Jalan raya
adalah sejarah politik.
Di Indonesia, cerita ini dimulai di tahun 1808. Untuk persiapan perang,
Daendels membangun ”
Jalan raya pos” sepanjang 1.000 kilometer antara
Anyer di Jawa Barat dan Panarukan, kemudian disambung sampai Banyuwangi
di Jawa Timur.
ia, seorang opsir tinggi kerajaan Prancis, yang diangkat
Maharaja Louis Bonaparte untuk memegang kekuasaan di Jawa, berencana
membuat infrastruktur militer buat memperlancar gerak pasukan.Jalan yang disebut Daendels La Grande Route itu kini sebuah monumen tentang kekuasaan yang efektif dan brutal.
Jalan raya adalah sejarah politik dan kebrutalan. Di sanalah kekuasaan dikukuhkan, seperti dilakukan Daendels dan para penguasa di abad
ke-20 dan 21. Tapi di sana pula kekuasaan disanggah.
Di tahun 1966, di Jakarta, para mahasiswa ”turun ke jalan”, sebuah
istilah yang kini masuk ke dalam kamus politik Indonesia, dan sejak itu
aksi yang serupa berkali-kali terjadi, menjatuhkan rezim Soeharto,
menggagalkan rancangan undang-undang ini dan itu. Selamanya dengan korban: ada yang mati ditembak, remuk dipukuli, ada bangunan yang dirusak.
Di sana mereka yang ingin mengubah kehidupan menemukan
pengeras suara alternatif, ketika forum yang tersedia (parlemen,
mahkamah, media)
tak punya sambungan lagi dengan orang ramai.
Tema ini tak cuma ada dalam cerita Indonesia. Sejak jatuhnya monarki di
Mesir, sejak Nasser memimpin, di Timur Tengah para analis politik
selalu memasang radar mereka ke arah ”the Arab streets”.
Kata ”streets” di sini sama dengan ruang tempat rakyat berdesak-desak,
bersua, bertemu, mendengar, bicara, bergembira, marah, benci, tentang
segala sesuatu yang menyangkut negeri mereka, bangsa mereka, kelas
mereka. Mereka tak membentuk partai, tak berwujud ”NGO”. Tapi mereka sebuah faktor yang tak dapat diabaikan.
Di Arab Streets, tak ada tempat bagi para politikus di parlemen yang
bukan dipilih, juga bagi kepala negara yang kehilangan legitimasi.api masuknya kaum miskin dari pedalaman ke Teheran,
yang sering tak mendapat tempat dalam lapangan hidup dan percakapan,
diam-diam adalah sebuah perubahan tersendiri. Para penguasa yang di atas tak dengan sendirinya guyah. Tapi di bawah, tulis Bayat, ”praktek yang sehari-hari dan bersahaja itu mau tak mau akan beralih ke ranah politik.”
Saya ingat sebuah esai pendek Orhan Pamuk setelah ia berkunjung ke Teheran. Ia menyewa mobil dengan seorang sopir. Di tengah lalu lintas yang kacau itu si sopir mengeluh di kota itu semua orang tak patuh aturan. Tapi tak urung ia sendiri kemudian melanggar hukum dengan memotong jalan, sebuah laku yang terlarang.Nah, tatkala di belakang setir itulah, kata Pamuk,
mereka mendapatkan satu-satunya saat untuk bisa menafikan semua
itu—sebagaimana orang-orang Teheran yang diam-diam menikmati alkohol
dan percakapan bebas di ruang privat mereka.
Dengan kata lain, Pamuk juga telah menunjukkan bagaimana jalan raya
adalah sebuah arena politik—setidaknya the politics of the ordinary.
Sayang, Pamuk tak memandang perkara ini lebih jauh;
ia tak melihat bahwa politik dari hal-yang-biasa-saja itu adalah bagian
dari gerak sejarah yang selalu menggagalkan keserakahan. Macet adalah indikasi bahwa ruas jalan tak
cukup—sebuah kelangkaan akibat gagalnya para penghuni kota membebaskan
diri dari jeratan ”empat-M” yang menggerakkan kota-kota Indonesia:
modal, milik, mobil, dan mode.
Adapun modal juga yang membuat mobil berubah: ia tak sekadar sebuah
alat transportasi; ia juga sebuah pesona. Dari waktu ke waktu mobil
tampil seakan-akan baru: ia berubah karena sebuah ”musim” berubah dan
konon selera juga berubah. Pada saat yang sama, komoditi yang memancarkan pesona itu bertaut dengan hasrat untuk memiliki.
Ringkasan lain tentang Macet