Upaya ‘meluruskan’ peran penting Sumatera, khususnya Sumatera Barat,
dalam sejarah Indonesia adalah salah
satu usaha Metika Zed. Usaha lainnya adalah selalu mengingatkan bangsa
ini terhadap sejarah yang selalu mudah dilupakan, dan ikut memberantas korupsi. Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), dan sejarah Giyugun Sumatera, merupakan tiga peristiwa penting dalam sejarah Indonesia yang berpusat di Bukittinggi dan Padang (Sumatera Barat) yang diabaikan dan bahkan mendapat tempat tak terhormat dalam sejarah Indonesia.
Melalui penelitian yang kemudian dibukukan, Somewhere in the Jungle, Sejarah PDRI, Sebuah Matarantai Sejarah yang Terlupakan (Grafiti Press: 1997), doktor sejarah lulusan Vrije Universiteit, Amsterdam
Pada 1991 ini menyimpulkan; negara dan pemerintahan Indonesia
tidak akan ada tanpa PDRI. PDRI adalah pemerintah darurat yang dipimpin Sjafruddin Prawiranegara selama delapan bulan hingga 13 Juli 1949 yang berpusat di Bukittinggi. Ia mendapat mandat langsung dari Soekarno-Hatta setelah Republik Indonesia jatuh ke tangan Belanda dalam Angresi II dan menjalankan PDRI dengan bergerilya di hutan Sumatera.
Melalui bukunya, Giyugun, Cikal-bakal Tentara Nasional di Sumatera (LP3ES: 2005), Mestika memaparkan bahwa tak hanya Giyugun Jawa atau Tentara PETA (Pembela Tanah Air) yang menjadi cikal-bakal TNI. Tetapi juga Gyugun Sumatera yang berpusat di Bukittinggi yang merupakan cikap-bakal TNI di Sumatera. Namun peran penting Giyugun Sumatera ini menghilang dalam berbagai peristiwa. Selain karena berbagai pembonsaian pasukan dengan melebur ke dalam TNI di Jawa, juga karena peristiwa ketidakpuasan para perwiranya kepada Jakarta yang berpuncak pada peristiwa PRRI. Salah Tafsir PRRI PRRI adalah peristiwa yang menurut Mestika disalahtafsirkan oleh Jakarta atau sejarah. Hingga kini dalam sejarah Indonesia peristiwa PRRI yang berpusat di Padang pada 1958 disamakan dengan gerakan separatisme yang marak pada 1950 dan 1960-an atau
sama dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM)
Mestika Zed menjadi koordinator pertama Forum Peduli Sumatera Barat (FPSB), lembaga yang didirikan sejumlah aktivis NGO dan akademisi di Padang yang melaporkan kasus korupsi itu dan sejumlah kasus korupsi lainnya di Sumatera Barat. “Terlibat di FPSB adalah bagian dari ketidaksabaran saya untuk ikut mengubah keadaan bangsa ini ke arah yang lebih baik, saya juga tidak ingin menjadi intelektual yang bersarang di awang-awang,” katanya.
Menurut Mestika, mestinya saat ini para pengambil keputusan belajar banyak dan berkaca kepada sejarah masa lalu, agar tidak terjerumus kepada persoalan yang sama yang pernah dialami sebelumnya. Mereka harus mengedepankan kepekaan historis dalam mengambil keputusan. Mestika Zed lahir di Batuhampar, Payakumbuh, 19 September 1955. Setelah meraih sarjana strata satu di Jurusan Sejarah Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada 1980, ia melanjutkan ke Vrije Universiteit, Amsterdam dan meraih gelar MA pada 1983.
Ringkasan lain tentang Meluruskan dan Mengingatkan Sejarah