KATA ironi dipakai ketika keharusan logika mengalami masalah dalam
sistem wacana yang ingin menyalin realitas seutuh
mungkin. Bukankah
lebih masuk akal kalau musuh mengambil keuntungan, bukannya malah
menolong? Tetapi apakah istilah yang bisa dipakai
kalau terjadi pertentangan antara gambaran yang dibuat tentang masa
lalu dan realitas yang sesungguhnya? Pemalsuan
sejarah?
Pasti bukan, sebab gambaran atau image bukan kronikel, yang harus
memberikan fakta yang "pasti" tentang "apa, siapa, di mana, dan bila".Hanya saja, kalau sumber-sumber sejarah yang sahih
dijadikan sebagai landasan dalam usaha mengadakan rekonstruksi
sejarah-sebagaimana semestinya dalam penulisan sejarah, maka kita pun
berhadapan
dengan gambaran situasi yang sama sekali berbeda.
Memang benar adanya kerajaan-kerajaan besar dan gemilang bisa ditemukan
dalam sejarah-hasil-rekonstruksi yang sah dan kehadiran raja yang agung
pun bukanlah pula semata-mata hasil imajinasi sejarawan. Namun, tak
satu pun dari kerajaan atau raja yang dibanggakan itu mempunyai sistem
kekuasaan dengan ciri-ciri yang pantas disebut demokratis.
Bagaimana dengan Majapahit yang konon-menurut versi sejarah yang
romantik dan nasionalistis-negara kedua yang mempersatukan Nusantara
(sesudah Sriwijaya dan sebelum Negara Kesatuan RI)? Dari uraiannya yang agak mendetail ini tampak
pulalah, sebagaimana studi lain pernah juga mensinyalir, bahwa Sultan
Iskandar Muda (1607-1639), penguasa yang terbesar dalam sejarah Aceh,
adalah pewaris takhta yang sangat berhasil menjalankan sistem kekuasaan
yang "sentralistis", otoriter, dan ekspansionis, yang telah dirintis
kakeknya. Jadi, betapapun mungkin "masa lalu
yang gemilang" bisa memberikan kebanggaan-kebanggaan sejarah memang
salah satu ciri nasionalisme, tetapi bila dipakai sebagai landasan
ideologis dari kehidupan politik yang dikatakan demokratis hanya akan
menimbulkan situasi dilematis yang menyesatkan.Meskipun Bab 12, 13, dan 14 mencoba melihat berbagai
peristiwa yang terjadi di Sumatera, khususnya masa pendudukan Jepang
dan masa-masa awal revolusi, pada Bab 1, 2, 3, dan 13 penulis
menghadapkan dirinya pada usaha melihat Sumatera sebagai sebuah
kesatuan sejarah.
Kedua, memperkenalkan lebih mendalam aspek dan dimensi tertentu dari sejarah Aceh.
Tak kurang dari tujuh bab yang khusus berbicara tentang dan mengenai
Aceh dan boleh dikatakan hanya satu bab saja (Bab 9) yang nyaris tak
berbicara tentang Aceh.Hanya saja, di samping negara pengirim (China), ada
dua negara kolonial calon penerima yang terlibat, yaitu Belanda dan
Inggris, yang telah mendominasi Tanah Semenanjung. Pemerintah
China sempat juga memenggal kepala seorang calo yang dituduh telah
menjerumuskan pekerja migran dalam penderitaan (halaman 217).
Ketiga, mengadakan rekonstruksi berbagai peristiwa sejarah tentang
perhatian bangsa lain untuk "bermain" di atas pentas sejarah Sumatera,
khususnya Aceh dan Sumatera Utara/Timur.
Sebagai yang keempat boleh juga disebut bab terakhir yang
mempertentangkan visi kesejarahan Indonesia dan Aceh atau, lebih tepat,
Hasan Tiro.
Dengan bersandar pada sumber-sumber dari para
pelancong dan pedagang Barat yang datang ke Aceh, bab ini bercerita
tentang berbagai macam keramaian kerajaan-perarakan gajah, perayaan
hari-hari besar Islam, upacara perkawinan, penerimaan utusan asing, dan
sebagainya. Pokoknya, kata Reid, "Aceh di abad ke-17 tidaklah sekadar pusat perdagangan dan kekuatan militer.
Aceh adalah juga sebuah kota yang luas dan kaya yang mempunyai segala
sesuatu dan kebudayaan untuk mengembangkan gaya hidup yang
menyenangkan, dengan memberi waktu yang banyak bagi olahraga, hiburan,
dan kemegahan".Kepentingan politik, keharusan perdagangan, dan
solidaritas agama adalah motivasi yang terlalu kuat untuk dibiarkan
lewat begitu saja, apalagi kekuatan "kafir", Portugis, yang telah
menaklukkan Malaka (1511), bukan saja lawan yang harus dikalahkan,
tetapi juga kekuatan yang selalu mengancam.
Usaha diplomatik Aceh dimulai oleh Sultan Ala’addin Riayat al Kahar
(1539-1571), yang baru memakzulkan saudaranya. Usaha Aceh inilah yang
menyebabkan Turki melibatkan diri dalam situasi dagang dan politik di
kawasan Asia Tenggara. Bisa juga dipahami keterlibatan Turki ini juga
mendorong kerja sama antarkerajaan Islam di Asia Tenggara.
"Hubungan diplomasi tahun 1560-an antara Turki dan Aceh mencapai
tingkat yang tertinggi dan merupakan unsur yang penting dalam penentuan
arah politik Turki dan Aceh" (halaman 89).Maka kita pun berkenalan dengan pengalaman yang
mengharukan dari dua pendeta Katolik yang masih muda yang ingin
menyampaikan "berita gembira" dan tentang gunboat diplomacy yang sempat
dijalankan Perancis terhadap Aceh. Abad ke-19
adalah masa menaiknya kolonialisme, tetapi di masa ini Sultan Aceh
sempat juga mengadakan kontak dengan Louis Phillipe, Raja Perancis
sesudah Revolusi 1830, dan Louis Napoleon, yang meniru pamannya,
Napoleon Bonaparte, mengangkat diri sebagai kaisar, dan juga dengan
republik yang berdiri kemudian.