Karena itu, dia menyodorkan sejumlah nama gubernur yang dianggap berhasil, misalnya, Gamawan Fauzi (Sumatera Barat), Zulkifli Nurdin (Jambi), Fadel Mohamad (Gorontalo), Sutiyoso (Jakarta),
dan Sri Sultan HB X (Jogja). Itu contoh
partai tipe kedua. Partai tipe ketiga adalah yang "bingung" karena
di dalamnya terlalu banyak kader yang dirasa pantas maju capres, tapi tidak ada yang sangat kuat dibandingkan lainnya. Akibatnya, konstelasi politik masih sangat terbuka. Contohnya, Partai Golkar (PG). Sebagai partai lama dan eks penguasa Orde Baru, Golkar memiliki segudang tokoh yang dianggap pantas dan mau maju menjadi capres.
Konvensi adalah forum yang khusus dibuat untuk menyeleksi banyaknya
capres yang berminat maju lewat PG.
Konvensi waktu itu juga dinilai bisa menjadi pintu penyelamat seandainya Ketua DPR dan Ketua Umum Golkar waktu itu Akbar Tandjung, ternyata, tidak bisa dicalonkan menjadi presiden akibat tersangkut masalah hukum (kasus Bulog) yang belum selesai. Konvensi dilangsungkan dalam beberapa tahap. Ada lima nama yang lolos sampai ke tahap terakhir, yakni Akbar Tandjung, Wiranto, Surya Paloh, Aburizal Bakrie, dan Prabowo Subianto.
Yang menarik, salah seorang tokoh Golkar yang juga ikut konvensi waktu itu adalah Jusuf Kalla (JK). JK sempat mengikuti konvensi, namun keluar sebelum masuk babak akhir karena dia memutuskan berpasangan dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai calon wakil presiden. Hal tersebut dilakukan JK dengan alasan, ternyata capres yang paling populer di masyarakat waktu itu - menurut hasil survei yang kredibel- adalah SBY. Maka, pikir JK, lebih rasional berpasangan dengan SBY ketimbang terus ikut konvensi dan akhirnya kalah dalam pilpres. Kalkulasi politik JK ternyata benar. Meski JK dan pendukungnya di Golkar dikucilkan dan bahkan diberi sanksi oleh
pengurus Golkar, akhirnya pasangan SBY-JK terpilih sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia.
Di negara dengan party ID kuat seperti AS, siapa pun tokoh yang terpilih dalam konvensi akan mendapat dukungan bulat dari konstituen partai yang bersangkutan. Namun, harus diakui, cukup banyak nilai positif yang dibawa konvensi pada Partai Golkar. Golkar dan konvensinya dianggap demokratis karena capres dari luar pengurus partai diperbolehkan untuk mendaftar. Konvensi juga berdampak positif bagi kekuatan Golkar di daerah. Para capres tak henti-henti menyambangi para pengurus di
daerah berikut aneka "layanan" psikologis, politik, dan finansial yang diberikan untuk mendapatkan dukungan suara pengurus daerah. Penghapusan mekanisme konvensi akan menimbulkan kekhawatiran pengurus Golkar di daerah bahwa kegairahan yang terjadi pada 2004 tidak akan terulang.
Jika hal-hal positif semacam itu tetap diakomodasi, mekanisme apa pun yang dipakai Partai Golkar dalam memilih capres akan diapreasiasi publik dan diterima pengurus Golkar di daerah. Apalagi, mekanisme baru itu juga memberi jaminan untuk memenangkan Pilpres 2009. Pengalaman 2004 menunjukkan bahwa hubungan Golkar dan kekuasaan bagaikan ikan dan air. Golkar akan gelisah dan selalu mencari cara terbaik untuk merebut, minimal menjadi bagian dari kekuasaan.
Ringkasan lain tentang Plus Minus jika Golkar Hapus Konvensi