Cari
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Create a Shvoong account from scratch

Already a Member? Masuk!
×

Masuk

Sign in using your Facebook account

OR

Not a Member? Daftarkan diri!
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Masuk

Sign in using your Facebook account

Halaman Utama Shvoong>Ilmu Sosial>Peraturan Presiden No. 112 tahun 2007

Peraturan Presiden No. 112 tahun 2007

oleh: NasrulAzwar     Pengarang : Suhirlan A./Vebertina Manihuruk
ª
 
SETELAH menunggu lebih dari dua tahun, pengaturan tentang pasar tradisional dan pasar modern akhirnya rampung juga. Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) No. 112/2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern pada 27 Desember 2007. Perpres ini sebenarnya ditunggu para pedagang kecil dan menengah serta pedagang pengguna pasar tradisional. Pasalnya, menjamurnya pasar modern, seperti supermarket dan hipermarket, dinilai oleh berbagai kalangan telah menyudutkan bahkan secara perlahan, mematikan keberadaan pasar tradisional.Perpres itu menerbitkan regulasi tentang pengaturan pasar modern dengan substansi masalah, antara lain peraturan zonasi, hari dan jam buka, serta program kemitraan wajib antara pasar modern dan UMKM (Usaha Menengah Kecil Mikro). Perpres itu menerbitkan regulasi tentang pengaturan pasar modern dengan substansi masalah, antara lain peraturan zonasi, hari dan jam buka, serta program kemitraan wajib antara pasar modern dan UMKM (Usaha Menengah Kecil Mikro). Perpres itu menyebutkan bentuk toko modern adalah minimarket, supermarket, department store, hypermarket dan grosir yang berbentuk perkulakan. Untuk pengaturan zonasinya, supermarket dan department store tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan dan tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam kota/perkotaan. Jalan lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.Jalan arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi dan berdaya guna. Jalan kolektor yaitu jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan yang masuk dibatasi. Khusus untuk minimarket berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota. Perpres pun menyebutkan bahwa pasar tradisional boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jalan lokal atau jalan lingkungan pada pelayanan bagian kab./kota atau lokal, maupun lingkungan perumahan di dalam kab./kota. Padahal, pengaturan pasar modern sudah disepakati dalam rapat kerja DPR dengan pemerintah dua tahun yang lalu. "Pembahasan RUU saja bisa kelar antara 6-8 bulan. Tapi kenapa justru Perpres rampung sampai tahunan. Ini menimbulkan spekulasi politik bahwa pemerintah sengaja mengulur-ulur Perpres tersebut karena adanya tekanan iklim pasar bebas, baik langsung maupun tidak langsung," ujar Aria. Aria mengungkapkan, maraknya supermarket maupun ritel modern berdampak sangat buruk bagi ritel kecil dan pasar tradisional. Toko modern yang sudah menjamur sampai tingkat kecamatan dan kelurahan itu, cenderung menyusut pendapatan, bahkan membuat `mati suri` pelaku ritel kecil dan pasar tradisional. Misalnya masalah yang menyeruak selama ini seperti lokasi pasar modern yang terlalu berdekatan dengan pasar tradisional. Perpres itu tidak secara tegas mengatur jarak minimalnya. Pada Pasal 4 Ayat (1)b hanya disebutkan "Memperhatikan jarak antara hypermarket dengan pasar tradisional yang telah ada sebelumnya."Namun, karena para pedagang pasar tradisional di beberapa wilayah Kota Bandung kerap mengadu pada DPRD Jabar, ia mengatakan Komisi B DPRD Jabar kini sedang menggodok rancangan peraturan (raperda) yang mengatur hal yang sama dengan perpres itu. Melihat perpres yang ada, ia mengatakan perda di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota harus melengkapi pengaturannya. "Rencananya perda akan mengisi kekosongan perpres. Kita pun berkeinginan akan menguatkan isi perpres itu," ucapnya. Ia mengakui, saat ini drafnya pun belum final. Namun, isi raperda itu nantinya diharapkan bisa mengatur lebih detail, misalnya mengacu pada jumlah penduduk dan luas kewilayahan suatu daerah.
Diterbitkan di: 19 Maret, 2008   
Mohon dinilai : 1 2 3 4 5
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    ciri pasar modern atau minimarket Lihat semua
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    apakah ada peraturan tentang kajian sosial untuk toko/pasar modern Lihat semua
Terjemahkan Kirim Link Cetak
X

5 Teratas

.