilihat dari sudut likuiditas, merupakan tempat penanaman modal yang kurang baik. Orang dengan mudah menginvestasikan uangnya pada Persekutuan dengan Firma, tetapi untuk menarik kembali modal yang telah diinvestasikan adalah agak sulit. Tidak setiap waktu, seorang sekutu dapat menarik kembali modal yang telah disetorkan ke dalam Persekutuan dengan Firma.

Menurut Wikipedia, Berdasarkan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Persekutuan Firma adalah persekutuan yang diadakan untuk menjalankan suatu perusahaan dengan memakai nama bersama. Menurut pendapat lain, Persekutuan Firma adalah setiap perusahaan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan di bawah nama bersama atau Firma sebagai nama yang dipakai untuk berdagang bersama-sama. Persekutuan Firma merupakan bagian dari persekutuan perdata, maka dasar hukum persekutuan firma terdapat pada Pasal 16 sampai dengan Pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan pasal-pasal lainnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang terkait. Dalam Pasal 22 KUHD disebutkan bahwa persekutuan firma harus didirikan dengan akta otentik tanpa adanya kemungkinan untuk disangkalkan kepada pihak ketiga bila akta itu tidak ada. Pasal 23 KUHD dan Pasal 28 KUHD menyebutkan setelah akta pendirian dibuat, maka harus didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dimana firma tersebut berkedudukan dan kemudian akta pendirian tersebut harus diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Selama akta pendirian belum didaftarkan dan diumumkan, maka pihak ketiga menganggap firma sebagai persekutuan umum yang menjalankan segala macam usaha, didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas serta semua sekutu berwenang menandatangani berbagai surat untuk firma ini sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 29 KUHD. Isi ikhtisar resmi akta pendirian firma dapat dilihat di Pasal 26 KUHD yang harus memuat sebagai berikut:
Nama, nama kecil, pekerjaan dan tempat tinggal para sekutu firma.
Pernyataan firmanya dengan menunjukan apakah persekutuan itu umum ataukah terbatas pada suatu cabang khusus perusahaan tertentu dan dalam hal terakhir dengan menunjukan cabang khusus itu.
Penunjukan para sekutu yang tidak diperkenankan bertanda tangan atas nama firma.
Saat mulai berlakunya persekutuan dan saat berakhirnya.
Dan selanjutnya, pada umumnya bagian-bagian dari perjanjiannya yang harus dipakai untuk menentukan hak-hak pihak ketiga terhadap para sekutu.
Pada umumnya Persekutuan Firma disebut juga sebagai perusahaan yang tidak berbadan hukum karena firma telah memenuhi syarat/unsur materiil namun syarat/unsur formalnya berupa pengesahan atau pengakuan dari Negara berupa peraturan perundang-undangan belum ada. Hal inilah yang menyebabkan Persekutuan Firma bukan merupakan persekutuan yang berbadan hukum.
Diterbitkan di: 22 Mei, 2011   
Mohon dinilai : 1 2 3 4 5
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    bagai mana cara mengatasi keburukan firma Lihat semua
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    jadi, bagaimana cara menghindari keburukan firma? Lihat semua
Terjemahkan Kirim Link Cetak
X

.