Pramoedya-Lekra, Manikebu-Tentara
Oleh: A.Kohar Ibrahim
BEGITULAH, lebih lanjut, pada halaman 187-188, pengungkapan Ajip menjadi semakin tegas lugas lagi akan manifestasi aksi politik dari kaum Manikebuis dan Militeris di medan juang kebudayaan Indonesia. Dengan memanfaatkan makna “politik adalah panglima” dan “tujuan menghalalkan cara” menurut versi mereka sendiri.
“Memang ada hal-hal mendasar yang berbeda antara kami para pengarang Bandung dengan kawan-kawan kaum Manifestan,” tulis Ajip Rosidi, “misalnya tentang kemandirian pengarang dan seniman dalam masyarakat. Saya sendiri dalam sidang-sidang berkali-kali menyatakan keberatan bahwa sebuah konferensi pengarang diketuai oleh seorang yang sama sekali bukan pengarang, meskipun dia jenderal, yaitu Mayor Jenderal Dr. Sudjono. Saya katakan bahwa hal itu merupakan suatu keganjilan yang akan merusak citra kepengarangan.” (hlm 187)
“Saya tahu bahwa didudukkannya jenderal tersebut dalam konferensi itu niscaya hasil kesepakatan kaum Manifestan dengan Menteri Pertahanan dan Keamanan pada waktu itu, yaitu Jenderal A.H.Nasution. Sebagai imbalannya, konferensi mendapat berbagai fasilitas dari Angkatan Bersenjata, terutama Angkatan Darat, termasuk uang untuk membiayai para peserta dari daerah-daerah.” (hlm 187-188)
KINI adalah gunanya untuk mengungkap seraya menggaris-bawahi mengenai eksistensi masing-masing yang saling berlaga memperagakan aktivitas-kreativitasnya seraya bersaing suara di medan juang kebudayaan Indonesia. Meskipun dalam kenyataannya pula, dan di dalam masa tertentu pula, tidaklah dalam keadaan seimbang. Karena adanya keberbedeaan yang nyata, baik dalam pandang maupun dalam kekuatan dan kemampuan yang terpandang. Tapi, satu hal yang pasti, adalah benarnya konstatasi yang antara lain juga datang dari budayawan kaliber nasional sekaligus internasional macam Ajip Rosidi. Yakni bahwa kekalahan dan kehancuran Lekra itu bukanlah oleh kekuatan kaum Manikebu, melainkan oleh kekuatan kaum militeris OrBa. Yang dengan gampang mengatasi “G30S” dan memanipulasi sikon politik sejak 1 Oktober 1965, hingga penumbangan rezim Sukarno sekalian aksi penumpasan para pendukung utamanya, yakni PKI serta kaum nasional dan demokrat lainnya. Suatu masa tragis yang amat sangat berbeda dengan beberapa masa singkat sebelumnya, yakni setelah pelarangan Manikebu.
Dalam bukunya yang tersohor itu, pada halaman 194, Ajip Rosidi terlebih dahulu melukiskan sikon ringkas namun bernas.
“Dengan dilarangnya Manifes Kebudayaan”, jelas Ajip Rosidi, “maka para pendukungnya kehilangan forum untuk “berjuang”, karena praktis tidak ada media massa yang bersedia menampung karya-karya mereka, bahkan dengan memakai nama samaran sekalipun. Dari tempatnya bekerja di lembaga-lembaga pemerintah, mereka pun didepak. Sebagian –seperti Wiratmo Soekito- bekerja untuk tentara, mungkin sebagai teknokrat. Sebagian lagi menggabungkan diri dengan gerakan-gerakan bawah tanah. Tetapi kebanyakan menggabungkan diri ke dalam lembaga-lembaga kebudayaan yang bersedia menampung dan melindunginya.”
“Ketika kemudian Lekra tumbang karena PKI terlibat dalam kudeta Gestapu yang gagal (1965), orang-orang Manifes Kebudayaan banyak yang menggabungkan diri dengan kesatuan-kesatuan aksi, tetapi peluang itu sendiri bukanlah hasil perjuangan mereka. Karena itu adanya anggapan dari tokoh Manifes Kebudayaan seakan-akan Lekra hancur karena perjuangan mereka, hanyalah suatu impian romantis belaka.” (hlm 194)