Sebaliknya semakin sempit dan rendah tenda yang menaungi membuat berbagai aspek yang dalam naungannya semakin sempit, pengap
dan tidak ada ruang gerak. Hal ini berlaku untuk semua aspek kebudayaan seperti sistem kepercayaan dan religiusitas, kesenian, bahasa, organisasi sosial politik, sistem pengetahuan, teknologi, ekonomi dan matapencaharian, dan pendidikan. Bronislaw Malinowski mengajukan unsur pokok kebudayaan yang meliputi (a) sistem normatif yaitu sistem norma-norma yang memungkinkan kerjasama antara para anggota masyatakat agar dapat menguasai alam di sekelilingnya, (b) organisasi ekonomi, (c) mechanism and agencies of education yaitu alat-alat dan
lembaga-lembaga atau petugas untuk pendidikan dan keluarga merupakan lembaga pendidikan yang utama, (d) organisasi kekuatan ( the organization of force ).
Ada lima varian teori Modernisasi sebagaimana dikemukakan oleh Arief Budiman (1995:37-38) yaitu (1) teori Harrod-Domar, yang menekankan bahwa
pembangunan hanya merupakan masalah penyediaan modal untuk investasi dan teori ini banyak dikembangkan oleh para ekonom, (2) teori McClelland yang menekankan pada aspek-aspek psikologi individu yaitu melalui pendidikan individual kepada anak-anak di lingkungan keluarga, Pembangunan akan terlaksana apabila terdapat jumlah wiraswasta yang banyak. (3) teori Weber yang menekankan pada nilai-nilai budaya. Nilai-nilai dalam masyarakat antara lain melalui agama mempunyai peran yang menentukan dalam mempengaruhi tingkah laku individu. Apabila nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dapat diarahkan kepada sikap yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi, proses pembangunan dalam masyarakat dapat terlaksana, (4) Teori Rostow, yang menekankan pada adanya lembaga-lembaga sosial dan politik yang mendukung proses pembangunan. Lembaga-lembaga politik dan sosial diperlukan untuk menghimpun modal yang besar serta memasok tenaga teknis, tenaga wiraswasta dan teknologi, dan (5) teori Inkeles dan Smith yang menekankan lingkungan material, dalam hal ini lingkungan pekerjaan, sebagai salah satu cara terbaik untuk membentuk manusia modern yang dapat membangun.
Sebagaimana telah diketahui bahwa barometer keberhasilan sebuah pembangunan adalah dikotomi antara pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan di sisi lain adanya pembangunan yang berkesinambungan yang berciri tidak terjadinya kerusakan sosial dan tidak terjadinya kerusakan alam. Dalam kenyataan pembangunan yang telah dikembangkan di Indonesia selama tiga dekade sebelum reformasi, ternyata pada beberapa segi memunculkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi meskipun dengan tidak adanya keadilan sosial, dan di sisi lain terjadi kerusakan sosial dan terjadinya kerusakan alam seperti hilangnya hutan adat dan hutan rakyat yang telah digantikan sistem pengelolaan hutan secara konglomerasi. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya gangguan sosial dan konflik-konflik sebagai dasar ketidakadilan dan ketidak harmonisan antara suprastruktur dan infrastruktur.
Harmonisasi dapat dibentuk jika kebijakan-kebijakan politik yang menggerakkan seluruh proses pembangunan dan industrialisasi tidak hanya mempertimbangkan kepentingan-kepentingan ekonomi yang pragmatik dan jangka pendek, tetapi kebijakan politik juga harus memperhatikan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar budaya lokal sebagai bentuk penghargaan pluralistik, untuk selanjutnya mengakomo-dasikannya ke tuntutan perubahan yang terjadi. Penutup Betapa perlunya dipikirkan/ditinjau kembali fungsi-fungsi kebudayaan dalam perspektif pembangunan, apakah sebagai penghambat atau pengendali proses pembangunan. Budaya dan seluruh kompleksitasnya pada hakikatnya harus ditempatkan kembali dalam fungsinya atau difungsikan sebagai pengawas dan pengontrol pembangunan yang sudah semakin berorienasi pada motif-motif ekonomi.