Demokrasi dan demokratisasi yang kini berjalan
sejatinya (meminjam istilah Mohammad Hatta yang diambilnya
dari kuplet
sajak Schiller)
tidak melahirkan ''generasi kerdil''.Celakanya, mayoritas rakyat juga masih belum cukup
terdidik untuk memahami esensi politik sebagai penunaian tanggung jawab
elite-pemimpin kepada rakyat yang dipimpin.
Tak heran kita terus menyaksikan beragam ambivalensi elite, khususnya
di institusi-institusi publik, legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
Lembaga perwakilan rakyat, misalnya, di satu sisi terus mengklaim
institusi yang memperjuangkan kepentingan rakyat, tetapi publik melihat
mereka tak lebih sebagai lembaga dagelan berorientasi kekuasaan dan
uang, seperti tecermin dari berbagai pembahasan UU.
Padahal, banyak juga yang menderita akibat bencana yang datang silih berganti.
Kasus gizi buruk pun dijumpai di banyak daerah.
Bahkan, kelaparan yang menyebabkan kematian bukan lagi berita dari
negeri-negeri di Afrika, tetapi sudah terjadi di negeri yang pernah
berjuluk ''subur makmur gemah ripah loh jinawi''. Kritisisme dan resistensi mereka terhadap Jakarta
sering atas nama kepentingan rakyat daerah, tetapi esensinya cenderung
sebagai perjuangan untuk menubuhkan kepentingan segelintir elite lokal,
seperti tecermin dalam tuntutan penambahan alokasi anggaran untuk
daerah (DAU), konflik SDA (seperti kasus Freeport, Semen Padang, dan
Caltex) dan pemekaran.
Tak heran pilkada langsung yang ditujukan untuk
perbaikan kualitas
Demokrasi tetap belum bisa keluar dari distorsi
politik elite.
Mahalnya demokrasi bukan hanya soal besarnya biaya penyelenggaraan
pilkada, tetapi sering juga terkait dengan ongkos sosial yang
ditimbulkan, baik dalam wujud pembelajaran korupsi kepada rakyat dalam
kasus-kasus politik uang (money politics) maupun disintegrasi sosial
dalam kasus-kasus sengketa hasil pilkada.
Di Tanah Datar (Sumbar), misalnya, ada inovasi dari kepala daerah
terdahulu (yang berasal dari unsur pengusaha) untuk mereformasi
birokrasi, tetapi dimentahkan oleh aparatnya sendiri maupun penerusnya
yang berasal dari birokrat. Pemekaran daerah juga mencerminkan ambivalensi elite lokal.
Pemekaran kerap keluar dari tujuan-tujuan mulianya karena tidak mempertimbangkan dasar-dasar rasionalitasnya.
Wilayah dipecah-pecah bukan membuat rakyat kian sejahtera, tetapi
justru menambah pundi-pundi elite lokal yang berkolusi dengan elite
pusat.
Dalam praktiknya desentralisasi akhirnya sering menjadi salah kaprah. Otonomi daerah lebih cenderung menjadi otonomi elite.
Desentralisasi di era reformasi tidak menjadi jalan menuju
kesejahteraan rakyat, tetapi sekadar pemenuhan minimal
tuntutan-tuntutan lokal yang kerap dianggap mengusik keberlakuan NKRI.
Di daerah kondisinya lebih parah. Banyak elemen masyarakat sipil
kelelahan bahkan tiarap karena kekurangan vitamin. Beberapa elemen
masyarakat sipil lainnya malah bersalin rupa menjadi corong kekuatan
politik dan pemilik modal.
Sekalipun demikian, demokratisasi (proses menuju demokrasi) yang kini
berjalan tak boleh dihentikan. Pesimisme rakyat atas perkembangan
kehidupan politik usai Orde Baru harus dimaknai sebagai dorongan bagi
perbaikan pelaksanaan sistem demokrasi ke depan. Transisi
ini harus
didorong untuk segera menjadi demokrasi lebih mapan. Bagaimana pun
demokrasi tetap merupakan kans terbaik untuk keluar dari krisis
multidimensi dan alat efektif mencapai tujuan negara.
Ringkasan lain tentang Demokrasi, Negara. dan Generasi Kerdil