Cari
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Create a Shvoong account from scratch

Already a Member? Masuk!
×

Masuk

Sign in using your Facebook account

OR

Not a Member? Daftarkan diri!
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Masuk

Sign in using your Facebook account

Halaman Utama Shvoong>Ilmu Sosial>Ilmu Ekonomi>Perbankan SYARIAH DALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM INDONESIA MASA KINI

Perbankan SYARIAH DALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM INDONESIA MASA KINI

oleh: achonk     Pengarang : Hapka Kurniawan
ª
 
PERBANKAN SYARIAH DALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM INDONESIA MASA KINI

Pemberlakuan Hukum Islam dibidang muamalat khususnya perbankan syariah mempunyai arti tersendiri bagi umat Islam Indonesia. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, ketentuan hukum Islam di bidang muamalat belum dapat dikatakan diakui dalam tata hukum nasional. Namun sejak lahirnya UU No.7 tahun 1992 yang diikuti dengan PP No.72 tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil, dan kemudian lahir Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang merupakan amandemen atas UU No.7 tahun 1992 tentang Perbankan dan diperkuat dengan beberapa peraturan dari Bank Indonesia, maka dapat dikatakan penerapan hukum Islam dibidang muamalat di Indonesia secara yuridis formal telah diakui eksistensinya.

Adanya hubungan yang cukup baik antara umat Islam dengan Negara dan juga telah diterimanya asas tunggal Pancasila dalam kehidupan berorganisasi dan Politik, maka yang semula politik hukum Indonesia pada masa awal orde baru kurang responsip bahkan memarginalkan hukum Islam, sedikit demi sedikit atau pelan tetapi pasti hukum Islam diberi tempat dalam tata hukum nasional, dimulai dengan lahirnya UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan khususnya perbankan syariah juga diberikan landasan hukum yang kuat yaitu UU No.7 tahun 1992 dan kemudian diubah dengan UU No.10 tahun 1998.

Pada Era Reformasi saat sekarang ini disamping GBHN 1999-2004 telah memberikan tempat berlakunya hukum agama (Islam) dalam tata hukum nasional, juga dalam TAP MPR Nomor III Tahun 2000 antara lain menyatakan sumber hukum di Indonesia terdiri dari sumber hukum tertulis dan tidak tertulis, maka kesempatan untuk mengembangkan dan memasukkan hukum Islam, terutama hukum ekonomi Islam sangat besar peluang dan harapannya. Hal ini didukung dengan telah diamandemen UUD 1945 terutama ps.24 dan 25 yang menempatkan Peradilan Agama dalam lingkup yudikatif , lalu diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang antara lain telah mengakui keberadaan lembaga-lembaga keuangan yang berdasar syari’ah Islam seperti perbankan syariah, asuransi syariah, reksadana syariah, pasar modal syariah, bisnis syariah dan sebagainya, dan menetapkan Peradilan Agama sebagai lembaga hukum formal yang diberi wewenang untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syari’ah, termasuk didalamnya perbankan syari’ah.
Melihat peristiwa lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang dapat dibilang berjalan dengan mulus tanpa ada hambatan dari pihak manapun, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa politik hukum Indonesia dimasa sekarang ini sangat akomodatif dan responsip terhadap hukum Islam dan menerima penerapan hukum ekonomi Islam, khususnya perbankan syariah.
Untuk lebih memperkuat eksistensi perbankan syariah, sekarang ini DPR sedang membahas tentang RUU Perbankan Syariah untuk ditetapkan menjadi Undang-Undang. Namun sayangnya ada pihak-pihak tertentu yang ingin mengalihkan kewenangan untuk mengadili sengketa perbankan syariah, yaitu yang semula menjadi kewenangan absolute Peradilan Agama, akan dialihkan menjadi kewenangan Peradilan Umum dengan alasan akad dalam perbankan syariah menyangkut persoalan bisnis dan komersiil semata, sehingga masuk dalam ruang lingkup perdata umum. Hal ini membuktikan apa yang telah diperingatkan Prof. Mahadi adalah benar adanya yaitu bahwa sekalipun teori resepsi telah mati, namun arwahnya tetap gentayangan, artinya masih ada sebagian sarjana hukum atau pemegang politik pemerintahan yang masih phobia terhadap pemberlakuan hukum Islam di Indonesia.

Terlepas dari pro dan kontra terhadap kewenangan mengadili sengketa perbankan syariah di Indonesia, keberadaan dan pengembangan Perbankan syariah dimasa sekarang dan masa yang akan datang tidak lagi bergantung kepada ligitimasi yuridis formal, tetapi pengembangan perbankan syariah dimasa datang lebih ditentukan oleh adanya kesadaran beragama dari umat Islam, artinya adanya pengakuan dan ketaatan setiap umat Islam yang disertai dengan keyakinan dan kesadaran terhadap pelaksanaan hukum Islam, khususnya hukum ekonomi Islam.

Diterbitkan di: 11 April, 2010   
Mohon dinilai : 1 2 3 4 5
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    BAGUS ISINYA..TP MOHON CANTUMKAN DAFTAR PUSTAKA..... Lihat semua
Terjemahkan Kirim Link Cetak
X

.