KEDUDUKAN sosial
perempuan Minangkabau telah banyak dikaji
dan menarik perhatian berbagai kalangan.
Penelitian terbaru dilakukan Lusi Herlina dan kawan-kawan dari Lembaga
Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat (LP2M) Padang tahun 2003, dan
laporan penelitian tersebut diterbitkan
dalam buku Partisipasi Politik
Perempuan Minang dalam
Sistem Masyarakat Matrilineal (Penerbit LP2M dan
The Asia Foundation, November 2003, xviii + 107 halaman).Menurut Hayati Nizar, pengamat masalah perempuan di
Padang, masyarakat Minangkabau cenderung terbuai dengan "posisi
imajinasi" yang menempatkan perempuan pada posisi yang tinggi dengan
segala atribut yang disandangkan kepada mereka.
Padahal, kenyataan menunjukkan bahwa masyarakat Minangkabau meskipun
menganut sistem matrilineal, sistem kekuasaannya tidak matriarkal.Taufik menyatakan bahwa memang Bundo Kanduang sebagai
sumber kebijakan, namun ia tidak memiliki peranan dalam pengambilan
keputusan karena ia bukanlah orang yang memegang jabatan resmi dalam
hierarki kekuasaan dalam sistem politik Minangkabau. Pada gilirannya, ia tetap saja sebagai simbol percaturan politik karena tidak memiliki kekuasaan.
Dia adalah perempuan yang disegani, dihormati, dan
dimuliakan karena karismanya, kecerdasannya, dan kepiawaiannya
mengelola dan memimpin semua orang yang tinggal dalam Rumah Gadang.
"Karena karisma dan kekuasaan Bundo Kanduang inilah, kemudian
Pemerintah Belanda menjadikan Bundo Kanduang sebagai institusi yang
dipakai sebagai alat penundukan perempuan. Intervensi pemerintah
kolonial ini tidak sepenuhnya berhasil.
Dalam perkembangannya, Bundo Kanduang ketika itu tetap mandiri dan
otonom yang secara efektif mampu menjalankan fungsi kontrol terhadap
pemerintahan nagari," katanya.
Oleh karena itu, tugas Bundo Kanduang makin lama dalam
sistem pengambilan keputusan semakin melemah dan lama-kelamaan akan
kehilangan kekuatan politiknya dan berubah menjadi hiasan belaka dalam
sistem
adat Minangkabau.
"Dengan dilemahkannya
peran Bundo Kanduang, menyebabkan institusi ini
tidak lagi menjadi agen yang dapat diandalkan bagi perlindungan hak-hak
kaum perempuan, terutama bagi perlindungan bagi kepentingan sosial,
ekonomi, dan budaya kaum ibu dan anak-anak Minangkabau," paparnya.
Sebab, menurut dia, tanpa penguatan Bundo Kanduang,
adat bisa menjadi majelis yang justru mengerikan kaum perempuan karena
adat dapat justru menjadi arena pengukuhan atau pelanggengan
diskriminasi dan legitimasi terhadap siksaan psikologis maupun kultural
dalam bentuk penciptaan ketergantungan bagi kaum perempuan (ibu).
Terutama kaum perempuan dan anak-anak Minangkabau,
adat merupakan tempat berlindung atau benteng yang sesuai bagi mereka
untuk tumbuh dan surga untuk merealisasikan kebebasan dan hak-hak asasi
mereka.
Agenda perubahan ke depan adalah bagaimana mentransformasikan budaya
Minangkabau menjadi sistem yang lebih demokratis dan berkeadilan jender.
Usaha untuk mentransformasikan relasi jender membutuhkan pembongkaran
keyakinan jender masyarakat yang telah mengakar secara kultural dan
struktural, dan oleh karena itu dibutuhkan strategi transformasi relasi
jender melalui usaha politik, sosial, dan budaya.
Ringkasan lain tentang Peran Bundo Kanduang Dilemahkan dalam Sistem Adat Minangkabau