Lekra Dalam Pergolakan Politik Nasional
Dan Perang Dingin
Oleh: A.Kohar Ibrahim
SALAH satu pesan Pramoedya adalah bahwa dalam mengungkap soal yang jadi persoalan polemik antara Lekra dan Manikebu perlu diingat sikon obyektif politik internasional. Yakni Perang Dingin. Perang antara 2 Blok: “Barat vs Timur”
atau “Kapitalis/Imperialis vs Sosialis/Komunis”.
Dengan perwujudannya dalam perjuangan politik internasional antara 2 “adikuasa” yang masing-masing mewakili “Blok”nya: Amerika Serikat dan Uni Soviet.
Jitu!
Begitulah juga, menurut hemat saya, dalam soal peristiwa Kudeta Militer 1 Oktober 1965 teriring Teror Putih atau pementasan Tragedi Nasional dengan korbannya jutaan manusia. Yang terdiri dari kaum komunis, nasionalis dan
kaum demokrat lainnya yang mendukung garis politik Presiden Sukarno untuk mewujudkan kemerdekaan yang penuh dan masyarakat Sosialis ala Indonesia. Perjuangan politik tingkat nasional itu erat dengan perjuangan perpolitikan internasional dalam rangka implementasi taktik-trik Perang Dingin. Dalam mana penumbangan
rezim Sukarno yang didukung oleh PKI dan pratai-partai demokratik lainnya oleh kaum militeris kanan dibawah komando politik Jenderal-Jenderal Suharto-Nasution adalah suatu hal yang selaras dengan taktik-strategi kaum nekolim pimpinan AS alias pemimpin Blok Barat.
Dengan kata lain, penegakan rezim militer Orde Baru pimpinan Jenderal-Jenderal Suharto-Nasution yang anti-komunis dan penumbangan rezim Orde Lama BK adalah tak lain tak bukan kecuali merupakan manifestasi dari puncak perjuangan perebutan kekuasaan politik. Suatu bukti dari sekian banyak bukti kemenangan politik kaum nekolim alias “Blok Barat” pimpinan kaum nekolim AS yang anti-sosialis/komunis atas “Blok Timur”.
Maka dari itu, tidaklah mengherankan kalau sebelum, selagi dan sesudah berdirinya rezim OrBa Jenderal garis politik anti-komunis-lah yang dipropagandakan dan di-implimentasi-kan oleh sang penguasa yang menang sekalian para pendukungnya
Di berbagai bidang kehidupan masyarakat, termasuk bidang kebudayaan – termasuk di dalamnya barisan Manikebu sekalian pendukungnya. Dengan menggunakan metode “tujuan menghalalkan segala cara” – termasuk cara-cara fitnah dan dusta atau propaganda hitam, serta berbagai manifestasi aksi teroris sebagai perwujudan dari Teror Putih dalam skala nasional. Semua kekuatan orsospol pendukung OrLa BK dianggap musuh; dengan diberikan cap sebagai pendukung dan simpatisan “G30S/PKI”. Sebaliknya, rezim OrBa Jenderal dengan kekuatan militer yang dijadikan penyangga utamanya berupaya menggunakan semua kekuatan anti-komunis dan orsospol yang direkayasanya untuk mengkonsolidasi sekaligus melanggengkan kekuasaannya.
Rezim tirani atau diktatorial dengan segala variasinya pada hakikatnya sama saja. Yakni berupa manifestasi aksi dari arogansi kekuasaan yang sewenang-wenang – mulai dari tipudaya secara halus atau licin-bulus sampai pada pembunuhan karakter dengan kata-kata atau pernyataan teriring pembunuhan fisik teramat bengis. Seperti pemberian cap sarat tuduhan “Terlibat G30S/PKI” itu. Baik terhadap orang perorangan maupun terhadap grup, kolektip atau orsospol. Salah satu organisasi yang terkena itu adalah Lekra.
Pada bagian-bagian terdahulu, dan dalam banyak kesempatan, sudah ada bantahan atas ke-tidak-benar-an tudingan terhadap organisasi kebudayaan terbesar di seluruh Indonesia dalam zaman Sukarno itu. Yang diutarakan baik oleh kalangan Lekra sendiri maupun para pakar internasional. Dalam kaitan soal yang menjadi persoalan penting ini, menurut hemat saya, perlu diutarakan apa dan bagaimana opini dari orang pertamanya sendiri. Selaku saksi sekaligus pelaku sejarah. Yakni Joebaar Ajoeb sang Sekretaris Umum Lekra. Seperti yang pernah disiar Majalah Seni Sastra KREASI yang dieditori oleh D.Tanaera alias A.Kohar Ibrahim, di bawah ini. *** (Akibr)
Tulis ringkasan Anda di sini.
Ringkasan lain tentang Lekra Dalam Politik Pergerakan Nasional