Sejarah hidup Soeharto mulai masa kecil yang miskin
dan tidak begitu jelas hingga masa tua yang dianugerahi umur panjang dan harta berlimpah memang selalu menyuguhkan paradoks. Meski berumur 86 tahun lebih, Soeharto yang lahir pada 8 Juni 1921 juga tidak pernah sepi dari paradoks.
paradoks terbaru berlangsung bulan ini.
di satu pihak, dari dalam negeri, Mahkamah Agung pada Senin (10 September) memenangkan gugatan Soeharto terhadap majalah Time Asia terkait pemuatan gambar dan berita pada edisi 153 no 20, edisi 24 Mei 1999.
Angka yang kemungkinan dikorupsi pemimpin Orba itu jauh lebih besar dibandingkan dengan pemimpin
dunia lain (Jawa Pos 20 September). Keputusan
ma atas Time dan rilis PBB
atau Bank Dunia terkait Soeharto merupakan paradoks terbesar dibandingkan paradoks-paradoks terkait Soeharto sebelumnya. Yang menarik, kita semua tahu posisi MA, PBB, atau bank Dunia.
Jadi, menarik sekali bahwa lembaga tinggi di negeri ini, yakni MA dan lembaga teringgi di dunia seperti PBB dan Bank Dunia, memberikan keputusan atau penilaian yang saling bertentangan tentang Soeharto. Apa Kepentingannya? Sebenarnya ada kepentingan apa dengan MA, PBB, atau Bank Dunia memberikan keputusan atau penilaian terkait Soeharto? Jika penilaian PBB atau Bank Dunia amat memojokkan Soeharto, apa hal itu untuk mengontra keputusan MA atas Time yang merupakan majalah ternama?
Yang satu mencitrakan Soeharto hitam, yang lain menulis putih. Tapi, keputusan MA yang memenangkan gugatan Soeharto atas Time yang disusul rilis PBB atau Bank Dunia yang menyebutkan bahwa Soeharto tokoh paling korup seharusnya membuat kita mampu memakai nalar sehat. Selama
ini nalar itu seperti mati karena emosi selalu lebih menonjol, entah emosi untuk mendukung Soeharto atau membenci. Lihat saja apa yang dilakukan sejarawan asing atau sejarawan kita! Nalar sehat itu, misalnya, bisa kita pakai untuk mencermati pengakuan Soeharto sewaktu di hadapan Jaksa Agung Andi Ghalib pada 1999. Soeharto -seperti dikutip banyak media- pernah mengatakan, "tidak punya uang sepeser pun di luar negri". Soeharto boleh jadi tak punya, tapi anaknya, si Tomy Soeharto, misalnya, ternyata punya simpanan di BNP Paribas.
Jangan lupa personel di jajaran hukum kita merupakan produk zaman Soeharto berkuasa.
Berulang-ulang saya kemukaan di berbagai media, termasuk Jawa Pos ini, Soeharto harus diadili, seperti bangsa Filipina berani mengadili mantan Presiden Erik Estrada. Jangan lupa, keputusan MA atas Time bukan mengadili Soeharto, tapi mengadili Time. Soeharto tak pernah duduk di kursi terdakwa karena selalu ada alasan, mulai sakit hingga yang lain. Dan, demi sejarah bangsa ini, pengadilan Seoharto harus bersih dari motif like or dislike. Pengadilan itu juga bukan dimaksudkan untuk menghapus semua jasa baik Soeharto bagi bangsa ini. Seperti digagas Gus Dur, Soeharto harus diadili, hartanya disita, lalu Soeharto dimaafkan.
Ringkasan lain tentang Paradoks-Paradoks Soeharto