Cari
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Create a Shvoong account from scratch

Already a Member? Masuk!
×

Masuk

Sign in using your Facebook account

OR

Not a Member? Daftarkan diri!
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Masuk

Sign in using your Facebook account

Halaman Utama Shvoong>Ilmu Sosial>Undang-undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Undang-undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

oleh: DA88     Pengarang: Drs. M Sofyan Lubis; SH
ª
 
UU tentang KDRT merupakan hukum publik yang didalamnya ada ancaman pidana penjara atau denda bagi yang melanggarnya, maka masyarakat luas khususnya kaum lelaki, dalam kedudukan sebagai kepala keluarga sebaiknya mengetahui apa itu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Adapun tentang siapa saja yang termasuk dalam lingkup rumah tangga, adalah : a). Suami, isteri, dan anak, termasuk anak angkat dan anak tiri ; b). Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, isteri yang tinggal menetap dalam rumah tangga, seperti : mertua, menantu, ipar, dan besan ; dan c). Orang yang bekerja membantu di rumah tangga dan menetap tinggal dalam rumah tangga tersebut, seperti PRT.
Adapun bentuk KDRT seperti yang disebut di atas dapat dilakukan suami terhadap anggota keluarganya dalam bentuk : 1) Kekerasan fisik, yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat ; 2) Kekerasan psikis, yang mengakibatkan rasa ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dll. 3).Kekerasan seksual, yang berupa pemaksaan seksual dengan cara tidak wajar, baik untuk suami maupun untuk orang lain untuk tujuan komersial, atau tujuan tertentu ; dan 4). Penelantaran rumah tangga yang terjadi dalam lingkup rumah tangganya, yang mana menurut hukum diwajibkan atasnya. Selain itu penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.
Bagi korban KDRT undang-undang telah mengatur akan hak-hak yang dapat dituntut kepada pelakunya, antara lain : a).Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya maupun atas penetapan perintah perlindungan dari pengadilan ; b).Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis ; c). Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban ; d).Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum ; dan e). Pelayanan bimbingan rohani. Selain itu korban KDRT juga berhak untuk mendapatkan pelayanan demi pemulihan korban dari, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan/atau pembimbing rohani. (vide, pasal 10 UU No.23 tahun 2004 tentang PKDRT).
Dalam UU PKDRT Pemerintah mempunyai kewajiban, yaitu : a).Merumuskan kebijakan penghapusan KDRT ; b). Menyelenggarakan komunikasi, informasi dan edukasi tentang KDRT ; c). Menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang KDRT ; dan d). Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif jender, dan isu KDRT serta menetapkan standard dan akreditasi pelayanan yang sensitif jender.

UU No.23 tahun 2004 juga mengatur kewajiban masyarakat dalam PKDRT, dimana bagi setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) wajib melakukan upaya : a) mencegah KDRT ; b) Memberikan perlindungan kepada korban ; c).Memberikan pertolongan darurat ; dan d). Mengajukan proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan ; (vide pasal 15 UU PKDRT). Namun untuk kejahatan kekerasan psikis dan fisik ringan serta kekerasan seksual yang terjadi di dalam relasi antar suami-isteri, maka yang berlaku adalah delik aduan. Maksudnya adalah korban sendiri yang melaporkan KDRT yang dialaminya kepada pihak kepolisian. ( vide, pasal 26 ayat 1 UU 23 tahun 2004 tentang PKDRT).

Namun korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau Advokat/Pengacara untuk melaporkan KDRT ke kepolisian (vide, pasal 26 ayat 2). Jika yang menjadi korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh atau anak yang bersangkutan (vide, pasal 27). Adapun mengenai sanksi pidana dalam pelanggaran UU No.23 tahun 2004 tentang PKDRT diatur dalam Bab VIII mulai dari pasal 44 s/d pasal 53. Khusus untuk kekerasan KDRT di bidang seksual, berlaku pidana minimal 5 tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara atau 20 tahun penjara atau denda antara 12 juta s/d 300 juta rupiah atau antara 25 juta s/d 500 juta rupiah. ( vide pasal 47 dan 48 UU PKDRT).

Dan perlu diketahui juga, bahwa pada umumnya UU No.23 tahun 2004 tentang PKDRT, bukan hanya melulu ditujukan kepada seorang suami, tapi juga juga bisa ditujukan kepada seorang isteri yang melakukan kekerasan terhadap suaminya, anak-anaknya, keluarganya atau pembantunya yang menetap tinggal dalam satu rumah tangga tersebut

Diterbitkan di: 26 Desember, 2009   
Mohon dinilai : 1 2 3 4 5
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    Bagaimana kalo seorang suami memukul istrinya lantaran sang isteri kedapatan selingkuh dengan laki-laki lain Lihat semua
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    Bagaimana cara membuktikan bahwa sikap suami adalah kdrt psikis? Apakah melaporkan juga seperti kdrt fisik? Lihat semua
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    termasuk pasal berapa dan ayat berapa kalau anak menganiaya orang tuanya? Lihat semua
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    Apa yang dimaksudkan dengan penelantaran ( 1 Jawaban ) Lihat semua
  1. Jawaban  :    Membiarkan 31 Oktober 2012
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    apakah suami meninggalkan istri dan satu org anak selama 1 thn 8 bln termasuk melanggar undang2 kdrt? berpa lama hukumannya? ( 1 Jawaban ) Lihat semua
  1. Jawaban  :    Termasuk dalam KDRT dan hukuman minimal 5 tahun maksimal 20 tahun atau denda sekurang kurangnya 12 s/d 300 juta 20 Oktober 2012
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    Apakah suami yg meninggalkan istri n 1 orang anak selama 1tahun 8 bulan telah melanggar uu KDRT?n tidak d nafkahi lahir batin kl melanggar berapa lama dpt d hukum? Lihat semua
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    apakah suami yang melakukan tindakan reflek melakukan penendangan kpd istri yang disebabkan istri tdk menghargai suami dengan tindakan melakukan menendang suami lebih dulu termasuk pelangggaran KDRT? ( 1 Jawaban ) Lihat semua
  1. Jawaban  :    Apa bila tindakan reflek tadi menyebabkan istri menderita fisik dan psikis, maka tindakan itu dapat digolongkan KDRT 20 Oktober 2012
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    bagai mana hukumnya kalau pernikahannya itu nikah siri tetapi dia mengalami kekerasan dalam rumah tangganya.........si istri melakuakan fisum and melaporkan suami sirinya tp lum ada tanggapan ( 2 Jawaban ) Lihat semua
  1. Jawaban  :    Walau istri siri sekali pun tapi peristiwa ini termasuk KDRT karena nikah siri sah menurut hukum agama tertentu di Indonesia. Penegak hukum yg menerimah laporan saja yang tak benar sehingga tidak ada proses lanjutan 20 Oktober 2012
  1. Jawaban  :    di pukuli 15 Mei 2012
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    saya telah melaporkan adanya tindak kekerasan terhadap saya yang dilakukan oleh suami saya, dan kemudian LP tersebut saya cabut dan bisakah proses penyidikannya dilanjutkan kembali.? ( 1 Jawaban ) Lihat semua
  1. Jawaban  :    bisa aja 15 Mei 2012
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    ada berapa kasus KDRT di kalimantan timur? Lihat semua
Terjemahkan Kirim Link Cetak
X

.