Cari
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Create a Shvoong account from scratch

Already a Member? Masuk!
×

Masuk

Sign in using your Facebook account

OR

Not a Member? Daftarkan diri!
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Masuk

Sign in using your Facebook account

Halaman Utama Shvoong>Ilmu Sosial>Studi Komunikasi/Media>Strategi Humas Kepolisian dalam Meningkatkan Citra Polisi

Strategi Humas Kepolisian dalam Meningkatkan Citra Polisi

oleh: infotech25     Pengarang : Ghulam
ª
 
Kepolisian Republik Indonesia (Polri) adalah organisasi pemerintah yang salah satu fungsinya yaitu sebagai pelindung dan penganyom masyarakat Indonesia. Peran polisi sangat berat dalam melaksanakan fungsinya tersebut mengingat berbagai pelanggaran hukum yang ditangani oleh Polri dari waktu kewaktu semakin meningkat. Dalam kondisi tersebut profesionalitas dan figuritas oknum Polri atau polisi harus lebih ditingkatkan demi menjaga baik nama Polisi di mata masyarakat.

Mengingat banyaknya komitmen pemerintah untuk lebih menstabilkan kondisi Bangsa Indonesia dalam berbagai masalah pelanggaran hukum seperti pembasmian terorisme, penangkapan para koruptor, serta peningkatan keamanan masyarakat yang merupakan bagian penting dari platform politik adalah bentuk tanggungjawab, Polisi untuk pemerintah yang harus diemban dengan baik. Sesungguhnya persoalan penegakan hukum bukanlah hal baru bagi polisi, karena selama ini polisi telah berusaha menjalankan fungsinya secara maksimal. Diharapkan adanya kerjasama yang baik antara polisi dan masyarakat tentang masalah penegakan hukum. Tanpa adanya bentuk kerjasama dari keduanya masalah penegakan hukum menjadi lebih sulit teratasi. Oleh sebab itu diperlukan adanya rasa saling percaya antara dua pihak, baik dari Polisi maupun masyarakat sekitar.
Namun tingkat kepercayaan masyarakat pada polisi semakin lama semakin berkurang disebabkan adanya persepsi negatif masyarakat pada tubuh polisi. Citra baik polisi di mata masyarakat seringkali dikotori oleh ulah oknumnya sendiri sehingga polisi didera vonis yang negatif. Seringkali masyarakat menggeneralisasikan masalah yang ada, kesalahan salah satu oknum polisi merupakan kesalahan dakam tubuh organisasinya pula.

Beberapa kasus yang seringkali menjadi masalah adalah kasus penyalahgunaan wewenang, penganiayaan, pelecehan seksual, perbuatan tidak menyenangkan, dan penyalahgunaan senjata api. Kasus tersebut perlahan-lahan membentuk sebuah opini negatif dan sikap tidak percaya dalam masyarakat, karena opini yang seharusnya terbentuk adalah polisi merupakan sebuah figur yang patut untuk dicontoh dan diandalkan, karena kekuatan polisi merupakan pilar utama dalam masalah keamanan dan ketertiban masyarakat. Sehingga dalam menjalankan fungsinya seringkali publik atau masyarakat meragukan kemampuan polisi dalam menjalankan fungsinya sebagai pelindung dan penganyom yang dapat dipercaya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana strategi humas Polresta Pasuruan dalam pemulihan citra polisi di mata masyarakat dan apa yang menjadi faktor penghambat dalam pemulihan citra Polisi.

Penelitian yang dilakukan ini merupakan jenis penelitian deskriptif. Peneliti berusaha mendiskripsikan (menggambarkan) dan menginterprestasikan kondisi atau hubungan yang ada, yaitu pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung, akibat yang sedang terjadi atau kecenderungan yang sedang berkembang. Sumber informasi atau informan dalam penelitian ini di antaranya adalah Kapolresta Pasuruan, Humas Polresta Pasuruan.

Strategi Kepolisian yang digunakan dalam rangka meningkatkan citra positif pada Polresta Pasuruan adalah transparansi komunikasi yang terdiri dari pendekatan kepada masyarakat. Program Polmas dan hubungan personal yang dilakukan dengan berbagai cara antara lain dengan memasang pamflet, siaran radio dan lain-lain, memberikan pendekatan kepada masyarakat dengan cara memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Pendekatan kepolisian dengan masyarakat adalah dengan FKPM melalui binluh dan kunjungan ke tokoh-tokoh masyarakat. Pelaksanaannya oleh jajaran Babinkamtibmas yang selalu mendampingi masyarakat di tingkat kelurahan atau desa. Sedangkan untuk Polresta adalah dengan Patroli yang dilakukan. Polisi harus dapat menampilkan figur yang memasyarakat sehingga masyarakat tidak memandang polisi sebagai lembaga militer yang otoriter dan menakutkan. Selama ini seolah masih ada jarak sosial antara polisi dan masyarakat. Akibatnya, banyak pekerjaan polisi yang semestinya bisa diselesaikan dengan melibatkan partisipasi masyarakat, namun masyarakat kurang memberikan informasi secara lengkap.

Dengan demikian, polisi harus mengedepankan pendekatan humanis dalam setiap menangani persoalan kamtibmas. Sikap angkuh dan anarkis yang sering ditampilkan dalam menyelesaikan persoalan harus segera dihentikan. Sebagai gantinya, penyelesaian persoalan kamtibmas dengan pedoman menghargai hak asasi manusia (HAM) perlu dikedepankan. Melalui cara demikian, otomatis kedekatan Polri dan masyarakat dapat tercipta. Selanjutnya, citra Polri di mata publik pun akan dapat terwujud dengan sendirinya.

Faktor penghambat dalam pemulihan citra polisi di mata masyarakat ialah dari dalam tubuh Polisi sendiri. Citra polisi di mata masyarakat mengalami pasang surut. Pencitraan positif yang dibangun sebagai komitmen menuju profesionalisme polisi, ternyata sering dirusak oleh ulah oknumnya sendiri sehingga polisi didera vonis yang negatif. Untuk itu perlu adanya pengawasan melekat terhadap seluruh anggota baik itu jajaran bintara, perwira menengah maupun perwira tinggi sehingga tercipta suatu profesionalitas kepolisian republik Indonesia.
Diterbitkan di: 23 Oktober, 2010   
Mohon dinilai : 1 2 3 4 5
Komentar Terjemahkan Kirim Link Cetak
X

.